Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai Dan Bekas Sungai
ABSTRAK:
bahwa keadaan geografis kota Banjarmasin terdiri dari banyak sungai dan merupakan simbol budaya masyarakat; bahwa sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan mengamankan daerah sekitarnya; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Pemerintah Daerah wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut berlaku; bahwa sungai yang tidak berfungsi dan atau belum teridentifikasi perlu mendapatkan penanganan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012
Peraturan Daerah ini Mengarur Tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan dan Manfaat; Lingkup Pengaturan; Sempadan Sungai; Pemanfaatan Sempadan Sungai; Bekas Sungai; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 31 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Hubungan Kerja; Pembinaan Dan Pengawasan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Keuangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2008.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2005
retribusi pengamanan, pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2005/No.31 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka penyelenggaraan Otonomi Daerah memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang luas.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.12 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.27 Tahun 1983; PP No.65 Tahun 2001.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan termasuk didalamnya mengatur tentang Pengamanan dan Pengawasan, Ketentuan Penebangan Pohon Kelapa, Klasifikasi dan Pendaftaran Perkebunan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Tata Cara Pengumutan, Tata Cara Pembayaran, Pengawasan Dan Instansi Pemungut, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidik.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2005.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 31 Tahun 2008
pembentukan - desa - mekarlaksana - kecamatan - culamega - kabupaten - tasikmalaya
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 44 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Mekarlaksana Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dengan terlalu luasnya wilayah desa dan pesatnya perkembangan jumlah penduduk dalam rangka menciptakan pemerintah desa yang efektif maka perlu dituangkan dalam Perda kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 76 Tahun 2001; Permendagri No. 4 Tahun 1999; keputusan Menteri Dalam negeri No. 63 Tahun 1999; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2000; Perda Kab. Tasikmalaya No. 39 Tahun 2000.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan, Pembentukan Pembagian Wilayah dan Penetapan Batas Desa, Pendudukan Kekayaan Dan Sumber Pendapatan Desa, Pemerintahan Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2002.
5 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, BD Kab. Trenggalek Tahun 2022 Nomor 33
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2019
tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51
Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan;
b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non
Berusaha dan Non Perizinan; dan
c. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
jumlah 13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2004
pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - dinas - perternakan - dan pertanian - kabupaten - bogor
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LB Kab. Bogor Tahun 2004 No. 188
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa kewenangan Perda dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang perternakan dan perikanan maka perlu membentuk Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perternakan dan Pertanian ab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 8 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2004.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, eududkan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), elompok Jabatan Fungsional,Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan etentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2004.
28 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD Tahun 2011 No.33
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan optimalnya penyelenggaraan perparkiran. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan perparkiran oleh pemerintah daerah dan swasta, lokasi parkir, kewajiban SKPD, juru parkir, pihak ketiga, dan pengguna parkir. Pembayaran retribusi parkir diatur sesuai dengan peraturan daerah, dengan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan perparkiran oleh pemerintah daerah dan swasta, lokasi parkir, kewajiban SKPD, juru parkir, pihak ketiga, dan pengguna parkir. Pembayaran retribusi parkir diatur sesuai dengan peraturan daerah, dengan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
13 hlm. beserta Penjelas
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
