Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 349 peraturan dalam 0,003 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penelitian Kekayaan yang Semestinya Bisa Dimanfaatkan Oleh Negara

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1997.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1997.pdf

PEMBINAAN - KUALITAS ANAK

1997

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak

ABSTRAK:

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pembinaan anak, maka penyelenggaraan pembinaan kualitas anak oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah perlu lebih dikoordinasikan secara terpadu.
Dasr hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994.
Inpres ini mengatur mengenai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka pembinaan kualitas anak secara nasional dan terpadu. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kualitas anak.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 1997.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, penjelasan hlm 2 sd 4)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1997.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

Abstrak

Pendidikan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1997.pdf

PROGRAM - MAKANAN TAMBAHAN - ANAK SEKOLAh

1997

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id: 6 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

ABSTRAK:

Mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui peningkatan gizi dan kesehatan siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) negeri dan swasta perlu diselenggarakan program khusus.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994; dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994.
Inpres ini mengatur mengenai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan dan pemantauan pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di tingkat Pusat, bersama-sama Menteri terkait menyusun panduan sebagai pedoman umum dalam pengelolaan PMT-AS, dan bersama-sama Menteri terkait mengadakan evaluasi tahunan yang menyeluruh dan terpadu terhadap pelaksanaan PMT-AS. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama membuat petunjuk teknis pelaksanaan PMT-AS di sekolah dan membuat petunjuk teknis untuk memantau kemajuan dan perkembangan anak terutama minat dan prestasi belajar siswa peserta PMT-AS. Semua instansi terkait agar melaksanakan PMT-AS sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 1997.
Lampiran file: 11 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5, penjelasan hlm 3 sd 11)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1996

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sea Games XIX, 1997 di Jakarta

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1996.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1996

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mencabut

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1996.pdf

KOPERASI - DESA

1996

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh

ABSTRAK:

Dalam rangka perwujudan masyarakat Indonesia yang mandiri dan sejahtera, salah satu upaya yang selama ini memperoleh perhatian dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah langkah-langkah untuk secara berkelanjutan meningkatkan pendapatan petani.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri.
Inpres ini mengatur mengenai harga Pembelian cengkeh oleh badan penyangga dari KUD dan harga penyerahan cengkeh oleh badan penyangga kepada pabrik rokok kretek atau konsumen lainnya, ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh, dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 1996.
Mulai tanggal dikeluarkannya Instruksi Prsiden tersebut , menggunakan harga dasar bagi pembelian cengkeh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dari petani cengkeh.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1996

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1996.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1996

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Pembangunan Industri Mobil Nasional

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perindustrian

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1996.pdf

PENINGKATAN - PENGEMBALIAN KREDIT - PROGRAM

1996

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional

ABSTRAK:

Perlu menyempurnakan lagi petunjuk-petunjuk bagi usaha peningkatan pengembalian kredit program sebagaimana pernah diberikan untuk kredit program massal dalatn Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini megatur mengenai peningkatkan usaha pengembalian kredit tertunggak, baik kredit program massal maupun kredit program bukan massal sebagaimana terlampir, dalam rangka tugas dan kewenangan masing-masing atau secara bersama-sama dalam rangka kerjasama antar Departemen dan Lembaga. Menyempurnakan tata kerja usaha pengembalian kredit program tersebut dalam diktum PERTAMA dan membentuk Tim Khusus. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pengembalian Kredit Program di Daerah masing-masing dengan bantuan aparat Departemen dan Lembaga yang ada di Daerah Tingkat I Yang bersangkutan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 1996.
Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal dinyatakan tidak berlaku lagi.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1989.
Lampiran file: 3 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 1 sd 3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1996

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1996.pdf

HARGA DASAR GABAH

1996

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penetapan Harga Dasar Gabah

ABSTRAK:

Meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelin dalam negeri oleh BULOG.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini menatur mengenai terhitung mulai tanggal 7 Februari 1996 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras produksi dalam negeri. Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA. Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel harga yang berlaku. Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan sepanjang tahun mulai 7 Februari 1996.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 1996.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 3, penjelasan hlm 2 sd 3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1995

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Percepatan Penyelesaian Permohonan Perwarganegaraan

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

Inpres Nomor 6 Tahun 1995.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 1996.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1996.