PERBUP Kab. Banjar No. 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya kenaikan harga satuan barang, bervariasinya tipe rumah dan fungsi bangunan, maka perlu penyesuaian tarif pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar, berisi tentang Perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017, diantaranya: Ketentuan Pasal 1, di antara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, di antara Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) bab, di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, Perubahan Ketentuan Pasal 4 ayat (1), Perubahan Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Perubahan Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran V
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 68 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Struktur Organisasi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2019/No.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 99 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Perkebunan
ABSTRAK:
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 99 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 75Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 99 Tahun 2017.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 99 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Perkebunan diubah, yaitu Uraian tugas Bidang Sumber daya Peternakan dan Perkebunan; Uraian Tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; menambah Ketentuan Peralihan yang berbunyi Pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian susunan organisasi Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Banjar Nomor 99 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Perkebunan
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banjar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2017
Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Banjar, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Panitia Pemilihan Anggota BPD, 3. Jumlah Anggota BPD, 4. Mekanisme Pencalonan Anggota BPD, 5. Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD, 6. Penetapan Calon Anggota BPD dan Pelantikan, 7. Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Anggota BPD, 8. Biaya Pemlihan Anggota BPD, 9. Ketentuan Peralihan, 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2019.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan
dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan,
Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran dalam Dana
Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan, maka perlu ditetapkannya Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018; . Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Pelaksanaan Kegiatan;
3. Penganggaran;
4. Pelaksanaan Anggaran;
5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 34 Tahun 2019
PERBUP Kab. Banjar No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional disebutkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional maka dalam rangka memberikan
pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran
2020, perlu untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 19 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Banjar Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Sistematika Penyusunan;
3. Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2020;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 67 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar maka perlu adanya penyesuaian nomenklatur jabatan pada bidang yang terkait dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 75Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959;UUNomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 75 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 99 Tahun 2017.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perkebunan diubah yaitu Dinas terdiri dari Kepala Dinas; Sekretariat (Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian); Bidang Sumber Daya Peternakan dan Perkebunan (Seksi Pengembangan dan Perwilayahan Peternakan, Seksi Pegembangan dan Perwilayahan Perkebunan, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia); Bidang Perkebunan (Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan, Seksi Produksi Perkebunan, Seksi Pengembangan Usaha,Pengolah dan Pemasaran Hasil); Bidang Peternakan dan Kesehatan (Seksi Pembibitan dan Produksi, Seksi Kesehatan Hewan, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran); Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Mengubah Fungsi dan tugas Bidang Sumber Daya Peternakan dan Perkebunan. Menambah ayat (3) Pasal 22 yaitu Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinasdilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar. Penyesuaian Susunan Organisasi Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Untuk menjabarkan visi, misi dan peta jalan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) ke dalam strategi kebijakan dan program pembangunan Daerah, dengan mempertimbangkan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021. Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan sebagai pedoman pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu menyusun Arsitektur atau kerangka dasar Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2018 ; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 95 Tahun 2018 ; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2018; KepmenPAN Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003; KepMenkominfo Nomor 57 Tahun 2003; Perda Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 67 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Kedudukan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Sistematika Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi: Bab I : Pendahuluan; Bab II : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE Kabupaten Banjar; Bab III : Arah Kebijakan dan Strategi; Bab IV : Peta Rencana Strategis; Bab V : Detail Inisiatif; Bab VI : Penutup; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
6 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Perlindingan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan
ABSTRAK:
Setiap warga negara berhak untuk bebas dari
penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat dan
martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan
bebas dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga
perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin
hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa
diskriminasi. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan
anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Banjar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan; Hak-Hak Perempuan dan Anak; Penyelenggaraan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; Kelembagaan; Pemantauan dan Evaluasi; Pelaporan; Pembiayaan; Peran Serta masyarakat; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program Kegiatan Tahun 2019, perlu untuk melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar, berisi tentang Perubaha Ketentuan Lampirn A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ditetapkan dengan Kepala Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021. Renstra Perangkat DaerahTahun 2016-2021merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021. Renstra Perangkat Daerahdisusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I: Pendahuluan; BAB II: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; BAB III: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah; BAB IV: Tujuan dan Sasaran; BAB V: Strategi dan Arah Kebijakan; BAB VI: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; BAB VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ; BAB VIII: Penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
8 halaman; Lampiran 3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
