Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 53.875 peraturan dalam 0,243 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rembang

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

7 2001.pdf

DINAS DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/No. 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalarn rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rembang yang diterapkan dengan Peraturan Daerah;
UU No 8 Tahun 1974; Uu No 2 Tahun 1999; Kepmendagri No 50 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, dinas pendapatan daerah, dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, dinas pertanahan, dinas perikanan dan pelautan, dina sperhubungan, cabang dinas, UPTD, kelompok jabatan fungsional, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2001.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor Tahun 1980, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1991, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor Tahun 1992; Pertauran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor Tahun 1995 dicabut.
84 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Retribusi Perikanan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Nomor 07 Tahun 2001...RIBUSI PERIKANAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Abstrak

Desa Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1982

Download file:

7. Susunan.pdf

PEMERINTAH DESA - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/No. 28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TingkatII Blora Nomor 3 Tahun 1982 dipandang tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Desa sehingga perlu diganti; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, merietapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi DanTata Kerja Pemerintah Desa;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Bfora Nombr 1 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2001;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi pemerintah desa, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2001.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1982 dicabut.
16 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan , Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

perda_7_th_2001(2).pdf

struktur-organisasi

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan , Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juncties Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang masing-masing dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1981 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1986, Nomor 14 Tahun 1995, Nomor 1 Tahun 1981, Nomor 7 Tahun 1988, Nomor 6 Tahun 1988, Nomor 11 Tahun 1999, Nomor 1 Tahun 1996, Nomor 9 Tahun 1996, Nomor 2 Tahun 1996, Nomor 8 Tahun 1996, Nomor 14 Tahun 1981, Nomor 2 Tahun 1998, Nomor 1 Tahun 1997, Nomor 9 Tahun 1998, Nomor 2 Tahun 1981, dan Nomor 13 Tahun 1995, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali ; b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara, dan Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, juncties Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, maka Kantor Wilayah Departemen Sosial, Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Seni Dan Budaya, Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan, Kantor Wilayah Departemen Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah, Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum, Kantor Wilayah Departemen Pertanian, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, dan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah telah diintegrasikan dalam Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; c. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, dinas kesejahteraan sosial, dinas pariwisata, pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas bina marga, dinas permukiman dan tata ruang, dinas pengelolaan sumber daya air, dinas pertanian tanaman pangan, dinas peternakan, dinas perikanan dan kelautan, dinas kehutanan, dinas perkebunan, dinas perhubungan dan telekomunikasi, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas kesehatan, dinas pertambangan dan energi, dinas pendapatan daerah, dinas lalu lintas dan angkutan jalan, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2001.
124 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 7 Tahun 2001

Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda_Kab_Bangka_2001_07.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2001

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

perda tanjabbar no 7 th 2001.pdf

PEMBERDAYAAN PELESTARIAN PENGEMBANGAN - ADAT ISTIADAT

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ABSTRAK:

bahwa dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan pedoman tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan suatu Peraturan Daerah.
UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999
Perda ini mengatur mengenai Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi; Mekanisme Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat; Hak, Wewenang dan Kewajiban; Susunan Organisasi; Hubungan Dengan Organisasi Pemerintahan; Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pajak Hiburan

Abstrak

Perpajakan

Download file:

perda tanjabtim no. 7 th 2001.pdf

PAJAK - HIBURAN

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hiburan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pajak Hiburan; Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf ” a ” di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 1997; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 24 Tahun 2001.
Perda ini mengatur mengenai Pajak Hiburan, meliputi; Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan dan cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak, saat Pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; Tata cara perhitungan dan penetapan pajak; Tata cara pembayaran; Tata cara menagihan pajak; Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; Keberatan dan banding; Pengembalian kelebihan pembayaran pajak; Kadaluarsa; Ketentuan Pidanan; Penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2001.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
12 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Struktur Organisasi

Download file:

KAB_SINJAI_7_2001.pdf

struktur organisasi

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/NO.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60
: 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2001.
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 1995 tentang pembentukan tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1995 Seri D Nomor 5) dan Peraturan pelaksanaannya.
7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 2O01 - 2005

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda-Nomor-7-Tahun-2001.pdf

POLA DASAR - PEMBANGUNAN - DAERA - KABUPATEN BATANG HARI - 2O01-2005

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 2O01 - 2005

ABSTRAK:

Dalam rangka upaya untuk meningkatkan serta memantapkan peranan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang dalam Kabupaten Batang Hari, yang dimulai pada Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu untuk ditetapkan garis-garis besar kebijakan dan arah pembangunan Kabupaten Batang Hari dalam suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah; Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan memperhatikan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1999; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2001 - 2005.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 2O01 - 2005, meliputi Pola Dasar Pembangunan Daerah; Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2001.
5 hlmn; 1 pnjlsn; 22 lmprn

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pajak Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda No.7 Tahun 2001.pdf

Pajak - kendaraan - bermotor

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2001/2 seri A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem perpajakan Daerah sejalan dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1998 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1991 perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2000; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 19 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; Perda Prov. Jabar No. 1 Tahun 2000; Perda Prov. Jabar No. 2 Tahun 2000; Perda No. 15 Tahun 2000
Peraturan Perda ini mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif PMAK, dan Tata Cara Perhitungan Pajak; Wilayah dan Kewenangan Pemungutan; Pembagian Hasil Penerimaan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, dan Surat Pemberitahuan; Ketetapan Pajak dan Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keringanan dan Pembebasan; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Penghapusan Piutang Pajak; Kedaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2001.
Peraturan ini mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
16 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2001.