Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Tahun 2011 No.15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Bahwa bangunan gedung agar diselenggarakan secara tertib, diwujudkan
sesuai dengan fungsinya serta dipenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis bangunan serta pembangunan yang berwawasan
lingkungan, perlu dilakukan penataan dan penertiban bangunan untuk
menjamin kenyamanan, dan keselamatan bagi yang menempati
bangunan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 19 Tahun 1995 tentang Bangunan
sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; .Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengaturan, fungsi, dan persyaratan bangunan gedung. Bab-bab dalam dokumen ini merinci maksud, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan bangunan gedung, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak terkait, serta fungsi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pembangunan bangunan gedung. Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk mengendalikan pembangunan bangunan berdasarkan prinsip-prinsip kemanfaatan, keselamatan, kenyamanan, keseimbangan, dan keserasian dengan lingkungan, sehingga mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, tertib, dan sesuai dengan hukum. Dengan memperhatikan aspek legal, teknis, dan keselamatan, dokumen tersebut memastikan bahwa pembangunan bangunan gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas bangunan, keselamatan penghuni, dan keharmonisan lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2011.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Temanggung Nomor 19 tahun 1995 tentang Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1996 Nomor 13) sepanjang mengenai
penyelenggaraan bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
84 hlm. beserta Penjelas
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 1998
Pajak dan Retribusi DaerahPangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 tahun 1988 tentang Pemotongan Ternak
Perda Nomor 10 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tngkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pemotongan Ternak
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 tahun 1988 tentang Pemotongan Ternak disyahkan Gubernur Kepala daerah Tinkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/224/1988 tanggal 10 Oktober 1988 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga Tahun 1988 seri B nomor 6, diubah dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 1993 tentang perubahan pertama peratuan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 9 tahun 1988 tentang pemotongan Ternak disahkan Gubernbur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/386/1993 tanggal 5 Agustus 1993 diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga Seri B nomor 3 dan peraturan daerah nomor 8 Tahun1988 tentang Pajak Potong hewan disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 973.524.33-409 tanggal 13 Mei 1988, diundangakan dalam lembaran daerah Kabupaten daerah tingkat II Purbalingga tahun 1989 seri A
Nomor 1 siubah dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 1993 tentang perubahan pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah tigkat II purbalingga Nomor 8 tahun 1988 tentang poajak potong hewan disyahkan Menteri dalam negeri dengan surat keputusan
nomor 973.524-33-171 tanggal 10 Maret 1995 diundnagkan dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri A nomor 1 perlu disesuaikan; Bahwa untuk pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur retribusi Rumah Potong hewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah nonr 20 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Surat Keputusan menteri pertanian Nomor 423/KPTS/TN.310/7/1992; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 16 tahun 1980; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor
6 Tahun 1987;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang pemotongan hewan, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, nama, obyek, subyek dan golongan retribusi, retribusi, wilayah dan cara perhitungan retribusi, tata cara penetapan retribusi, tata cara pembayaran, tata cara pembukuan dan pelaporan, tata cara penagihan retribusi, keringanan dan pembebasan, kedaluarsa, ketentuan pidana, ketentuan penyidik, ketentuan peralihan, dan penutup. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1998.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 tahun 1988, Perda Nomor 10 Tahun 1993, Perda Nomor 8 Tahun 1988 dicabut.
14 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 2013/15 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Bahwa anak mweupakan amanah dan karunia Tuhan YME guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup maka perlu menmetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Aadlah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 4 Tahun 1968; UU no. 4 Tahun 1979; UU No. 3 Tahun 1997; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU no. 21 Tahun 2007; UU no. 11 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU no. 36 Tahun 2009; UU no. 2 Tahun 1988; PP No. 79 Tahun 2005; Permen Pemberdayaan Perempuan. No. 3 Tahun 2008; Permen Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Aasas Dan Tujuan, Hak Dan Kewajiban Anak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab, Penyelenggaraan Perlindungan, Peran Masyarakat, Forum Partisipasi Anak, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Keterntuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.
22 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa Dan
Sumbangan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan
masyarakat dan dinamika peraturan
perundang-undangan, maka guna kepastian hukum
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pungutan
Desa pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pungutan Desa dan
Sumbangan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pungutan Desa dan Sumbangan Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9
Tahun 2013.
Peraturan ini mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pungutan Desa
dan Sumbangan Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pungutan Desa
dan Sumbangan Desa
5 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2023
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturani, Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Qaerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Retribusi Pasar;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi
Bab III Golongan Retribusi
Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bab V Prinsip Penetapan Dan Besarnya Tarif Retribusi
Bab VI Tata Cara Pemungutan Dan Wilayah Pemungutan
Bab VII Tata Cara Pembayaran
Bab VIII Tata Cara Penagihan
Bab IX Kadaluwarsa
Bab X Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa
Bab XI Sanksi Administrasi
Bab XII Pelaksanaan Dan Pengawasan
Bab XIII Ketentuan Pidana
Bab XIV Penyidikan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 1998.
11 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e dan Pasal 95 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, maka perlu membentuk Perda tentang Pajak Penerangan Jalan;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 1997; UU No 19 tahun 1997; UU No 14 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 1983; PP No 21 Tahun 1988; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Batang No 2 Tahun 2005;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek, subyek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, cara penghitungan pajak dan wilayah pemungutan, masa pajak, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2003 dicabut.
23 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam Rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa; bahwa untuk mengerakkan roda perekonomian masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Tempat Kedudukan Dan Wilayah Usaha
Bab IV Asas, Fungsi Dan Usaha
Bab V Kepemilikan
Bab VI Pengelola
Bab VII Penghasilan
Bab VIII Pemberhentian
Bab IX Permodalan Dan Bagi Hasil Usaha
Bab X Kerjasama
Bab XI Pengelolaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban BUMDes
Bab XII Pembubaran BUMDes
Bab XIII Pembinaan Dan Pengawasan
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2010.
15 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Penyimpangan Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Bagi Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja dan ketertiban jam kerja, perlu diatur Pemberian lzin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu lstirahat Bagi Perusahaan; bahwa Pemberlan lzin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu stirahat bagi iztirahat merupakan kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan Pemberian lzin Penyimpangan Waktu Kerja dan waktu istirahat bagi Perusahaan serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1951; Peraturan Pererintah Nomor 25 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep. 72/MEN/1984; Keputusan Menteri Tenaga Ker]a Nomor KEP.608/MEN/1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama Obyek , Subyek Dan Wajib Retribusi Daerah
Bab III Golongan Retribusi
Bab IV Ketentuan Dan Jangka Waktu Berlakunya Izin Penyimpangan Waktu Kerja
Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bab VI Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif
Bab VII Besarnya Tarif Retribusi Daerah
Bab VIII Saat Retribusi Terutang
Bab IX Wilayah Pemungutan
Bab X Tata Cara Pemungutan
Bab XI Tata Cara Pembayaran
Bab XII Sanksi Administrasi
Bab XIII Tata Cara Penagihan
Bab XIV Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Daerah
Bab XV Kadaluwarsa
Bab XVI Pelaksanaan Dan Pengawasan
Bab XVII Ketentuan Pidana
Bab XVIII Penyidikan
Bab XIX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2001.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
