Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 334 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN KEDIRI

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NO 8 TAHUN 2020.pdf

batas desa

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR : 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kerancaran kegiatan penyelesaian penetapan dan penegasan Batas Desa di Kabupaten Kediri berdasarkan Nota Dinas plt. Kepala DpMpD Kabupaten Kediri Nomor l4l/33641418.24/2019 tanggal 12 Agustus 2019, perihal Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Rancangan peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Nomor l4l/48051418.24/2019, tanggal 23 September 2019, perlu diterbitkan Pedoman penetapan dan penegasan Batas Desa di Kabupaten Kediri ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa di Kabupaten Kediri ;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun lgSO tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor g] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Joglakarta (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor zl Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 25141 ; 4. Undang-Undang Nomor 12 c 3. 5. 6. Pembentukan Peraturan Tahun 20ll tentang Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s49s); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dgngan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171 ; 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Taleun 2Ol2 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12521 ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ; 11. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lcmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) ; 13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\,rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 44);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BAB V TATA CARA PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX PENDANAAN BAB X PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2020.
59

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

PERBUP NO 6 TAHUN 2020.pdf

TANAH - ADMINISTRASI

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR 6

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Program Pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis kngkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah mencanangkan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sitematis lengkap sampai dengan Tahun 2025; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/Sl<BlV/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 590/661414t8.32/2O19 perihal Usulan Pembebanan Pembiayaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis Iengkap (PTSL) dan Berita Acara Nomor 59O 17470 / 418.32/2019 tentang Rapat pembahasan Draft Usulan Peraturan Bupati Kediri tentang Usulan Pembebanan Pembiayaan Persiapan pendaftaran Tanah Sistematis Iengkap (PTSL) Ihbupaten Kediri tarrsgsJ 27 Nopember 2O19, perlu mengatur Pembebanan pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Peraturan Bupati; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun l95O Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapr4ia Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djawa ?imur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogiakarta (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196O tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor lO4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan Luas Tanah Pertanian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2l l7); Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang pajat< Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l3O, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai Atas Tanah (Lrmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penda-ftaran Tanah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); Peraturan Pemerintah Nomor l l Tahun 2O1O tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBIAYAAN DAN MEKANISME BAB III LARANGAN BAB IV SOSIALISASI BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP NO 4 TAHUN 2020.pdf

TUNJANGAN - DEWAN

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR 4

Peraturan Bupati (Perbup) tentang BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

a. hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat llaerah Kabupaten Kediri tanggal 16 Januari 2020 Nomor 173.1166/418.10/2020 perihal Usulan Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serla Berita Acara tanggal 20 Januari 2020 Nomor 900/03 53i41 8.5 I 12020 tentang Rapat Pembahasan Usulan Kenaikan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, bahwa besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri perlu segera diatur dalam Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan B€bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Reprblik Indonesia I'ahun 20(X Nornor 5' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penurdang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lrmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia'Iahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1061, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DPRD BAB III TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD BAB IV BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, DAN DANA OPERASIONAL BAGI KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO 2 TAHUN 2020.pdf

tunjangan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, DAN DANA OPERASIONAL BAGI KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan sesuai Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri tanggal 4 September 2019 Nomor 900/2418/418.51/2019 perihal Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi lntensif dan Tunjangan Reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tahun 2020 serta Berita Acara tanggal 30 September 2019 Nomor 900/2967 /418.51/2019 tentang Rapat Pembahasan Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Dasar Penentuan Besaran Tunjangan Komunikasi lntensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD pada Tahun Anggaran 2020, perlu mengatur Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Dasar Penentuan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Dasar Penentuan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Tahun Anggaran 2020;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; 14. Peraturan Daerab Kabupaten Kediri Nomor 8 Tabun 2017.
Materi Pokok: mengatur mengenai Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Dasar Penentuan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Tahun Anggaran 2020

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
jumlah 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 40 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Abstrak

Badan Layanan Umum Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 40 TAHUN 2019.pdf

blu

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang bahwa dalarn rangka rnernenuhi kebutuhan pejabat pengelola dan pegawai, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 06l /659 / 418.09 /2A19 perihal Laporan Tindak Lanjut Hasil Konsultasi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional BLUD pada RSUD Kabupaten Kediri ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur serta Berita Acara tanggal 18 Oktober 2Ol9 Nomor 065 /29881 418.09 /2A19 perihal Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungall Pemerintah Kabupaten Kediri dari Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil ; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16; 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; 9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2O14; l"L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; 13- Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 79 Tahun 2018; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 33 Tahun 2008; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor Nomor 5 Tahun 2016; 16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 59 Tahun 2008; 17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 36 Tahun 2017
Materi Pokok: Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri; memuat antara lain: ketentuan umum; persyaratan pegangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola BLU; hak dan kewajiban; pengawasan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
jumlah 9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 38 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KABUPATEN KEDIRI

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP 38 TAHUN 2019.pdf

program

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ta.nggal 27 Maret 2Al9 Nomor 146 /2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kabupaten Kediri; b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 27 Agustus 2Ol9 Nomor IOO/441 /4LS.O3/2O19 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembinaan Kecamatan di Wilayah Jawa Timur dan Berita Acara tanggal 25 Oktober 2Ol9 Nomor 1001521/418.03 /2AW tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatal Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kabupaten Kediri perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kabupaten Kediri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Keiurahan di Kabupaten Kediri;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU No 1 tahun 2004; 3. UU No. 12 Tahun 2011; 4 Undang*Undang Nomor 23 Thhun 2Ol4; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; 77. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018; 18. Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016; 20. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016
Materi Pokok : mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Keiurahan di Kabupaten Kediri untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunarl sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di Kabupaten Kediri.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
Jumlah 26 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 37 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGELOLAAN DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP 37 TAHUN 2019.pdf

pengelolaan keuangan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Kas oleh Bendahara Umum Daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta berdasarkan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2A7B Nomor 74.8/LHP/XVU.SBY lO5/2019 tanggai 23 Mei 2019 dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 9AO / 3428/4 18.5 I / 2A19 perihal Penyusunan Surat Keputusan Bupati Kediri tentang Rekening Perantara Penerimaan Daerah dan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengelolaan Deposito Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 9AO /4296 /418.51 /2019 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengelolaan Deposito Pemerintah Kabupaten Kediri, maka Pemerintah Daerah dapat menempatkan dana yang belum digunakan di tahun anggaran yang bersangkutan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk; b. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Deposito Pemerintah Kabupaten Kediri;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Deposito Pemerintah Kabupaten Kediri yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Bendahara Umum Daerah untuk mengelola dana Pemerintah yang belum digunakan dalam tahun anggaran bersangkutan untuk ditempatkan dalam bentuk deposito pada Balk Pemerintah yang telah ditunjuk. Memuat antara lain ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; pihak-pihak yang terkait; pengelolaan deposito pemda; tanggungjawab; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
jumlah 8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 35 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS EKONOMI PERDAGANGAN /CENTRAL BUSSINES DISTRICT (cbd) SIMPANG LIMA GUMUL (slg) KABUPATEN KEDIRI

Abstrak

Perekonomian

Download file:

PERBUP 35 TAHUN 2019.pdf

kawasan ekonomi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS EKONOMI PERDAGANGAN /CENTRAL BUSSINES DISTRICT (cbd) SIMPANG LIMA GUMUL (slg) KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

menimbang: bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 34 ayat (1) huruf a dan sesuai dengan Telaah Staf dari Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Kediri tanggal 16 September 2019 Nomor 050/6882/418.54/2019 perihal Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan / Central Bussines District (CBD) Simpang Lima Gumul (SLG) serta Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Review Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan / Bisnis Central Bussines District (CBD) Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 Nomor 400/2670/418.54/2019, perlu ditetapkan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan di Kabupaten Kediri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan/Central Bussines District (CBD) Simpang Lima Gumul;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011
Materi Pokok: mengatur mengenai Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan/Central Bussines District (CBD) Simpang Lima Gumul; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; strategi penataan kawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
jumlah 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 33 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PERBUP 33 TAHUN 2019.pdf

sistem aplikasi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa guna memastikan keselarasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung pencapaian tujuan dan tantangan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlunya norma hukum bagi setiap aktivitas tata kelola dan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dan perlunya dokumen referensi sekaligus koordinasi bagi seluruh Satuan; d. bahwa berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri tanggal 2 Oktober 2019 Nomor rcA$1491418.3112019 perihal Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Berita Acara Nomor 902128071418.3112019 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tanggal 3 Oktober 2019 perlu adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri; Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam merencanakan, merancang, membangun, mengembangkan, mengoperasikan, dan mengevaluasi SPBE; b. bahwa SPBE Kabupaten Kediri yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan Kota Cerdas (Smarf City) yang akan membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan Kabupaten Kediri dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi; c. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2A18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, maka Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2O11 tentang Penyelenggaraan Sistem lnformasi dan Telematika di Kabupaten Kediri perlu diganti;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika 13 Tahun 2016; 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016; 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 20 Tahun 2016; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor I Tahun 2019; 20 Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 8 Tahun 2019; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Noomor 5 Tahun 2016; 22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016
materi pokok: mengatur mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud, tujuan dan prinsip; ruang lingkup; tata kelola SPBE; arsitektur SPBE; peta rencana SPBE; rencana dan anggaran; proses bisnis; data dan informasi; infrastruktur SPBE; pusat data; sistem penghubung layanan; keamanan SPBE; pendanaan dll

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
jumlah 32 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 28 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP 28 TAHUN 2019.pdf

standar pelayanan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbanga: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 1 Juli 2019 Nomor 061/349/418.09/2019 perihal Laporan Rencana Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 065/465/418.09/2019 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 / PRT / M / 2018; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016
Materi Pokok: mengatur mengenai pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; organisasi; struktur organisasi; tugas; kerjasama; pembiayaan; monitoring dan evaluasi; pelaporan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
jumlah 8 halaman

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT