Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK:
Kekayaan daerah merupakan salah satu aset daerah yang harus dipelihara dan dikelola dengan baik. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu adanya perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 19 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Kuningan No 13 Tahun 2001; PERDA Kabupaten Kuningan No 6 Tahun 2005; PERDA Kabupaten Kuningan No 21 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Kuningan No 29 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 diubah sehingga berbunyi : Objek retribusi adalah setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu meliputi pemakaian tanah, bangunan, gedung serbaguna dan fasilitasnya, kendaraan/peralatan, laboratorium, space board (untuk kepentingan komersil), Kebun Raya Kuningan (untuk kepentingan rekreasi dan olah raga), Lapangan Pendapa Paramarta, dan taman kota. Subjek retribusi adalah orang pribadi/badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang menurut ketentuan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Penetapan jenis dan besarnya tarif retribusi. Perangkat Pemungutan dan Pelayanan Retribusi dilakukan oleh SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
12 HLM (Penjelasan 1 hlm)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2022
pencabutan - daerah - kabupaten - kuningan - nomor - 14 - tahun - 2009 - tentang - pengelolaan - pertambangan - mineral
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2022/3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 UU no. 3 tahun 2020 dengan dihapuskannya kewenangan Pemerintah Kab. maka perlu menetapkan Perda tenatng Perda no. 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Aadalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 3 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerag Kabupaten kuningan Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
4 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2011/134 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan Retribusi Rekreasi dan lah Raga sejalan dengan ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009 maaka perlu menetapkan Perda tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; Perda kab. Kuningan No. 13 Tahun 2001; Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2005; Perda kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda kab. Kuningan No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Obyek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Pengukurab Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif, Stuktur Dan Besarnya Tarif Dan Saat Terjadinya Retribusi Terutang, Wilayah Pemungutan Dan Perangkat Pelaksana Pemungutan Retribusi, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan Dan Penghapusan, Instansi Pemungut, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2011.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO) DPRD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tanda Pangkat Dan Tanda Jabatan Pada Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2019
pengelolaan - perusahaan - umum - daerah - bank - perkreditan - rakyat - kuningan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2019/03
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dengan ditetapkan Permendagri No. 94 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Perda tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 ; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014 ; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. Permendagri No. 94 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK. 03/ 2014; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/ POJK.03/ 2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 44/POJK.03/ 2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2016; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2012; Perda Kab. Kuningan No. ... Tahun 2019.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kegiatan Usaha, Modal, Organ Perumda BPR Kuningan , Pegawai Perumda BPR Kuningan , Dana Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua, Perencanaan Dan Pelaporan, Tahun Buku Dan Penggunaan Laba, Kerjasama, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat , Pembinaan Dan Pengawasan, Pembubaran , Ketentuan Peralihan ,Ketentuan Lain-Lain , Dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
80 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 03 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD 2010/108 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Bahwa partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat Perda Kab. Kuningan No. 15 Tahun 2005 maka perlu membentuk kembali Perda tentang Bantuan Keuangan Kepad partai politik.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Aadalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Perda Kab. Kuningan No. 14 Tahun 2005.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Keuangan, Pengajuan Bantuan Keuangan, Penyaluran Bantuan Keuangan, Penggunaan Bantuan keuangan, Laporan Pertanggungjawaban, Dan Ketentuan Lain Dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2010.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
