Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab. Lebong Tahun 2013 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan untuk melaksanakan ketentuan PP No. 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu diatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Oleh karena itu perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004,UU no. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Perda Lebong No. 5 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dimuat ketentuan umum, dasar pelaksanaan, insentif pemungutan pajak dan retribusi, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2013.
Peraturan ini terdiri atas 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 45 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akutansi Keuangan badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lebong
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan ditetapkannya RSUD Lebong sebagai BLUD. perlu membentuk peraturan bupati tentang sistem akutansi keuangan badan layanan umum daerah RSUD Lebong.
Materi Pokok: Tujuan penyelenggaraan sistem akutansi keuangan BLUD untuk mewujudkan pengelolaan anggaran secara akurat, tepat waktu sesuai SAK dan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2015.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa agar penyelenggaraan program JKN dapat berjalan dengan efektif dan efisien diperlukan suatu pedoman pelaksanaan.
Dasar Hukum: UU 9/1967; UU 17/2003; UU 39/2003; UU 1/2004; PermenKes 28/2014; Perda Lebong 1/2008 dan Perda Lebong 1/2014.
Materi Pokok: program JKN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakata, yang pembiayaan kesehatannya dijamin oleh pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2015.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 21 Tahun 2019
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong TA 2019
ABSTRAK:
berdasarkan PP No. 36 Tahun 2019 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dipandang perlu mengatur ketentuan teknis lebih lanjut
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 33 tahun 2004
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 15 Tahun 2019
PP No. 20 Tahun 1968
PP No. 25 Tahun 2000
PP No. 58 Tahun 2005
PP No. 38 Taun 2007
PP No. 53 Tahun 2010
PP No. 18 Tahun 2016
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 105 Tahun 2000
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Permendagri No. 80 Tahun 2015
PMK No. 57/PMK.05?2019
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Perda Leboong No. 11 Tahun 2018
Perbup Lebong No. 36 Tahu 2016
Perbup Lebong No. 67 Tahun 2018
Teknis pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disesuaikan agar penyelenggaraan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lebong dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabilitas, dan partisipatif
b. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang adil dan merata
c. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
1. PP Nomor 12 Tahun 2019
2. PERMENDAGRI Nomor 105 tahun 2000
3. PERMENDAGRI Nomor 64 tahun 2013
4. PERMENDAGRI Nomor 90 tahun 2019
5. PERMENDAGRI Nomor 70 tahun 2019
Berisi tentang pokok-pokok keuangan daerah yang meliputi :
1. Pengelola keuangan daerah
2. APBD
3. Penyusunan Rancangan APBD
4. Penetapan APBD
5. Pelaksanaan dan Penatausahaan
6. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
7. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
8. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah
9. BLU Daerah
10. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2002.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010
112
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2019
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 12 Tahun 2018
PP No. 43 Tahun 2014
PP No. 60 Tahun 2014
Perpres No. 129 Tahun 2018
PMK No. 50/PMK.07/2017
PMK No. 199/PMK.07/2017
PMK no. 226/PMK.07/2017
Permendagri No.20 Tahun 2018
PMK No. 193/PMK.07/2018
PermenDES PDTT No. 16 Tahun 2018
Perda Lebong No. 11 Tahun 2018
Perda Lebong No. 67 Tahun 2018
pengalokasian dana dasar setiap desa, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kab/kot dibagi jumlah desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Perpres No. 129
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 50 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa penerapan standar akutansi pemerintah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP 71 tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi. untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan dearah, perlu ditetapkan Perbup Lebong tentang kebijakan akutansi pemerintah kabupaten lebong.
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah Provinsi/Kabupaten dan kota, selanjutnya perlu menetapkan standar operasional prosedur organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lebong
1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967
2.Undang-Undnng Nomor 39 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
4. Undang-Undnng Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/ l I /2008
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016
MENGATUR MENGENAI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, DIJELASKAN JUGA TERKAIT MAKSUD DAN TUJUAN, MANFAAT, RUANG LINGKUP, PERINSIP-PRINSIP SOP, JENIS DAN FORMAT SOP, SYARAT, SIKLUS SOP, PENGESAHAN, MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN, DAN LAPORAN. DILAMPIRKAN JUGA BERUPA TAHAPAN PENYUSUNAN SOP DAN FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 27 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Menghitung Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah kebupaten lebong dan pelaksanaan pengelolaan pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan dan bea perolehan hak tanah dan bangunan sebagai pajak daerah; bahwa untuk meningkatkan PAD dari sektor PBB pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan demi meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu kerja.
Materi Pokok: Dengan nama pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. dalam perbup ini diatur mengenai nama objek dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara menghitung pajak; wilayah pemungutan; dasar pengenaa, tarif dan cara menghitung pajak; wilayah pemungutan; dan pendataan dan penetapan pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 65 Tahun 2017
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LEBONG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. Bahwa jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebong setiap tahun tergolong tinggi, sehingga perlu upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara efektif, efisien dan berkesinambungan;
b. Bahwa dalam upaya pencegahan tindak kekeraan terhadap perempuan dan anak perlu dibentuk satuan tugas pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebong
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 39 Tahun 1999
3. UU No. 23 Tahun 2002
4. UU No. 39 Tahun 2003
5. UU No. 23 Tahun 2004
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Perda Kab. Lebong No. 10 Tahun 2016
9. Perda Kab. Lebong No. 12 Tahun 2016
10. Perbup No. 39 Tahun 2016
Pasal 2
Satgas PTKTPA Tingkat Kabupaten dan Satgas PTKTPA Tingkat Desa mempunyai tugas mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara efektif, efisien dan berkesinambungan di Kabupaten Lebong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
Mengubah :
Perbup Lebong No. 61 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Perbup Lebong No. 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
