PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 683 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Kapuas Hulu No. 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2018 tentang PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2018
STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan