Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa guna memastikan keselarasan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung pencapaian
tujuan dan tantangan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlunya
norma hukum bagi setiap aktivitas tata kelola dan manajemen
SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dan perlunya
dokumen referensi sekaligus koordinasi bagi seluruh Satuan; d. bahwa berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kominfo
Kabupaten Kediri tanggal 2 Oktober 2019 Nomor
rcA$1491418.3112019 perihal Draft Peraturan Bupati Kediri
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Berita Acara Nomor
902128071418.3112019 tentang Rapat Pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tanggal 3
Oktober 2019 perlu adanya Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri;
Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kediri dalam merencanakan, merancang, membangun,
mengembangkan, mengoperasikan, dan mengevaluasi SPBE;
b. bahwa SPBE Kabupaten Kediri yang terpadu merupakan sistem
utama pembangunan Kota Cerdas (Smarf City) yang akan
membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan
Kabupaten Kediri dalam pembangunan dan penyediaan sistem
berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
c. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2A18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan system
pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kediri, maka Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2O11
tentang Penyelenggaraan Sistem lnformasi dan Telematika di
Kabupaten Kediri perlu diganti;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika 13 Tahun 2016; 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun
2016; 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 20 Tahun
2016; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor I Tahun
2019; 20 Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 8 Tahun
2019; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Noomor 5 Tahun 2016; 22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016
materi pokok: mengatur mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri untuk memberikan
acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan
Pemerintah Daerah. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud, tujuan dan prinsip; ruang lingkup; tata kelola SPBE; arsitektur SPBE; peta rencana SPBE; rencana dan anggaran; proses bisnis; data dan informasi; infrastruktur SPBE; pusat data; sistem penghubung layanan; keamanan SPBE; pendanaan dll
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
jumlah 32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang Kedudukan
Keuangan Bupati dan Wakil Bupati agar dapat meningkatkan
kineda tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah dan mengaspirasi kebutuhan masyarakat,
sehingga dapat menunjang kegiatan operasional Bupati dan
Wakil Bupati serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian
Umum Nomor 9OA/727 /4L8.O7 /2OLg tanggal 13 Juni 2Ol9
perihal Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor
9OA/751 / 418.07 I 2019 tanggal tT Juni 2AW tentang Rapat
Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang
Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Kediri perlu menetapkan Belanja Penunjang Operasional Bupati
dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2Ol9; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja
Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran
2019;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 ; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4; 13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2018; 17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2018
Materi Pokok: mengatur mengenai Belanja
Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran
2019. memuat antara lain: ketentuan; kedudukan bupati dan wakil bupati; kadudukan keuangan bupati dan wakil bupati; penganggaran dan pertanggungjawaban BPO; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbanga: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan sesuai dengan Nota
Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 1 Juli 2019 Nomor
061/349/418.09/2019 perihal Laporan Rencana Peningkatan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 7
Agustus 2019 Nomor 065/465/418.09/2019 tentang Rapat
Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Tim
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2019, perlu dibentuk Tim
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29 / PRT / M / 2018; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016
Materi Pokok: mengatur mengenai pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; organisasi; struktur organisasi; tugas; kerjasama; pembiayaan; monitoring dan evaluasi; pelaporan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri ta.nggal 27 Maret 2Al9 Nomor 146
/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
di Kabupaten Kediri;
b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Kediri tanggal 27 Agustus 2Ol9 Nomor
IOO/441 /4LS.O3/2O19 Perihal Laporan Hasil Rapat
Pembinaan Kecamatan di Wilayah Jawa Timur dan Berita
Acara tanggal 25 Oktober 2Ol9 Nomor
1001521/418.03 /2AW tentang Rapat Koordinasi
Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatal Pembangunan Sarana Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
di Kabupaten Kediri perlu menyusun Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan di Kabupaten Kediri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Keiurahan di Kabupaten
Kediri;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU No 1 tahun 2004; 3. UU No. 12 Tahun 2011; 4 Undang*Undang Nomor 23 Thhun 2Ol4; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018; 77. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
187/PMK.07/2018; 18. Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016; 20. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016
Materi Pokok : mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Keiurahan di Kabupaten
Kediri untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunarl sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat Kelurahan di Kabupaten Kediri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
Jumlah 26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa agar penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin di Kabupaten Kediri berjalan efeklif dan efisien,
dan sesuai Telaah Staf dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Kediri Nomor 4601178501418.2512A19 tanggal 26 Juni 2019 perihal
Pembaruan Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri serta Berita Acara Rapat
Nomor 4601178511418.25DA$ tanggal 26 Juni 2019, perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2Al9 Entang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri; b. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor i5 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; 16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7l Tahun 2013; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 ; 21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016; 22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 ; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 24. Peruturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/095/I/2010; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016; 2T.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016; 28. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2017; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011; 30. Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2011
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri. memuat antaar lain: ketentuan umum; tujuan, sasaran dan manfaat; kepesertaan dan pendanaan; besaran tarif dan jasa pelayanan; pemanfaatan dana di puskesmas; tata laksana pelayanan kesehatan; prosedur dan tata cra pencairan; mekanisme penggunaan dana; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
di Kabupaten Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas
pengelolaan Kas oleh Bendahara Umum Daerah dan
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta
berdasarkan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Timur
atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2A7B Nomor
74.8/LHP/XVU.SBY lO5/2019 tanggai 23 Mei 2019 dan
sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tanggal 19 Agustus
2019 Nomor 9AO / 3428/4 18.5 I / 2A19 perihal Penyusunan
Surat Keputusan Bupati Kediri tentang Rekening
Perantara Penerimaan Daerah dan Peraturan Bupati
Kediri tentang Pedoman Pengelolaan Deposito Pemerintah
Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 7 Oktober
2019 Nomor 9AO /4296 /418.51 /2019 tentang Rapat
Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang
Pedoman Pengelolaan Deposito Pemerintah Kabupaten
Kediri, maka Pemerintah Daerah dapat menempatkan
dana yang belum digunakan di tahun anggaran yang
bersangkutan dalam bentuk deposito pada Bank
Pemerintah yang telah ditunjuk; b. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Deposito Pemerintah
Kabupaten Kediri;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Deposito Pemerintah
Kabupaten Kediri yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam hal ini Bendahara Umum Daerah untuk mengelola dana Pemerintah
yang belum digunakan dalam tahun anggaran bersangkutan untuk
ditempatkan dalam bentuk deposito pada Balk Pemerintah yang telah
ditunjuk. Memuat antara lain ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; pihak-pihak yang terkait; pengelolaan deposito pemda; tanggungjawab; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sesuai
Telaah Staf Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten
Kediri tanggal 20 Maret 2019 Nomor
510/ 1273/418.29 /2A19 perihal Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Berita
Acara Rapat Nomor 5101L84O1418.29/2OL9 tanggal 29
April 2019, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 20 18 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 4. Undang- Undang Nomor L2 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; 7. Peratural Pemerintah Nomor 69 rahun 2010; 8. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Z019; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4; 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/ PER / 5 / 20 17; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6T Tahun 2018; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2O18; 16" Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2O18; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun
2016; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun
2018
Materi Pokok: mengatur mengenai pedoman Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang. memuat antara lain: ketentuan umum; instansi pemungut; tata cara pedaftaran; tata cara pemungutan retribusi; penetapan retribusi; tata cara pembayaran; tatacara penagihan; pengurangan dan keringanan serta pembebasan retribusi; pemeriksaan retribusi; tata cara penghapusan piutan kadaluarsa; tata cara pemberian dan manfaat insentif, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
jumlah 19 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
