BUMD/Badan Usaha Milik DaerahLingkungan HidupAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERDA Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya PERDA No. 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Diubah dengan
PERDA Prov. DKI Jakarta No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air LImbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 1991 NOMOR ....
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota
ABSTRAK:
a. bahwa air limbah yang bersumber dari berbagai kegiatan perkotaan sangat mempengaruhi penurunan (degradasi) kualitas lingkungan fisik bagian-bagian kota; b. bahwa pembuangan,air limbah yang ,tidak terat~t dan keterbatasan daya dukung fisik kota Jakarta tel ah mempercepat penurunan (degradasi) kualitas lingkungan fisik bagian-bagian kota; c. bahwa sistem pembuangan air limbah yang dilaksanakan dengan menggunakan jaringan pipa air limbah umum (sewerage system) adalah suatu sistem yang perlu dikembangkan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; bahwa keterbatasan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengoperasian Jaringan perpipaan, memerlukan penanganan khusus, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 510/KPTS/1987 dan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.1346 Tahun 1988, sehingga perlu membentuk Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Peraturan Daerah.
UU Np. 5 Tahun 1962 jo. UU No. 6 Tahun 1969; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 4 Tahun 1982; PP No. 14 Tahun 1987; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 3 Tahun 1990; Permendagri No. 4 Tahun 1990 jo. Permendagri No. 1 Tahun 1983; Kepmendagri No. 536-666 tanggal 7 Oktober 1981; Kepmen PU No. 510/KPTS/1987.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pendirian Perusahaan Daerah dengan kedudukan sebagai Badan Hukum dalam bentuk Perusahaan Daerah (Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta disingkat PD PAL JAYA).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 1991.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991.
19 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 10 Tahun 1991
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Izin Bangunan dan Penentuan Sempadan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Izin Bangunan dan Sempadan dalam Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 412/SK/IV/1991 tanggal 4 Juni
1991 dan diundangkan tanggal 12 Juli 1991 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas Nomor 13 Seri B Nomor 6, perlu diadakan perobahan dan penyempurnaan dan
penambahan 2 (dua) Bab tentang Partisipasi Masyarakat yang meliputi kegiatan Gotong Royong dan Tebas Bayang dan Bab mengenai Sanksi-sanksi
Dalam Peraturan ini adalah ;UU No 5 Tahun 1974;UU No 5 Tahun 1974;UU No 12 Drt tahun 1957;Permendagri No 8 Tahun 1983;Perda No 16 Tahun 1990;
Dalam Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1990
tentang Izin Bangunan dan Sempadan dalam Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas
yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan Nomor 412/SK/IV/1991 tanggal 4 Juni 1991 dan diundangkan tanggal
12 Juli 1991 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Musi Rawas Nomor
13 Seri B Nomor 6 dirobah untuk pertama kalinya sebagai berikut :
A. BAB I Pasal 1 ditambah huruf f dan g baru dan harus dibaca sebagai berikut :
f. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Daerah tingkat II Musi
Rawas.
g. Gotong Royong adalah Bentuk kerjasama yang spontan dan membudaya serta
mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa
dengan Pemerintah Desa.
Sempadan pagar minimal berjarak 1 meter dibelakang batas Daerah Milik Jalan untuk
yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Jjalan Pprotokol dan Jalan Utama.
C. BAB III dirobah dan harus dibaca sebagai berikut :
BAB III
PARTISIPASI
Pasal 8
Kepada Kepala Desa dan Kelurahan, dengan pimpinan Camat atau Kepala Perwakilan
Kecamatan masing-masing secara bersama-sama dengan para pemakai jalan
masyarakat di wilayah kerjanya baik dalam Desa maupun diluar Desa wajib :
a. Melakukan pembersihan parit/dorong-gorong yang tersumbat dan atau rusak ringan
atau membuat parit ditempat-tempat yang rawan dimusim hujan sehingga tidak ada
air yang tergenang di Jalan.
b. Melakukan Tebas Bayang/memotong tumbuh-tumbuhan yang terdapat dikiri jalan
(Daerah milik jalan) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali terutama ditempattempat
tertentu atau sewaktu-waktu bila diperlukan ddengan gotong royong atau
dengan cara lain, sehingga tidak menghalangi pandangan pemakai jalan yang
menggunakan kendaraan.
Pasal 9
Pelaksanaan kebersihan dan perbaikan serta Tebas Bayang dimaksud Pasal 8 huruf a
dan b Peraturan Daerah ini, bagi jalan yang terletak diantara 2 (dua) Desa dilakukan
oleh Desa-desa yang bersangkutan dengan penentuan wilayah kerjanya masing-masing
desa ditentukan oleh Camat atau Kepala Perwakilan Kecamatan setelah bermusyawarah
dengan masing-masing Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
Pasal 10
Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan diwilayah masing masing
wajib mengadakan pengawasan dan pencegahan terhadap kendaraankendaraan/pemakai
jalan yang melampaui tekanan Gandar sesuai dengan kelas jalan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 1992.
4 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 1991
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.1991/No. 5 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemeriksaan, dan Penjualan Air Susu
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta Nomor 4 tahun 1971 tentang Perusahaan
Pemerahan Air Susu dan Perusahaan Penjualan Air Susu
sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15
Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa
ini, maka perlu diatur kembali; Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surakarta tentang Pemeriksaan dan Penjualan Air
Susu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974; Undang-undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957; Undang-undang Nomor 6 tahun 1967; Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983; Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor
751/Kpts/Um/10/1982; Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor
776/Kpts/DJP/Deptan/1982; Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor
17/Kpts/DJP/Depatan 1983; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 5 tahun 1975; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 22 tahun 1977; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 24 tahun 1981; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 3 tahun 1988;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang usaha penjualan air susu, perijinan, retribusi, sanksi dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1991.
16 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 1991
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Billiard Di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya usaha-usaha permainan billiard sebagai sarana kebutuhan rekreasi oleh warga masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, maka dalam upaya menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Keamanan dan ketertiban serta peningkatan Pendapatan Daerah, dipandang perlu mengatur tata tertib penyelenggaraannya; bahwa pengaturan tersebut huruf a di atas perlu di tuangkan dalam Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 101.70/PW.105/MPPT-85; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/264/1987.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Perijinan; Tata Tertib Penyelenggara; Nama, Wilayah, Obyek dan Wajib Pajak; Ketentuan Pelaksanaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana dan Penyidikan; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 1991.
9 hal
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1991
Peraturan Daerah (Perda) tentang Irigasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa Sisa perhitungan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990 / 1991 tenanggal 30 Maret 1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah ditetapkan dengan Petaturan Daerah.
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982; Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-345 tanggal 2 Mei 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-161 tanggal 16 Februari 1991; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1990; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 01 /PAR - I/ DPRD- Pem.87 / 87- 88 tanggal 21 Juli 1987;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 10 Tahun 1991 Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990/1991
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 1992.
9 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1991
Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
1991
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.1992/NO.06
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu mencari usaha-usaha antara lain dengan mendirikan Perusahaan Daerah Percetakan;
bahwa unit Perusahaan Percetakan Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 30 Maret 1974 Nomor: HukumB 1/4/8/74 perihal mendirikan Unit Perusahaan Percetakan Daerah, keberadaannya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Tingkat II Sukoharjo yang perlu diperhatikan eksistensi serta kelangsungan kehidupannya;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 3
Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1975Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984; Peraturan Menteri dalam negeri nmor 4 Tahun 1990; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990;
Di dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang meliputi Nama dan Kedudukan, Lapangan Kerja Usaha dan Tujuan, Modal, Dirkeksi, Badan Pengawas, Kepehawaian dan Struktur Organisasi, Anggaran Perusahaan Daerah, Pengelolaan dan Pelaporan, Sistem Akuntansi, Satuan Pengawas Intern, Membebankan Perusahaan Daerah Percetakan, Perhitungan Hasil usaha dan Kegiatan Perusahaan Daerah Percetaan, Perhitungan Tahunan, tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan, Pelaksanaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 1992.
29 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 1991
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.1992/Seri.D No.12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar (PD. Bank Pasar) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Desember 1989 Nomor 188.3/378/1989, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 tanggal 14 Desember 1989 Seri D Nomor 7, baik status maupun kedudukannya sudah tidak sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064 KMN-00/1988 jo Nomor 279/KMK-01/1989 yang mengatur tentang pendirian dan Usaha Bank Perkreditaan Rakyat, dan perlu dicabut; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk menunjang
pertumbuhan dan kemajuan ekonomi pedesaan serta melindungi masyarakat golongan ekonomi lemah dari praktek ijon dan pelepas uang, perlu disediakan berbagai kemudahan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 30 Januari 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584/4655/PUOD tanggal 23 Nopember 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1064/KMK-00/1988 jo Nomor 279/KMK-01/1989;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang nama dan kedudukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. tujuan dan lapangan usaha, modal, direksi, pengawasan, kepegawaian, anggaran dan rencana kerja, perhitungan tahunan, perhitungan hasil usaha dan kegiatan, pemeriksaan, pembubaran ketentuan pidana, ketentuan perlihan dan ketentuan penutup. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1992.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1989 dicabut.
14 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 1991
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.1992/ No.8 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Terminal Kendaran Angkutan
Penumpang Umum Bis Dan Non Bis
ABSTRAK:
a. Bahwa dengan diterbitkanya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi
Terminal Angkutan Penumpang, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor
14 Tahun 1983 tentang Retribusi Terminal Mobil
Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis sudah
tidak sesuai lagi dengan materi yang diatur dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, sehingga
perlu ditinjau dan diatur kembali;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
diatas,dipandang perlu menetapkannya dalam
Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor : 12/Drt Tahun 1957; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor : KM.200/HK.004/PHB-85; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990.
Peraturan ini mengatur : 1. Ketentuan Umum 2. Terminal 3. Pungutan dan Penggunaan Retribusi 4. Pelaksanaan Pungutan 5. Pengadaan dan Penjualan Kupon 6. Pemusnahan 7. Pelaksanaan dan Pengawasan 8. Ketentuan Pidana dan Penyidikan 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 1992.
Mencabut Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1983
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 1991
PEMERIKSAAN, PENGUJIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN SURAT IJIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DAN HEWAN PENGHELA
1991
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.1991/No. 4 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemeriksaan, Pengujian Permohonan dan Pemberian Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor dan Hewan Penghela
ABSTRAK:
Bahwa kendaraan tidak bermotor sebagai sarana angkutan
umum pada hakekatnya masih diperlukan penggunaannya
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari; Bahwa untuk menjaga keselamatan, penumpang, keamanan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas sangat diperlukan
adanya kendaraan tidak bermotor dan hewan penghela,
pengemudi yang baik, lengkap dan memenuhi persyaratan
sebagai kendaraan angkutan umum serta jumlahnya perlu
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta yang mengatur Tentang Surat Mengemudi
Kendaraan Tidak Bermotor, Kewajiban Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor beserta perubahannya dipandang
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini; Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan untuk
mewujudkan keselamatan penumpang, keamanan, ketertiban
dan kelancaran lalu lintas di Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta dipandang perlu mengatur kembali pelaksanaan
pemeriksaan, penomoran dan pemberian Surat Ijin
Mengemudi Kendaraan tidak Bermotor dan Hewan Penghela
dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957; Undang-undang Nomor 3 tahun 1965; Peraturan Lalu Lintas Jalan (Wegverkeers Verordening 1936 Staatsbland 451); Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 5 tahun 1991;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerimaan dan pengujian, penomoran kendaraan, ketentuan tentang becak, ijin operasi/trayek, surat ijin mengemudi, ketentuan tentang hewan penghela, retribusi, sanksi dan pengawasan, ketentuan peralihan dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1991.
Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 1 tahun 1955 dicabut.
16 hal
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1991
Peraturan Daerah (Perda) tentang Batas Wilayah Kota Comal
ABSTRAK:
bahwa kota - kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang telah tumbuh dan berkembang pesat maka perlu penataan, pengarahan dan pengendalian dengan baik;
bahwa kota Comal yang terletak di jalan raya Pemalang-Pekalongan-Semarang berperan sebagai kota tempat kedudukan Pembantu Bupati dan Kecamatan Comal juga sebagai pusat pengembangan bagi wilayah disekitarnya;
bahwa agar Kota Comal dapat berperan sebagaimana tersebut diatas dan dapat diwujudkan sebagai kota yang Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat perlu ditetapkan batas wilayah kotanya;
bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu mengaturnya dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang -undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 4 Talmn 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1990
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Batas Wilayah Kota Comal
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 1992.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
