Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di
Kabupaten Blora, perlu melakukan pengendalian
gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengendalian
gratifikasi perlu peningkatan kepatuhan terhadap
Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pelaporan Gratifikasi, maka Peraturan Bupati Blora
Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu
disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Dasar
Bab III Pengendalian Gratifikasi
Bab IV Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tim Pelaksana Pengendalian Gratifikasi
Bab V Hak dan Perlindungan Pelapor Gratifikasi
Bab VI Pengawasan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 85 Tahun 2016 dicabut.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah yang Terutang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
di bidang perpajakan, perlu adanya sistem
pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan terpadu;
bahwa dalam rangka percepatan dan efisiensi
pelayanan di bidang perpajakan perlu mendelegasikan
wewenang penerbitan Surat Keputusan Keberatan,
pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan
pajak daerah yang terutang; bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015
tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat
Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan,
Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah yang
Terutang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika
perkembangan dan pembangunan, sehingga perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Keberatan,
Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan
Pajak Daerah yang Terutang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan penerbitan Surat Keputusan Keberatan, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah yang terutang kepada Kepala BPPKAD. Kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud meliputi: a. penerbitan Surat Keputusan Keberatan; b. penerbitan Surat Keputusan Keberatan; dan
c. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015 dicabut.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 37 Tahun 2022
PERBUP Kab. Blora No. 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
PERBUP Kab. Blora No. 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengaturan pajak secara
berkeadilan bagi masyarakat selaku subjek pajak, maka
dalam mengenakan tarif pajak dimaksud perlu
dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan/
kondisi masyarakat; bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam pengenaan
pajak berupa bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan bagi penerima hibah wasiat dan waris yang
tidak mampu, maka perlu dilakukan pengaturan
mengenai pemberian pengurangan pajak dimaksud;
bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun
2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan masih
memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung
kebutuhan hukum masyarakat mengenai
penyelenggaraan pemungutan pajak dimaksud, sehingga
perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola
pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang
transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif
serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat,
tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud
reformasi birokrasi perlu didukung dengan sistem
pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
bahwa agar penyelenggaraan Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik dapat dilaksanakan secara serasi
dan selaras dengan kebijakan nasional, visi
pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang
baik, perlu mengatur ketentuan mengenai sistem
pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Blora;
bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j
dan Lampiran huruf p Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
lingkup pemerintah daerah merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan angka 19 Pasal 1, penghapusan ayat (2) huruf a Pasal 6, penghapusan Pasal 7 dan Pasal 8, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 20, perubahan ayat (3) Pasal 21, penyisipan Pasal 21A dan Pasal 21B, penyisipan ayat (2a) Pasal 22, perubahan ayat (3) Pasal 22, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 43, perubahan Pasal 47.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2021 diubah.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencapaian tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, maka diperlukan pemenuhan kebutuhan esensial melalui pendekatan Holistik-Integratif; bahwa dalam rangka mengimplementasikan pendekatan Holistik-Integratif dibutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan terkait pengembangan anak usia dini; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik intergratif di Kabupaten Blora, perlu dibentuk peraturan Bupati mengenai pengembangan anak usia dini dimaksud bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif pada Satuan Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013;Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan ini memuat tujuan,prinsip, dan arah kebijakan;strategi;sasaran;penyelenggaraan; penyediaan layanan pengembangan anak usia dini pada satuan pendidikan;gugus tugas kabupaten;pembiayaan terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan
ABSTRAK:
bahwa kasus kecurangan maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora di perlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pengendalian kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi, perlu mengatur pedoman pengendalian kecurangan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan ini memuat prinsip;ruang lingkup; strategi pengendalian kecurangan; lingkungan pengendalian kecurangan; pelaku anti kecurangan; satuan tugas pengendalian kecurangan;pembinaan dan pengawasan terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko
ABSTRAK:
bahwa untuk membangun komitmen bersama dalam
menerapkan sistem kepatuhan internal dan
manajemen risiko di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat
digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora; bahwa untuk memberikan arah landasan dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan penilaian risiko
sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu mengatur
pedoman pengelolaan risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Pengelolaan Risiko
Bab III Pelaporan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedomen Teknis Audit Kinerja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan
acuan yang sama bagi Aparat Pengawas Internal
Pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah
Kabupaten Blora melaksanakan audit kinerja; bahwa pencapaian kinerja dengan penilaian
program dan kegiatan Perangkat Daerah agar
pertanggungjawabannya berjalan secara efektif,
efisien dan ekonomis, perbaikan atas sistem dan
pengelolaan program dan kegiatan Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blora; bahwa untuk memberikan arah landasan dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan penilaian
audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
perlu mengatur pedoman teknis audit kinerja;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Audit Kinerja;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman teknis audit kinerja yang digunakan sebagai pedoman teknis bagi APIP dalam melaksanakan Audit Kinerja agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai standar Audit. Pedoman teknis Audit Kinerja disusun dalam sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan; b. gambaran umum Audit Kinerja;
c. perencanaan Audit Kinerja; d. pelaksanaan Audit Kinerja; e. komunikasi hasil audit; dan f. penutup sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
66 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Kebudayaan
ABSTRAK:
bahwa Budaya Blora merupakan hasil rasa, karsa dan karya manusia yang menjadi daya kolektif dan mampu menggerakkan dinamika kehidupan masyarakat Kabupaten Blora; bahwa untuk menumbuhkembangkan kebudayaan masyarakat Kabupaten Blora perlu dibentuk Dewan Kebudayaan untuk menyusun dan melaksanakan strategi yang aspiratif, partisipatif dan akomodatif dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi Dewan Kebudayaan dan pihak lain yang terkait dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, perlu dibentuk peraturan yang mengatur dewan kebudayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Kebudayaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang pembentukan;tugas dan fungsi;keanggotaan;tata kerja;pembiayaan terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak
Terduga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kriteria Belanja Tidak Terduga
Bab III Penganggaran
Bab IV Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat
Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak
Bab VI Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah
Bab VII Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya
Bab VIII Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2008 dicabut.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
