Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kab. Agam Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemkab. Agam
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 PP No. 29 Tahun 2014 perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Pemkab. Agam
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 29 Tahun 2014, PP No. 87 Tahun 2014, Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2017, PermenpanRB No. 53 Tahun 2014, Permendagri No. 34 Tahun 2011, PermenpanRB No. 12 Tahun 2015
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemda.
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 No. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup. Agam No. 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Permenkes No. 3 Tahun 209 Permendikbud No. 4 Tahun 2019, PermenkopUKM No. 14 Tahun 2018, Permentan No. 52/Permentan/RC.240/12/2018, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa rekening belanja pada OPD
UU No. 12 Tahun 1956,UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2018, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 38 Tahun 2018, Perda Kab. Agam No. 1 Tahun 2001, Perda Kab. Agam No. 11 Tahun 2005, Perda Kab. Agam No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. Agam No. 6 Tahun 2016, Perda Kab. Agam No. 5 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Perbup. Agam No. 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pada Lampiran I diubah
2. Ketentuan pada Lampiran II diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Perda Kab. Agam No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu objek pajak daerah
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2016, Perda Kab. Agam No. 7 Tahun 2011
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pajak Hotel
3. Pajak Restoran
4. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Masa Pajak
5. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
6. Pembayaran
7. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN
8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapam, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
10. Angsuran dan Penundaan
11. Penghapusan Piutang Pajak
12. Keberatan
13. Banding
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
27 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Bantuan Transportasi Perjalanan Dinas yang Pembiayaannya Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Perbup. Agam No. 34 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, Perbup. Agam No. 34 Tahun 2018
Kepala Sekolah, Guru, dan Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan Bantuan Transportasi yang sumber pembiayaannya dibebankan pada dana BOS. Biaya transportasi dibayarkan secara lumpsum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan pembangunan daerah;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RKPD sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2008; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005; Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016; dan Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati Agam ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah yang berisi rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Agam tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mengubah
Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari;
b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Walinagari dan Perangkat Nagari perlu diberikan tunjangan lainnya berupa uang kesejahteraan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari perlu diubah
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 4 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 84 Tahun 2015; dan Perbup Agam Nomor 15 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 yaitu ketentuan ayat (2) Pasal 2, setelah Bagian Kelima pada BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni bagian keenam, diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari
Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Walinagari, Perangkat Nagari, dan Staf Perangkat Nagari
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 20 Tahun 2018
Badan Permusyawaratan Nagari-Tunjangan Pelasanaan-Tugas dan Fungsi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari;
b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Nagari perlu diberikan tunjangan lainnya berupa uang kesejahteraan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari perlu diubah;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 4 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 84 Tahun 2015; dan Perbup Agam Nomor 15 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari yang mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari yaitu ketentuan ayat (2) Pasal 2, setelah Bagian Keempat pada BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima, diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari
Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentnag Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari, terdapat ketentuan dalam Peraturan Bupati Agama Nomor 59 Tahun 2017 yang perlu disesuaikan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari perlu diubah;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 4 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 84 Tahun 2016; Perbup Agam Nomor 15 Tahun 2016;
Dalam Peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yaitu diantaranya Pasal 5 dan Pasal 6 yang disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
a. bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Agam;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan menetapkan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender skala Kabupaten, kecamatan dan Nagari;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 7 Tahun 1984; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 15 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati mengatur ketentuan umum; maksud dan tujuan; perencanaan dan pelaksanaan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; pembinaan; pendanaan; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Negeri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Bupati menetapkan kebijakan Penguatan SIDa di Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018-2022;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005; dan Perda Kabupaten Agama Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; roadmap penguatan sistem inovasi daerah; penyusunan; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
