Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pengelolaan kearsipan
merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang
harus dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan
kearsipan yang komprehensif, terpadu dan
berkesinambungan berdasarkan prinsip, kaidah, dan
standar kearsipan; bahwa dalam rangka menunjang peningkatan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan
pembangunan perlu disusun dan diatur Pedoman
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blora; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi
Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah, pengaturan mengenai kode
klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi
Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu
disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Klasifikasi Arsip;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi: a. fungsi fasilitatif; dan b. fungsi substantif.
Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka. Kode Klasifikasi Arsip dimaksud berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip. Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun Tahun 2019 dicabut.
144 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik bagi Sumber Daya Manusia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan proses pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
secara transparan dan akuntabel, diperlukan Sumber
Daya Pengadaan Barang/Jasa yang bersih, berwibawa
profesional dan bertanggung jawab serta memiliki
integritas tinggi serta menjunjung prinsip-prinsip
pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik; bahwa dalam rangka menyelaraskan dan memadukan
kebutuhan masyarakat diperlukan pedoman sikap,
tingkah laku, dan perbuatan bagi Sumber Daya Manusia
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di berbagai
aspek kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa
dan bernegara; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian
hukum dalam penerapan kode etik bagi sumber daya
manusia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Blora serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mengatur
kode etik dimaksud dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kode Etik Bagi Sumber Daya
Manusia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik, Tata Cara Penanganan atas Pelanggaran Kode Etik, Sanksi Moral, Rehabilitasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 47 Tahun 2017 dicabut.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Paska Persalinan
ABSTRAK:
bahwa untuk percepatan penurunan stunting dan untuk
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga
berencana, perlu strategis upaya peningkatan pelayanan
keluarga berencana; bahwa masih tingginya Angka Kematian Ibu, Unmet Need,
dan Total Fertility Rate di Kabupaten Blora, serta masih
rendahnya cakupan ibu sehabis melahirkan yang
mendapatkan pelayanan keluarga berencana paska
persalinan, maka diperlukan suatu program strategis
peningkatan pelayanan keluarga berencana paska persalinan
secara holistik, integratif, dan berkualitas antara Perangkat
Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan; bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan
kepastian hukum dalam melakukan pelayanan keluarga
berencana paska persalinan perlu mengatur mengenai
pelayanan keluarga berencana paska persalinan di
Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Keluarga Berencana Paska Persalinan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pelayanan KBPP, Pra Pelayanan KBPP, Pelayanan KBPP, Paska Pelayanan KBPP, Pemantauan dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa pelindungan masyarakat memiliki peran yang
strategis dalam membantu penanggulangan bencana,
keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan
sosial kemasyarakatan, serta upaya pertahanan
Negara; bahwa penyelenggaraan pelindungan masyarakat
merupakan pelayanan dasar sebagai bentuk urusan
pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah; bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum
bagi semua pihak yang terlibat penyelenggaraan
pelindungan masyarakat, perlu dibentuk peraturan
yang mengatur mengenai pelindungan masyarakat
dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Pelindungan masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati in diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, Perekrutan, Pembentukan Regu, Keanggotaan dan Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat, Tugas, Hak dan Kewajiban Satuan Pelindungan Masyarakat, Pembinaan, Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 83 Tahun 2016 dicabut.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan
identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu
pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut
bagi aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora; bahwa untuk menunjukkan identitas pegawai dan
mewujudkan keseragaman serta ketertiban penggunaan
pakaian dinas, perlu adanya pedoman pakaian dinas bagi
pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Blora
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati
Blora Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016
tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan Organisasi, sehingga perlu
disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas
Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pakaian Dinas PPPK, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Pengginaan Pakaian Dinas, Kewajiban Pakaian Dinas, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 dicabut.
61 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Peserta Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Periode 2023-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia desa
yang memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan di Desa, Pemerintah
menyelenggarakan Program Rekognisi Pembelajaran
Lampau bagi kepala desa, perangkat desa, anggota badan
permusyawaratan desa, pengelola bum desa, tenaga
pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan
masyarakat desa; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Program Rekognisi Pembelajaran Lampau di Kabupaten
Blora, perlu dilakukan fasilitasi berupa pemberian
beasiswa bagi kepala desa, perangkat desa, anggota
badan permusyawaratan desa, pengelola bum desa,
tenaga pendamping profesional, serta pegiat
pemberdayaan masyarakat desa peserta Program
Rekognisi Pembelajaran Lampau; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian
hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi kepala desa, perangkat desa, anggota badan
permusyawaratan desa, pengelola bum desa, tenaga
pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan
masyarakat desa peserta Program Rekognisi Pembelajaran
Lampau periode 2023-2025 perlu diatur mengenai teknis
pelaksanaan pemberian beasiswa dimaksud dalam
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Beasiswa Bagi Mahasiswa Peserta Program Rekognisi
Pembelajaran Lampau Desa Periode 2023-2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 41 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Beasiswa Peserta Program RPL Desa, Kriteria Penerima Beasiswa, Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Penerima Beasiswa, Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Beasiswa, Kewajiban Penerima Beasiswa, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa kurang Mampu dalam Program 1 (Satu) Desa 2 (Dua) Sarjana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyiapkan insan Indonesia yang
cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan
nasional serta meningkatkan kesejahteraan dan
kemajuan daerah; bahwa dalam rangka mewujudkan Program Unggulan
Daerah Kabupaten Blora dalam membangun Sumber
Daya Manusia yang berkelanjutan bagi mahasiswa
kurang mampu, perlu difasilitasi dengan pemberian
dana Pemerintah Daerah dalam bentuk beasiswa;
bahwa untuk memberikan arah landasan dan
kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat
pemberian beasiswa dimaksud, perlu dibentuk
peraturan yang mengatur mengenai tata cara
pemberian beasiswa dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Beasiswa bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam
Program 1 (Satu) Desa 2 (Dua) Sarjana;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program 1 (Satu) Dua 2 (Dua) Sarjana, Kriteria Penerima Beasiswa, Tata Cara Pengajuan, Seleksi dan Penetapan Penerima Beasiswa, Tata Cara Penyaluran dan Pertanggungjawaban Beasiswa, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4),
Pasal 19, Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 24
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21
Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat
Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Blora Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum
Untuk Masyarakat Miskin;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Persyaratan dan Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum, Hak, Kewajiban dan/atau Larangan, Tata Cara Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 40 Tahun 2023
PERBUP Kab. Blora No. 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap standar satuan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas; bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023. Ketentuan Lampiran II dan V diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 diubah.
56 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Fasilitasi Asuransi Pertanian
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun
2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Fasilitasi Asuransi Pertanian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi Asuransi Pertanian, Kemudahan Pendaftaran Peserta Asuransi Pertanian, Kemudahan Akses terhadap Perusahaan Asuransi Pertanian, Sosialisasi Program Asuransi Pertanian, Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pertanian, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
