Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan sebelum Tahun 2021 dan Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 22 Tahun 2009, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 55 Tahun 2012, PP Nomor 74 Tahun 2014, PP Nomor 55 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 1 Tahun 2021, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Pergub Aceh Nomor 11 Tahun 2018
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 23 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB, BAB III Pemberian Insentif PKB dan BBNKN, BAB IV Ketentuan Lain-lain, BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021.
27
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2021
PERGUB Prov. NAD No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/ Madrasah Berasrama di Aceh Merubah sebagian Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Penyelanggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh Menjadi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah Madarasah Berasrama di Aceh
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Penyelanggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh;
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan dan pembinaan Sekolah/Madrasah berasrama, perlu diatur standar penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh; bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Aceh sesuai Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelanggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelanggaraan Pendidikan, berfungsi mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, berperadapan dan bermartabat menurut ajaran Agama; bahwa pembiayaan pemnyelanggaraan Sekolah/Madarasah Berasrama di Aceh harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madarasah Berasrama di Aceh perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 17 Tahun 2010; Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010; Permendagri Nomor 24 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Penyelanggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh
3
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia Pada Dinas Peternakan Aceh;
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017; Pergub Aceh Nomor 74; Pergub Aceh Nomor 03 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 13 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan, Objek, Subjek, Golongan Tarif, BAB III Besaran Tarif, BAB IV Tata Cara Pemungutan Tarif Layanan, BAB V Pengelolaan Penerimaan, BAB VI Penatausahaan Penerimaan, BAB VII Ketentuan Penutup, 1 LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh terutama dalam rangka penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum perlu adanya landasan hukum pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Aceh berwenang dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban um um lintas Kabupaten/ Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Palisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh;
Undang-Undang nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 18 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, BAB III Pelaksanaan, BAB IV Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Tenaga Non Aparatur Sipil Negara, BAB V Hak dan Kewajiban, BAB VI Pengawasan dan Pembinaan, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22 Tahun 2021
PERGUB Prov. NAD No. 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, perlu dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021
- bahwa berdasarkan surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/3017/keuda Tanggal 28 April 2021, Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan anak usia dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan TA 2021, maka diperlukan pergeseran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Aceh dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Aceh
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, PP Nomor 7 Tahun 1977, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 33 Tqahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tqahun 2020, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021, Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur Perubahan Pasal I dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2021
4
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 202
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13B ayat (1) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dialokasikan dalam bentukmbantuan keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam angka 1 huruf E Nomor 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2021, dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kode rekening berkenan;
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB II Huruf E angka 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan;
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 3 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permenkeu Nomor 139/PMK.07/2019, Permendagri Nomor 77 Tqahun 2020, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021, Pergub Aceh Nomor 22 Tahun 2019, Pergub Aceh Nomor 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2021
7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam bidang Pendidikan, Pemerintah Aceh mengupayakan penyediaan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Aceh
- bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar dua belas tahun yang bermutu, Pemerintah Aceh mengalokasikan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu dalam wilayah Aceh
- bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh, belum sepenuhnya menampung perkembangan penyelenggaraan pendidikan di Aceh dan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan di Aceh sehingga perlu diganti;
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 77 Tahun 2020, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 18 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penerima Bantuan, BAB III Besaran Beasiswa , BAB IV Pendataan, Verifikasi dan Validasi, BAB V Pembentukan Tim Pengelolaan, BAB VI Penganggaran, BAB VII Penyaluran, BAB VIII Monitoring dan Evaluasi, BAB IX Pelaporan dan Pertanggungjawaban, BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
12
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat Aceh yang maju, mandiri dan berdaya saing, perlu adanya penguatan kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah yang inovatif;
b. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang inovatif, dapat diwujudkan melalui sistem inovasi Aceh untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek pembangunan;
c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ten tang Inovasi Daerah, perlu diatur pedoman penyelenggaraan inovasi di Aceh;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 , Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 31 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Bentuk dan Kriteria Inovasi Aceh, BAB III Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Aceh, BAB IV Uji Coba Inovasi Aceh, BAB V Penerapan Hasil Inovasi Aceh, BAB VI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, BAB VII Penilaian, BAB VIII Penghargaan, BAB IX Informasi Inovasi Aceh, BAB X Kerjasama Inovasi Aceh, BAB XI Pembinaan dan Pengawasan, BAB XII Pendanaan, BAB XIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
12
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
a.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun· 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 23)
b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 44).
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH TAHUN 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Dan Penerima Tunjangan Di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 18 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, BAB III Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun· 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2020
b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2020
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Tunjangan Bidang Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
- bahwa berdasarkn ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa, personel yang bertugas pada Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa berhak menerima tunjangan dan honorarium yang besarnya sesuai kemampuan pemerintah daerah
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 109 Tahun 2016; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Pergub Aceh Nomor 97 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 16 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pemberian, BAB III Sumber Biaya, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
