Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD APML) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian target Sasaran Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan ekonomi & Pelayanan Dasar terkait bidang Penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2025 untuk mencapai akses air minum dan sanitasi aman mencapai target 100% pada 2030, seiring dengan komitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2025. Dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian universal access tahun 2019 dan pada tahun 2021 akhir RPJMD, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Barito Kuala 2021 2025.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomoe 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 h2Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD APML) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Arah Kebijakan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan;
3. Peran, Fungsi, Dan Kedudukan RAD AMPL Kabupaten Barito Kuala Tahun
2021-2025;
4. Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025;
5. Pemantauan dan Evaluasi dan Capaian Target Penanganan RAD AMPL
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025;
6. Pendanaan dan Kebutuhan Investasi; dan
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
Anggaran 2021; Bahwa peraturan bupati barito kuala nomor 103 tahun 2020
tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten barito kuala perlu penyesuaian
untuk mengakomodasi perubahan peraturan yang lebih
tinggi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang perubahan atas peraturan bupati barito
kuala nomor 103 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan
anggaran pendapatan Dan belanja daerah kabupaten barito
kuala Tahun anggaran 2021
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun
2021
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
92 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha,pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa maka perlu adanya pedoman dan tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa {BUMDesa);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA, DENGAN SISTEMATIKA , KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN; PERAN, STRATEGI DAN PR1NSIP DASAR; PENDIRIAN; PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA; PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA DAN KEPAILITAN; KERJASAMA BUM DESA ANTAR-DESA; PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT; KOP SURAT, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA; KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja;Struktur Organisasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD.2022/NO.99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat DPRD tidak sesuai lagi dengan perkembangan kelembagaan organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan;bahwa berdasrkan peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Barito Kuala Nomer 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah, Maka Peru Dilakukan Perubahan Tipe Dinas Lingkungan Hidup Dari Tipe B Menjadi Tipe A dan Jumlah Bidang Dari 3 Bidang Menjadi 4 Bidang; bahwa Berdasrkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan Huruf b, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala
Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomer 8 Tahun 1974;Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomer 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2017;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 99 Tahun 2018;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 15 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 16 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 5 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomer 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 100 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022;bahwa dalam rangka penyesuaian besaran Alokasi Dana Desa atas Perubahan Rincian Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022.
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito kuala Nomor 6 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomoor 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi atau
kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan,
dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 3 mengamanatkan penetapan mengenai
kebijakan akuntansi pemerintah daerah paling lama
padatahun 2022; bahwa perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah
daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan untuk penyesuaian kebijakan akuntansi
daerah dengan kondisi di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 101 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat maka diperlukan dukungan pendanaan untuk menunjang aktivitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala; bahwa dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya berasal dari dana masyarakat yang menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk tarif air minum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020; Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0660/KUM/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Nomor 01 Tahun 1993
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kelompok Pelanggan; Hak dan Kewajiban Pelanggan; Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Air Minum; Perhitungan Tarif Air Minum dan Tata Cara Pembayaran; Penutupan Sementara, Pencabutan, dan Penyambungan Kembali; Perbaikan dan Penggantian Meter Air; Pelanggaran dan Denda; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 101 Tahun 2022
PERBUP Kab. Barito Kuala Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak hasil pajak dan retribusi dari Desa masing masing;bahwa dalam rangka penyesuaian besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022, Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2022.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 6 tahun 2014;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupatrn Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian,Penyaluran,dan Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 101 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
ABSTRAK:
Susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, yang memuat: Ketentuan Umum; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi meliputi Kedudukan, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengernbangan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Mencabut ketentuan yang berkaitan dengan Kedudukan, Susunan
organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pcngembangan pada Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2016
10 hlm; Lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 102 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 35 Tahun 2007; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala; Ruang Lingkup; Pelaksanaan SOP OPD; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
9 halaman; Lampiran: 3 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
