Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2020

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN KEDIRI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BAB V TATA CARA PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX PENDANAAN BAB X PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN KEDIRI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pamenang

Tanggal Penetapan

26 Februari 2020

Tanggal Pengundangan

26 Februari 2020

Tanggal Berlaku

26 Februari 2020

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR : 8

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 44 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 8 TAHUN 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

batas desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kerancaran kegiatan penyelesaian penetapan dan penegasan Batas Desa di Kabupaten Kediri berdasarkan Nota Dinas plt. Kepala DpMpD Kabupaten Kediri Nomor l4l/33641418.24/2019 tanggal 12 Agustus 2019, perihal Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Rancangan peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Nomor l4l/48051418.24/2019, tanggal 23 September 2019, perlu diterbitkan Pedoman penetapan dan penegasan Batas Desa di Kabupaten Kediri ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa di Kabupaten Kediri ; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun lgSO tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor g] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Joglakarta (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor zl Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 25141 ; 4. Undang-Undang Nomor 12 c 3. 5. 6. Pembentukan Peraturan Tahun 20ll tentang Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s49s); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dgngan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171 ; 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Taleun 2Ol2 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12521 ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ; 11. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lcmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) ; 13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\,rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 44); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BAB V TATA CARA PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX PENDANAAN BAB X PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2020. 59

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2020

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN KEDIRI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT