Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Sosial

Menemukan 313 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

Permensos No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Permensos No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Download file:

PERMENSOS NOMOR 3 TAHUN 2021.pdf

PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

2021

Peraturan Menteri Sosial NO. 3, BN. 2021 No. 578, jdih.kemensos.go.id

Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK:

a. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan; b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
Mengatur tentang ketentuan umum; Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Pelaporan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Mencabut a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); danb. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042),
22 halaman

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kartu Penyandang Disabilitas

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERMENSOS NOMOR 2 TAHUN 2021.pdf

KARTU PENYANDANG DISABILITAS

2021

Peraturan Menteri Sosial NO. 2, BN. 2021 No. 439, jdih.kemensos.go.id

Peraturan Menteri Sosial tentang Kartu Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi para penyandang disabilitas, perlu mengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat dan para penyandang disabilitas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Kartu Penyandang Disabilitas;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
Mengatur tentang ketenuan umum; Penetapan, penerbitan dan pendistribusian KPD; Format KPD; Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1730)
18 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

2021

Peraturan Menteri Sosial NO. 1, BN. 2021 No. 402, jdih.kemensos.go.id

Peraturan Menteri Sosial tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial

ABSTRAK:

a. bahwa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial melalui pendidikan formal di dalam negeri dan di luar negeri, perlu diberikan tugas belajar atau izin belajar yang dilakukan secara selektif; b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar, sehingga perlu diganti;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2013 tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 634); 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
Mengatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan dan Penetapan Formasi; Tugas Belajar; Izin Belajar;Weweang;Pembinaan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 746)
30 halaman

Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Permensos Nomor 17 Tahun 2020.pdf

REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK PEKERJA SOSIAL

2020

Peraturan Menteri Sosial NO. 17, BN 2020/ NO 1642; PERATURAN.GO.ID; 16 HLM

Peraturan Menteri Sosial tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
mengatur tentang Ketentuan Umum; Registrasi; Registrasi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri;Registrasi Pekerja Sosial WNA; Izin Praktik; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
16 halaman

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Asistensi Rehabilitasi Sosial

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Mencabut

Permensos No. 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak
Permensos No. 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome
Permensos No. 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
Permensos No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
Permensos No. 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas
Permensos No. 19 Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
Permensos No. 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar
Permensos No. 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
Permensos No. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial;
Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentangRehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 899);

Download file:

Permensos Nomor 16 Tahun 2020.pdf

ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

2020

Peraturan Menteri Sosial NO. 16, BN 2020/ NO 1566; PERATURAN.GO.ID; 28 HLM

Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, perlu mengatur mengenai pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517)
Mengatur tentang Ketentuan Umum; Program Rehabilitasi Sosial; Pelaksanaan Atensi; Serasi; Pendamping Rehabilitasi Sosial; Pendataan; Tanggung Jawab; Pembinaan dan Pengawasan; Pemantauan dan Evaluasi; Pelaproan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Mencabut a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial; b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentangRehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila; c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862); d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217); e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212); f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 411); g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 899); h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1410); i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923); j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780); k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 781);dan l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1677),
28 halaman

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional

Abstrak

Ketenagakerjaan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mengubah

Permensos No. 3 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
Permensos No. 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional

Download file:

Permensos Nomor 15 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Praktik Pekerjaan Sosial

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permensos No. 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial

Download file:

Permensos Nomor 14 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perencanaan, Bidang Organisasi dan Kepegawaian, Bidang Sistem, Data, dan Informasi, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Keuangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penyuluhan Sosial, Bidang Aset, serta Bidang Pengawasan Tahun 1955 Sampai Dengan Tahun 2016

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

Permensos No. 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur
Permensos No. 23 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019
Permensos No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan yang Dibiayai dengan BA. 999.08 di Lingkungan Kementerian Sosial
Permensos No. 3/HUK/2007 Tahun 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial
Permensos No. 24/HUK/2007 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/KEP/IV/1983 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/III/1984 tentang Satuan Tugas Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/KEP/IX/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan dari Luar Negeri oleh BadanBadan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/KEP/XI/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Anak Kurang Mampu Usia 7-12 Tahun Dalam Rangka Wajib Belajar Melalui Orang Tua Asuh
Keputusan Menteri Sosial Nomor 68/HUK/1996 tentang Penyelenggaraan Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Keputusan Menteri Sosial Nomor 97/HUK/1998 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Bahan Pangan Beras Untuk Panti dan Pemukiman Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1999 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Kekacauan
Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2003 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial Permanen
Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2003 tentang Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Rentan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 1981 tentang Panti Rehabilitasi Penderita Cacat yang Diselenggarakan oleh Badan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1986 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan Anak Nakal dengan Menggunakan Sarana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Lembang (Bandung), Gemah (Semarang) dan Mataram (Lombok)
Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
Keputusan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak di Luar Panti Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1997 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia
Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Pengangkatan Anak
Keputusan Menteri Sosial Nomor 70/HUK/1997 tentang Penanggulangan HIV/AIDS Bidang Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar
Keputusan Menteri Sosial Nomor 6A/HUK/1998 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Terlantar
Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa
Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/1999 tentang Prioritas Aksesibilitas yang Dibutuhkan Penyandang Cacat
Peraturan Menteri Sosial Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain
Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.2-1-29/260 Tahun 1955 tentang Pelaksanaan Mengenai Pengusutan Perbuatan-Perbuatan yang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Dapat Dihukum
Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.1-1-16/1456 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan UndangUndang Pengumpulan Uang atau Barang
Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-11/274 Tahun 1972 tentang Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Warakawuri serta Yatim/Piatu dari Pahlawan
Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-10/243 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Kepada Badan Sosial Swasta
Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-53/78 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu
Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar
Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/KEP/I/1984 tentang Petugas Sosial Kecamatan
Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/KEP/II/1984 tentang Sumbangan Sosial Melalui STNK
Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/1986 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu
Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/1989 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat yang Berjasa di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional
Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1996 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di Taman Makam Pahlawan
Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1996 tentang Pekerja Sosial Kecamatan
Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1997 tentang Pembinaan Karang Taruna
Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia
Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1998 tentang Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Pahlawan dan Keluarga Pahlawan
Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing
Keputusan Menteri Sosial Nomor 52/HUK/KEP/IX/1982 tentang Badan Musyawarah Nasional Kesejahteraan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/HUK/KEP/II/1984 tentang Pengelompokan Unit Kerja, Jalur Penjenjangan Jabatan, dan Persyaratan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1988 tentang Pembakuan Istilah Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial Dalam Bahasa Inggris
Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1989 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pejabat di Lingkungan Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1994 tentang Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Sosial Republik Indonesia di Wilayah Kecamatan
Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1997 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/1997 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Direktorat Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1998 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1999 tentang Pemberian Izin Untuk Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/2003 tentang Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Keputusan Menteri Sosial Nomor 96/HUK/1998 tentang Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional
Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/2004 tentang Pungutan Biaya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/KEP/II/1984 tentang Kebijaksanaan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/1986 tentang Program Diploma Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/1990 tentang Pelatihan Keahlian Pekerja Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1991 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan di Lingkungan Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2003 tentang Kebijakan dan Program Diklat Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/1998 tentang Pola Penyuluhan Sosial dan Strategi Komunikasi Untuk Penyuluhan Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan
Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1985 tentang Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan di Lingkungan Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/1986 tentang Penggunaan Rumah Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Sosial RI
Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1996 tentang Penggunaan Rumah Negara Sebagai Mes di Lingkungan Departemen Sosial
Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Departemen Sosial

Download file:

Permensos Nomor 13 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Permensos No. 18 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020

Download file:

Permensos Nomor 12 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permensos No. 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2020

Download file:

Permensos Nomor 11 Tahun 2020.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Sosial

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.