Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat
Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun
Perubahan Rencana Keria Pemerintah Daerah
(Perubahan RKPD), yaitu dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan fuienteri Daiam Negeri Nornor 40 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019
Perubahan RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Murung Raya untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025, RPJD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2-2021 dan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan penyusutan dan
penyelamatan arsip Pemerintah Daerah harus
dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan Jadwal
Retensi Arsip dengan memperhatikan kepentingan
pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa
dan Negara. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan arsip
yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif
khususnya dalam penyusutan dan penyelamatan arsip
yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja
selaku pencipta dan pengelolaan arsip maka perlu
adanya pedoman penyusutan arsip
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015
Ruang lingkup penyusutan Arsip meliputi kegiatan :
a. Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
b. Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai
guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
c. Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga
Kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2020
Perbup Kab. Murung Raya No. 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa arsip adalah informasi yang autentik, utuh
dan terpercaya, sehingga setiap Perangkat Daerah
wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan
pengguna arsip. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan arsip
dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana
ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, serta untuk melindungi fisik
informasi arsip dari kerusakan maupun kehilangan
dan mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh
pihak-pihak yang tidak berhak perlu diatur pedoman
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Murung Raya
sebagaimana dimaksud terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :
1. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Substantif; dan
2. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
85 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2020
Perbup Kab. Murung Raya No. 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pelaksanaan klasifikasi arsip sesuai ketentuan Pasal 32 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan perlu diatur pedoman klasifikasi arsip di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrument
dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi
penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012
Klasifikasi bidang tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :
a. 000 Umum;
b. 100 Pemerintahan;
c. 200 Politik;
d. 300 Keamanan dan Ketertiban;
e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
f. 500 Perekonomian;
g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
h. 700 Pengawasan;
i. 800 Kepegawaian; dan
j. 900 Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 15 Tahun 2020
PERBUP Kab. Murung Raya No. 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya BAB III
Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Mencabut
PERBUP Kab. Murung Raya No. 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya BAB III
Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Mencabut sebagian
PERBUP Kab. Murung Raya No. 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya BAB III
Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 10 Peraturan
daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Murung Raya, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Asisten
Perekonomian
dan Pembangunan;
d. Asisten Administrasi Umum;
e. Kelompok Jabatan Fungsional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka BAB III
Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Lampiran I Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2020
PERBUP Kab. Murung Raya No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 Ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07/2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019
Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil pajak dan retribusi
kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas
dalam menjalankan tugas, diperlukan kode etik Pegawai
Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya
sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan
sehari - hari. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil, perlu menyusun peraturan yang lebih
teknis untuk dijadikan pedoman dalam mengatur pengamalan
kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah
Kabupaten Murung Raya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019
eraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi
pejabatdan PNS dalam melaksanakan dan pengamalan Kode Etik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya, telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Murung Raya. Dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 sehingga perlu dilakukan refocusing anggaran belanja pada program kegiatan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Terdapat kurang bayar Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada Jenjang PAUD dan DIKMASKabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0292.1412 /B5/CO/T/2020 tentang Penerima Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada Jenjang PAUD dan DIKMAS
Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan terdapat
kurang bayar pada Tunjangan Transportasi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang telah diakui sebagai
Hutang Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020; Perda Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007; Perda Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudarraan Republik Indonesia
Nomor O292.1412/B5/CO/T/2020; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.07/2020;Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
Nomor119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran 2020 semula Rp1.240.280.888.195,09 menjadi
Rp. 1.164.277.469.715,09
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 31) diubah
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengamanan dan penyelamatan
arsip vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Murung Raya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan
Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Pasal 2
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun
2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan
dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan arsip
secara tertib, akuntabel, transparan, efisien, dan
efektif khususnya dalam pengelolaan arsip secara
baik dan benar maka perlu adanya pedoman
pengelolaan arsip vital
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun
2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun
2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun
2015
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
rangka mengelola, menyimpan dan mengadakan perlindungan serta
penggunaan arsip vital bagi yang berhak di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Murung Raya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Murung Raya No. 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Mencabut
PERBUP Kab. Murung Raya No. 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O2O
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2O
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Tahun 2020 yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun
2016
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada :
a. Pejabat Negara;
b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggt atau dalam jabatan
setara jabatan pimpinan tinggi;
c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam
jabatan setara fungsional ahli utama;
d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan
negara; dan
f. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di
dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh
instansi tempat penugasannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Murung Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya ( Berita Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 8 ), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasa
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
