Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika:
Tugas dan Fungsi;
Pembentukan Tugas dan Fungsi;
Organisasi;
Kepegawaian;
Karir, Tunjangan, Honorarium, dan Pendidikan;
Tata Kerja;
Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BD.2021/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhjadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur pemberian penghasilan kepada Pegawai Aparartur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat Peraturan Daerah tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup Pemberian TPP ASN;
Komponen dan Bobot TPP ASN;
Didsiplin Kerja;
Produktivitas Kerja;
Tugas Tambahan;
Pembayaran TPP;
Kewajiban dan Sanksi;
Penambahan Anggaran;
Evaluasi;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
16 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan prinsip persamaan
kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah
Daerah perlu memberikan bantuan hukum
kepada masyarakat miskin agar hak
konstitusional setiap warga Negara terjamin
untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum; bahwa kurangnya kesadaran dan pengetahuan
hukum masyarakat miskin dalam menghadapi
perkara hukumnya, diperlukan pemberian
bantuan hukum pada setiap tahap proses hukum;bahwa Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
memberikan kewenangan bagi pemerintah Daerah
untuk menyelenggarakan bantuan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk
Masyarakat Miskin
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Penyelenggara Bantuan Hukum; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Larangan; Pendanaan; Pengajuan Dana Bantuan Hukum; Pembayaran Dana Bantuan Hukum; Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2022.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 127 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif dan Retribusi Penyeberangan di Air Dalam Wilayah Kabupaten Barito Kuala dan Lintas Kabupaten Barito Kuala Dengan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa demi untuk keberlangsungan pelayanan angkutan penyeberangan di .air, karena adanya peningkatan biaya operasional dengan tetap memperhatikan kepentingan kemampuan masyarakat luas serta dalam rangka untuk meningkatkari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian tarif;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif dan Retribusi Penyeberangan di Air Dalam Wilayah .Kabupaten Barito Kuala Dan Lintas Kabupaten Barito Kuala Dengan Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; trnuang-trndang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang .Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 ;. ,Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008;. Peraturan Pemerintah NomorS'l Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016;Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : Tarif dan Retribusi Penyeberangan di Air Dalam Wilayah .Kabupaten Barito Kuala Dan Lintas Kabupaten Barito Kuala Dengan Kota Banjarmasin dengan sistematika :
KETENTUAN UMUM; NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; TlNGKAT DAR PRINSIP RETRIBUSI; STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI; WILAYAH PEMUNGUTAN DAR INSTANSI PEMUNGUT;TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN; TATA CARA PENAGIHAN; SANKSI ADMINISTRASI; PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; INSENTIF PEMUNGUTAN;KEDALUWARSA PENAGIHAN;KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 126 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan bantuan hukum kepada kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum baik di dalam proses pengadilan maupun diluar proses pengadilan;
Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilari, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 100 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan sisitematika;
Ketentuan Umum;
Asas dan Tujuan;
Lingkup Pemberian Bantuan Hukum;
Pelaksanaan Bantuan Hukum;
Pembinaan Pengawas dan Pelaporan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 119 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelengaraan pemerintahan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun rencana kerja Perangkat Daerah;bahwa rencana kerja Perangkat Daerah memuat program dan Kegiatan satu tahun yang merupakan komitmen perangkat daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangun Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangun Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomer 59 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 2021;Keputusan Menteri dalam Negeri Nomer 050-3708 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 3 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 16 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 2 Tahun 2018;Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomer 35 Tahun 2021;Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomer 90 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 118 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam Rangka memenuhi Kebutuhan Belanja Gaji dan Pegawai serta Keperluan Belanja yang Mendesak dan Prioritas Daerah, adanya Beberapa Perubahan yang Perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomer 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada Huruf a, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomer 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomer 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomer 15 Tahun 2004;Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004;Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomer 30 Tahun 2014;Undang-undang Nomer 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomer 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomer 13 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomer 63 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2020;Peraturan Presiden Nomer 85 Tahun 2021;Peraturan Kementerian dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019;Peraturan Kementerian dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 11 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 16 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 2 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 5 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 4 tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Barito Kuala Nomer 98 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 113 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan Iklim Usaha pembibitan sapi potong yang baik dan untuk mempermudah pembibitan ternak di kabupaten Barito Kuala, perlu membuat Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Barito kuala;nahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentng Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Barito Kuala.
Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomer 18 Tahun 2009;Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomer 48 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pertanian Nomer 101/Permentan/OT.140/7/2014;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak sapi Potong di Kabupaten Barito Kuala dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Bangsa Ternak;Wilayah Pembibitan;Penyediaan Benih/Bobiy;Sistem Reproduksi;Sistem Pencatatan;Seleksi Bibit;Sistem Perkandangan;Sistem Pemberian Pakan;Pengobatan;Kesehatan Hewan;Pemasukan an Pengluaran Benih dan Bibit Ternak;Pelestarian Fungs Lingkungan Hidup;sumber daya Manusia;Pembibitan Pada Instalasi/UPT Perbibitan Daerah;Pembinaan dan Pengawasan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 112 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan Pangan Nasional dilakukan penambahan luas areal tanam baru, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;bahwa agar penerapan pemupukan berimbang oleh petani dapat berjalan optimal, diperlukan kebijakan subsidi pupuk;bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinngi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022;bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomer 12 Tahun 1992;Undang-undang Nomer 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomer 19 Tahun 2003;Undang-undang Nomer 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomer 16 Tahun 2006;Undang-undang Nomer 41 Tahun 2009;Undang-undang Nomer 18 Tahun 2012;Undang-undang Nomer 19 Tahun 2013;Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomer 77 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomer 7 Tahun 2015;Peraturan Presiden Nomer 45 Tahun 2015;Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 634/MPP/Kep/9/2002;Peraturan Menteri Pertaniaan Nomer 40/Permentan/OT.140/4/2007;Peraturan Menteri Keuangan Nomer 250/PMK.05/2010;Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 15/M-DAG/PER/4/2013;Peraturan Menteri Perindusrian NOmer 16/M-IND/PER/3/2013;Peraturan Menteri Pertanian Nomer 43/Permentan/OT.130/8/2015;Peraturan Menteri Keuangan Nomer 68/PMK.02/2016;Peraturan Menteri Perindustrian Nomer 69/M-IND?PER/8/2015;Peraturan Menteri Pertanian Nomer 67/Permentan/SM.050/12/2016;Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomer 188.44/KUM/2022
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Jenis Pupuk Bersubsidi;Peruntukan dan Alokasi Pupuk Bersubsidi;Realokasi Pupuk Bersubsidi;Penyaluran Pupuk Bersubsidi;Harga Eceran Tertinggi dan Kemasan Pupuk Bersubsidi;Pembinaan,Pengawasan dan Pelaporan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Wilayah Kecamatan Kuripan Dengan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap bats wilayah administrasi Kecamatan/Desa di Kabupaten Barito Kuala, Telah diselenggarakan penegasan bats kecamatan/Desa antara Desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan dengan Desa Balakung Kecamatan Bakumpai;Bahwa Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil pelacakan Batas Kecamatan/Desa Antara Desa Hambu Baru Kecematan Kuripan dengan Desa Balakung Kecamatan Bakumpai pada Tanggal 12 September 2022;Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang, Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksudkan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Peta Batas wilayah Kecamatan Kuuripan dengan Kecamtan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala
Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014;Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri dalm Negeri nomer 45 Tahun 2016;Peraturan menteri dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 58 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Peta Batas wilayah Kecamatan Kuripan Dengan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Ruang Lingkup;Batas Wilayah Kecamatan;Ketentun Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
