Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 1991

Retribusi Terminal Kendaran Angkutan Penumpang Umum Bis Dan Non Bis

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur : 1. Ketentuan Umum 2. Terminal 3. Pungutan dan Penggunaan Retribusi 4. Pelaksanaan Pungutan 5. Pengadaan dan Penjualan Kupon 6. Pemusnahan 7. Pelaksanaan dan Pengawasan 8. Ketentuan Pidana dan Penyidikan 9. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Kendaran Angkutan Penumpang Umum Bis Dan Non Bis

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

1991

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

27 Agustus 1991

Tanggal Pengundangan

06 Februari 1992

Tanggal Berlaku

06 Februari 1992

Sumber

LD.1992/ No.8 Seri B

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 34 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 9 1991.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1983

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi-terminal-kendaraan-angkutan-penumpang-umum-bis

1991

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.1992/ No.8 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Terminal Kendaran Angkutan Penumpang Umum Bis Dan Non Bis

ABSTRAK:

a. Bahwa dengan diterbitkanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1983 tentang Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis sudah tidak sesuai lagi dengan materi yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, sehingga perlu ditinjau dan diatur kembali; b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor : 12/Drt Tahun 1957; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.200/HK.004/PHB-85; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990.
Peraturan ini mengatur : 1. Ketentuan Umum 2. Terminal 3. Pungutan dan Penggunaan Retribusi 4. Pelaksanaan Pungutan 5. Pengadaan dan Penjualan Kupon 6. Pemusnahan 7. Pelaksanaan dan Pengawasan 8. Ketentuan Pidana dan Penyidikan 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 1992.
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1983
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521