Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
Pelayanan Kesehatan memiliki peran amat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dimaksud, yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah; Pengaturan Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud apda huruf a sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu dibentuk Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, meliputi Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Ketentuan Retribusi; Ketentuan Pelayanan; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan retribusi; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Ketentuan Pidana; Penyidikan;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2003.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
24 hlmn; 3 pnjlsn
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2003
PERDA Kota Surakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Mengubah
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2003/NO.6 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka telah terbentuk Unit Pelaksanan Teknis Dinas Rumah Sakit Daerah (UPTD RSD) dan Unit Pelaksanan Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan (UPTD LK) pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta; bahwa dengan perubahan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 1.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2003.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 diubah.
23 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD. 2003/No 26 seri c-1
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 10 Tahun 2000 tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu
diadakan perubahan yang diatur dengan Peraturan
Daerah;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan
Daerah Kotamadya Daer ah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 22
Tahun 2002;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 huruf d, penyisipan huruf d.1, huruf e.1, huruf k.1, perubahan pada Pasal 3 huruf c, perubahan Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2003.
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2000 diubah.
12 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:
bahwa dengan di tetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Paja Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan
retribusi selain yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangannya
dan kriteria yang ditetapkan ;
bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
untuk meningkatkan pendapatan daerah atas pemanfaatan tanah,
maka perlu menetapkan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993; Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
yang meliputi
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Perizinan, Jangka Waktu Berlakunya Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Kewajiban Dan Larangan, Pencabutan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Cara Mengukir Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Taraf, Struktur Dan Besarnya Taraf, Cara Perhitungan Retribusi, Wilayah Pemungutan, Saat Reribusi Tertuang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2003.
19 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Bahwa salah satu upaya menciptakan keindahan Kota khususnya dalam hal penataan Reklame agar sesuai dengan estetika, maka di perlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; PP No. 16 Tahun 1987; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 34 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; Kepres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri No. 23 Tahun 2001; Kepmendagri No. 24 Tahun 2001
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Reklame, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Reklame; Mekanisme Izin Penyelenggaraan Reklame; Pengendalian; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2003.
11 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD 2003/Nomor 4 Seri A
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998
Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan
Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2003.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003
PERDA Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2007 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
retribusi - pelayanan - bidang - koperasi - dan - usaha - kecil - menengah
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2003 No 2 seri B
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ABSTRAK:
Bahwa Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral berdasatrkan pertimbangan di atas maka perlu dituangkan dalam Perda Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU no. 25 Tahun 1999; PP No. 1 Tahun 1994; PP No. 17 Tahun 1994; PP No. 9 Tahun 1995; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 33 Tahun 19998; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmen Koperasi dan PPK No. 145/KEP/M/VIII/1998; Keputusan Menteri Koperasi dan PPK No. 194/KEP/M/VII/1998; Keputusan Menteri Koperasi dan PPK No. 251/KEP/M/XIII/1998; Keputusan Menteri Koperai dan PPK No. 09/KEP/M/I/1999; Keputuisan Menteri Negara Umum Koperasi dan UKM No. 21/KEP/Meneng/XI/2000; Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM No. 21/KEP/Meneg/IV/2001;Perda Kab. Tasikmalaya No. 07 tahun 2000; Perda kab. Tasikmalaya No. 05 Tahun 2001; Perda Kab. Tasikmalaya Ni, 4 Tahun 2002.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Stuktur Dan Besarnya Tarif, Stuktur Dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungitan, Tata Cara Pemungutan Pembayaran Dan penyetoran Retribusi, Masa Retribusi Saat Retribusi Terutang, Keringanan Pengurangan dan Pembebasan Rertribusi, Sanksi administrasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2003.
6 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003
PERDA Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 - 2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD Kab Bekasi Tahun 2003 No 1
Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2003.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
