Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13.a Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBK, Pengajuan,Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 436
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, perlu diatur tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 22 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pemberian Bantuan Keuangan, BAB III tentang Perhitungan Bantuan Keuangan, BAB IV tentang Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, BAB V tentang Pengajuan Bantuan Keuangan, BAB VI tentang Verifikasi Kelengkapan Administrasi, BAB VII tentang Penyaluran Bantuan Keuangan, BAB VIII tentang Penggunaan Bantuan Keuangan, BAB IX tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan, BAB X tentang Ketentuan Lain-Lain, serta BAB XI tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13.a Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBK, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 611
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pelaksanaan program nasional pembangunan sejuta rumah di Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, perlu memberikan bantuan rumah tidak layak huni;
c. bahwa agar pemberian bantuan rumah tidak layak huni sesuai sasaran dan tujuan perlu adanya petunjuk teknis;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Bireuen;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 19 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Ruang Lingkup, BAB III tentang Sasaran, BAB IV tentang Pengorganisasian, BAB V tentang Perencanaan, BAB VI tentang Pelaksanaan, BAB VII tentang Pemanfaatan, BAB VIII tentang Pelaporan, BAB IX tentang Sanksi, BAB X tentang Monitoring,Evaluasi dan Pembinaan, BAB X tentang Pengawasan dan Pengendalian, XI tentang Pembiayaan, serta BAB XII tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 669
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak
ABSTRAK:
a. bahwa zakat, infak harus dikelola secara tepat dan benar sesuai dengan ajaran Syariat Islam;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat dan infak sebagai potensi ekonomi umat Islam dalam Kabupaten Bireuen perlu mengatur mekanisme pengelolaan dalam satu aturan tersendiri;
c. bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 110, Pasal 121 dan Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dinyatakan bahwa zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
d. bahwa untuk pengelolaan zakat dan infak secara optimal dan sesuai dengan syariat Islam dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 54 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Ruang Lingkup, BAB III tentang Pengumpulan Zakat, BAB IV tentang Mustahik Zakat, BAB V tentang Zakat Produktif, BAB VI tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban, BAB VII tentang Pengelolaan Infak, BAB VIII tentang Penggunaan Dana Infak, BAB IX tentang Pencairan dan Penyaluran Dana Zakat dan Infak, BAB X tentang Laporan Penerimaan Zakat dan Infak, BAB XI tentang Biaya Operasional, BAB XII tentang Pembinaan dan Pengawasan, BAB XIII tentang Ketentuan Peralihan, BAB XIV tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, lnfak, Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2018/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RKPD ditetapkan dengan Perkada.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.48 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Permendagri No. 22 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bireuen No. 9 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Bireuen No. 7 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bireuen No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini terdiri dari Ketentuan Umum, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 25 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bireuen No. 15 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020 Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Desease (COVID-19) Tahun Anggaran 2020 mengakibatkan pada perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020
UU Nomor 48 Tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpu Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; Pepres Nomor 72 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020; Permenkeu Nomor 87/PMK.07/2020; Peratruan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal I, Pasal 1 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2020
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 612
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 36 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2018, maka perlu diatur lebih lanjut Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bireuen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bireuen;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 21 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan umum, BAB II tentang Ruang Lingkup, BAB III tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Menara, BAB IV tentang Penetapan Retribusi, Tata Cara dan Pembayaran, BAB V tentang Penerbitan SKPD dan SSRD, BAB VI tentang Tata Cara Penagihan, BAB VII tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, BAB VIII tentang Insentif Pemungutan, BAB IX tentang Pelaporan Retribusi, BAB X tentang Pembiayaan, BAB XI tentang Ketentuan Peralihan, serta BAB XII tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9),
Pasal 12A, Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (2) Qanun
Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor
3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan
Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Baitul Mai Kabupaten Bireuen;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 20 14 tentang Pokok-Pokok
Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur 34 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Badan Baitul Mal Bireuen, BAB III Keanggotaan Badan Baitul Mal Bireuen, BAB IV Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan
Ketua Badan Baitul MaL, BAB V Tata Cara Pemberhentian, BAB VI Anggota Badan Pengganti AntarWaktu, BAB VII Tata Kerja, BAB VIII Rapat Pleno, BAB IX Kode Etik, BAB X Pembiayaan, BAB XI Pelaporan, BAB XII Ketentuan Lain-lain, BAB XIII Ketentuan Peralihan, BAB XIV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 613
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Ka bu paten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 5 Pasal yang terdiri atas Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 671
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (I) huruf c Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdes.aan dan Perkotaan dan Penghapus.an Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa dalam rangka menduk:ung pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diperlukan upaya untuk meringankan beban dan kewajiban masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan memberikan pengurangan pokok tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas objek pajak yang berada druam wilayah Kabupaten Bireuen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77· Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini terdiri dari 12 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Ruang Lingkup, BAB III tentang Kritetria Wajib Pajak yang Mendapat Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2, BAB IV tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2, BAB V tentang Ketentuan Peralihan, serta BAB VI tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 515
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Dalam Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan reklame guna menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika, perkembangan daerah dan untuk meningkatkan pembinaan, pengaturan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum perlu mengatur tata cara penyelenggaraan reklame dalam Kabupaten Bireuen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Dalam Kabupaten Bireuen
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 27 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Jenis Reklame, BAB III tentang Perencanaan dan Penempatan Reklame, BAB IV tentang Persyaratan Penyelenggaraan Reklame, BAB V tentang Tata Cara Pemasangan, BAB VI tentang Pemasangan Reklame, BAB VII tentang Perubahan Materi Reklame, BAB VIII tentang Perizinan Penyelenggaraan Reklame, BAB IX tentang Sanksi, BAB X tentang Ketentuan Peralihan, serta BAB XI tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
