- Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan barang/dasa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pernbentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lukungangan Pemerintah Kabupaten Barto Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lernbaga Kebijakan PengadaanBarang/iJasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Pembentukan, Tugas, dan Fungsi; Organisasi; Kepegawaian; Karir, Tunjangan, Honorarium dan Pendidikan; Tata Kerja; Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala
11 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 6 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031 Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Barito kuala dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan perlu disusun rencana tata ruang wilayah;bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,
masyarakat, dan/atau dunia usaha;bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031 Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sistematika;Ketentuan umum;Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang;Rencana Struktur Ruang Wilayah;Rencana Pola Ruang Wilayah;Penetapan Kawasan Strategis;Arahan Pemanfaatan Ruang;Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;Hak, Kewajiba, Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;Kelembagaan;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
56 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan isi singkat sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Keanggotaan BPD;
4. Kelembagaan BPD;
5. Fungsi dan Tugas BPD;
6. Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD;
7. Peraturan Tata Tertib BPD;
8. Pembinaan dan Pengawasan;
9. Pendanaan;
10. Ketentuan Lain-lain;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.
5.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala TA 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan untuk memperlancar usaha Pemodalan bagi masyarakat, maka pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan Penyertaan Modal kembali kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala; Sesuai dengan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Alalak Kabupaten Barito Kuala.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Batola No. 2 Tahun 2010; Perda Kab. Batola No. 11 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Kawasan Tanpa Rokok, dengan isi singkat sebagai berikut:
a. Ketentuan Umum;
b. Tujuan;
c. Penganggaran;
d. Bentuk Penyertaan Modal;
e. Tata Cara Penyertaan Modal;
f. Jumlah dan Sumber Penyertaan Modal;
g. Tata Cara Pencairan;
h. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
i. Penyertaan Modal;
j. Pengawasan;
k. Penentuan Bagi Hasil Usaha;
l. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2015.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 7 Tahun 2010
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan
pemerintahan desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Kerjasama Desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerjasama Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nom0or 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Kerjasama Desa dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Bentuk dan Kerjasama;Ruang Lingkup;Tata Cara Kerjasama;Badan Kerjasama Desa;Tugas dan Tanggungjawab;Perubahan dan Pembatalan;Tenggang Waktu;Pembiayaan;Penyelesaian Perselisihan;Pembinaan dan Pengawasan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2010.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Daerah Puskesmas.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Daerah Puskesmas, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD;
Prosedur Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas;
Pemantauan dan Evaluasi;
Ketentuan Peralihan; dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
5 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 7 Tahun 2008
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah;Struktur Organisasi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas fungsi Organisasi Perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi;Organisasi;Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan fungsional;Tata Kerja;Pembiayaan;Pengangkatan dan Pemberhentian;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2008.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Barito
Kuala Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembentukan,
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz
Marabahan Kabupaten Barito Kuala, maka perlu
dilakukan penyusunan uraian tugas Rumah Sakit Umum
Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 18 Tabun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 47 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 77 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permenkes Nomor 3 Tahun 2020; Perda Kab. Batola Nomor 11
Tahun 2010; Perda Kab. Batola Nomor 15
Tahun 2016; Perda Kab. Batola Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Dewan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
17 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 7 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat; bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Barito Kuala;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Dasar, fungsi, Dan Tujuan Pendidikan; Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan; Hak Dan Kewajiban; Rencana Induk Pengembangan Pendidikan; Jalur, Jenjang, Dan Jenis Pendidikan; Pengelolaan Pendidikan; Standar Daerah Pendidikan; Kurikulum Pendidikan; Proses Pembelajaran; Kompetensi Lulusan; Penilaian Hasil Belajar; Penerimaan Siswa Baru; Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Sarana Dan Prasarana; Evaluasi, Akreditasi Dan Sertifikasi; Kerjasama Pendidikan; Pakaian Seragam; Sistem Informasi Pendidikan Terpadu; Pembiayaan Pendidikan; Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah/Madrasah; Pendidikan Non Formal; Penyelenggaraan Pendidikan Asing; Wajib Belajar; Pengawasan; Sanksi Pidana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2009.
29 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
