Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk mengisi formasi yang lowong serta dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melalui sistem pengadaan yang baik; bahwa untuk mewujudkan objektifitas dalam pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur mekanisme pengadaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tahapan Pengadaan PNS; Pembiayaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 108 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan di Mall Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, aman dan nyaman di Mal Pelayanan Publik, maka perlu diatur mekanisme penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan dan Prinsip; Penyelenggaraan Pelayanan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 36 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa; bahwa guna menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, Pemerintah Desa berwenang menetapkanPeraturan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peaturan Daerah tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
Peraturan Daertah ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Asas Dan Jenis; Materiu Muatan; Persiapan Dan Pembahasan; Partisipasi Masyrakat; Kerangka Struktur Dan Teknik Penyusutan; Pembahasaan Dan Pengesahan; Peraturan Desa TYentang APB Desa; Penomoran, Pengundangan Dan Penyebarluasan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2008.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:
bahwa tarif restribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan melihat perkembangan perekonomian masyarakat; bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari penjualan produksi usaha daerah dibidang pembenihan ikan berupa benih ikan maka perlu ditetapkan kembali tarif baru untuk retribusi produksi usaha daerah yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan dengan melihat perkembangan perekonomian masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun
2016; Perbup Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala diubah yaitu: Unsur-unsur Dinas Pendidikan, Sekretariat Dinas, Seksi pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Seksi pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Seksi pada Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan; Seksi pada Bidang Sarana dan Prasarana; tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; tugas Sub Bagian keuangan dan aset; tugas ) Sub Bagian Keuangan dan Aset; tugas , Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; tugas Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD; tugas dan uraian tugas Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Masyarakat; tugas dan uraian tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; tugas dan uraian tugas Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar; tugas dan uraian tugas Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; tugas dan uraian tugas Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan; tugas dan uraian tugas Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; tugas dan uraian tugas Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; tugas dan uraian tugas Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; tugas dan uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS); Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar (SD); tugas dan uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2004; UU Nomor 52 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PermenPAN RB Nomor 6 Tahun 2013; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Nomor 17 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga yang memuat Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; TPK2D Kabupaten; Koordinasi TPK2D Kabupaten Dengan TPK2D Desa/Kelurahan Maupun Pihak Terkait Lainnya; Kader Pendampingan; Sistem Informasi Kualitas Keluarga; Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Data Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan data infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang pada kabupaten Barito Kuala yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala, di mana data tersebut juga dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kabupaten Barito Kuala yang lain; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala tentang Pengelolaan Data Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Data Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Kabupaten Barito Kuala. yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistem Pengelolaan Satu Data Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pengumpulan Data; Pengelolaan Data; Verifikasi dan Validasi Data; Diseminasi Data; Data Rahasia; Koordinasi dan Kerjasama; Forum Data; Insentif dan Disinsentif; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa Kabupaten Barito Kuala secara agraris sebagaian besar masyarakatnya hidup dan bekerja dibidang pertanian, maka untuk meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendapatan perlu kiranya meningkatkan produksi pertanian yang maju dan bersaing tinggi untuk menuju kemandirian daerah; bahwa sebagai upaya mengoptimalkan guna meningkatkan hasil pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala memberikan pinjaman dana tanpa bunga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, yang memuat: Ketentuan Umum; Sumber Dana; Ketentuan Pinjaman; Prosedur Permintaan; Prosedur Penyaluran Pinjaman Dana; Objek Penyaluran Pinjaman Dana; Pengembalian Dana Pinjaman; Penagihan Pengembalian Pinjaman; Wilayah Penyaluran; Pengawasan dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 18 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi dan efektifitas Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diharapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Organisasi; Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2008.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2020
Kepegawaian, Aparatur Negara - Perizinan, Pelayanan Publik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Pelayanan publik merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sehingga harus terus ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, guna menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan dan dapat
memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta mempertegas hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Norma Dasar Pribadi; Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Publik; Kode Etik Pelaksana Pelayanan; Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Publik; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
