Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2020

PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBIAYAAN DAN MEKANISME BAB III LARANGAN BAB IV SOSIALISASI BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pamenang

Tanggal Penetapan

10 Februari 2020

Tanggal Pengundangan

10 Februari 2020

Tanggal Berlaku

10 Februari 2020

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR 6

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 49 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 6 TAHUN 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TANAH - ADMINISTRASI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR 6
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Program Pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis kngkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah mencanangkan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sitematis lengkap sampai dengan Tahun 2025; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/Sl<BlV/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 590/661414t8.32/2O19 perihal Usulan Pembebanan Pembiayaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis Iengkap (PTSL) dan Berita Acara Nomor 59O 17470 / 418.32/2019 tentang Rapat pembahasan Draft Usulan Peraturan Bupati Kediri tentang Usulan Pembebanan Pembiayaan Persiapan pendaftaran Tanah Sistematis Iengkap (PTSL) Ihbupaten Kediri tarrsgsJ 27 Nopember 2O19, perlu mengatur Pembebanan pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Peraturan Bupati; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun l95O Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapr4ia Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djawa ?imur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogiakarta (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196O tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor lO4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan Luas Tanah Pertanian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2l l7); Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang pajat< Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l3O, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai Atas Tanah (Lrmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penda-ftaran Tanah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); Peraturan Pemerintah Nomor l l Tahun 2O1O tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBIAYAAN DAN MEKANISME BAB III LARANGAN BAB IV SOSIALISASI BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2020

PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT