Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1997

Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Inpres ini mengatur mengenai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka pembinaan kualitas anak secara nasional dan terpadu. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kualitas anak.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Instruksi Presiden (Inpres)

Bentuk Singkat

Inpres

Tahun

1997

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

12 Februari 1997

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

12 Februari 1997

Sumber

jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 72 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Inpres Nomor 3 Tahun 1997.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PEMBINAAN - KUALITAS ANAK
1997
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
ABSTRAK:	Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pembinaan anak, maka penyelenggaraan pembinaan kualitas anak oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah perlu lebih dikoordinasikan secara terpadu. Dasr hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994. Inpres ini mengatur mengenai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka pembinaan kualitas anak secara nasional dan terpadu. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kualitas anak.
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 1997. Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, penjelasan hlm 2 sd 4)