Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001

Pajak Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Perda ini mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif PMAK, dan Tata Cara Perhitungan Pajak; Wilayah dan Kewenangan Pemungutan; Pembagian Hasil Penerimaan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, dan Surat Pemberitahuan; Ketetapan Pajak dan Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keringanan dan Pembebasan; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Penghapusan Piutang Pajak; Kedaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Bandung

Tanggal Penetapan

18 Juli 2001

Tanggal Pengundangan

23 Juli 2001

Tanggal Berlaku

23 Juli 2001

Sumber

LD 2001/2 seri A

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 261 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No.7 Tahun 2001.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1998
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1991

Pajak - kendaraan - bermotor
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2001/2 seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem perpajakan Daerah sejalan dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1998 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1991 perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2000; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 19 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; Perda Prov. Jabar No. 1 Tahun 2000; Perda Prov. Jabar No. 2 Tahun 2000; Perda No. 15 Tahun 2000 Peraturan Perda ini mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif PMAK, dan Tata Cara Perhitungan Pajak; Wilayah dan Kewenangan Pemungutan; Pembagian Hasil Penerimaan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, dan Surat Pemberitahuan; Ketetapan Pajak dan Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keringanan dan Pembebasan; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Penghapusan Piutang Pajak; Kedaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2001. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1998 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1991 dicabut. 16 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521