Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
UU No.2 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1999; UU No.48 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.26 Tahun 1983; PP No.2 Tahun 1985; PP No.2 Tahun 1989; Qanun Kabupaten Bireuen No.3 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang, Nama,Objek dan Subjek Retribusi, Perhitungan dan Tarif Retribusi, Masa Retribusi, Wilayah dan Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan,Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 455
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten bireuen tahun anggaran 2018
b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan suatu peraturan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; PEraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini terdiri dari5 pasal berupa perubahan terhadap pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen menyangkut Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Tahun Anggaran 2019, perlu diatur tentang Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.48 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Bireuen No. 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri dari Ketentuan Umum, Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020
Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD No.87/2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Kota Juang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta menjaga stabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan public di daerah, peningkatan kapasitas usaha, pemerintah daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Kota Juang;
bahwa dengan adanya rencana penambahan Modal Pemerintah Daerah pada PT.BPRS Kota Juang dan adanya Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.3/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Kota Juang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Kota Juang.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No.18 ayat (6) UUD RI; UU No. 5 Tahun 1962; UU No.48 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri NO. 94 Tahun 2017; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Bireuen No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen No. 11 Tahun 2014.
Qanun ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Kota Juang.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan keuangan gampong yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta penggunaan keuangan tepat sasaran perlu mengatur ketentuan mengenai pengelolaan keuangan gampong;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memerintahkan bahwa pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/ Walikota
UU No.48 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.6 Tahun 2014; UU No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PP No.113 Tahun 2014; Permenkeu No.50/PMK.07/2017; Permenkeu No.112/PMK.07/2017; Permenkeu No.199/PMK.07/2017; Pergub Aceh No.25 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Bireuen No.3 Tahun 2012.
Ketentuan Umum, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 637
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Bireuen serta pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya disektor Restoran, dipandang perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dalam Kabupaten Bireuen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , dipandang perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dalam Kabupaten Bireuen;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peratu;ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini terdiri dari 39 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Objek dan Subjek Pajak, BAB III tentang Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, BAB IV tentang Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, BAB V tentang Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak, BAB VI tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran dan Penagihan Pajak, BAB VII tentang Tata Cara Pembetulan dan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak, BAB VIII tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Pajak, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pembebasan Pajak. BAB IX tentang Tat Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kadaluarsa. BAB X tentang Tata Cara Pembukuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemasangan/Penempatan Alat, BAB XI tentang Pengawasan dan Penertiban, serta BAB XII tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 515
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Dalam Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan reklame guna menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika, perkembangan daerah dan untuk meningkatkan pembinaan, pengaturan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum perlu mengatur tata cara penyelenggaraan reklame dalam Kabupaten Bireuen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Dalam Kabupaten Bireuen
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 27 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Jenis Reklame, BAB III tentang Perencanaan dan Penempatan Reklame, BAB IV tentang Persyaratan Penyelenggaraan Reklame, BAB V tentang Tata Cara Pemasangan, BAB VI tentang Pemasangan Reklame, BAB VII tentang Perubahan Materi Reklame, BAB VIII tentang Perizinan Penyelenggaraan Reklame, BAB IX tentang Sanksi, BAB X tentang Ketentuan Peralihan, serta BAB XI tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksana kegiatan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana di kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 tahun 2019; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 13 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Sumber Dana dan Pengalokasian Dana BOKB; BAB III Penggunaan Dana BOKB; BAB IV Mekanisme Penyaluran dan Prosedur Pengelolaan Dana BOKB; BAB V Pelaporan; BAB VI Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Dana BOKB; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 649
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rincian Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurun waktu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 bagi Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan bukti transfer dari Pemerintah Kabupaten Bireuen ke Rekening Kas Gampong sampai tanggal 31 Desember 2020 belum terealisasinya Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran yang merupakan pendapatan Gampong;
b. bahwa kekurangan pembayaran yang menjadi pendapatan gampong, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembayarannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurun waktu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 bagi Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 5 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Kurang Bayar serta BAB III tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 22 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bireuen No. 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Baireuen Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
UU Nomor 48 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen; BAB III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
