Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksana kegiatan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana di kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 tahun 2019; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 13 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Sumber Dana dan Pengalokasian Dana BOKB; BAB III Penggunaan Dana BOKB; BAB IV Mekanisme Penyaluran dan Prosedur Pengelolaan Dana BOKB; BAB V Pelaporan; BAB VI Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Dana BOKB; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 423
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Kepada Camat dalam Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
a . bahwa Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang telah disepakati oleh Keuchik dan Tuha Peut disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati untuuk dievaluasi;
b. bahwa berdasarkan ketent uan pasaJ 165 ayat (2) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, dinyatakan bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Camat dalam Kabupaten Bireuen
c. bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan suatu peraturan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Aceh nomor 25 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 6 Pasal yang terdiri atas Pasal 1. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 657
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerahmelimpahkan sebagian atau seluruhnya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Qanun;
c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan kepastian hukum dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bireuen, perlu diatur Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 34 Tahun 2002; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2010;Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 20 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 22 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 5 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pelimpahan Kewenangan, serta BAB III tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2019
Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 424
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam daerah maupun keluardaerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, perlu mengatur Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Gampong dalam KabupatenBireuen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011; . Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 12 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, BAB III tentang Prinsip Perjalanan Dinas, BAB IV tentang Perintah Perjalanan Dinas, BAB V tentang Biaya Perjalanan DInas, BAB VI Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, serta BAB VII tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
Mencabut Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 725
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Rumah Layak Huni dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pelaksanaan program nasional pembangunan sejuta rumah di Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah N~sional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, perlu diberikan bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
c. bahwa agar pemberian bantuan pembangunan rumah layak huni dan perbaikan rumah tidak layak huni tepat sasaran dan tujuan perlu adanya pengaturan Pembangunan Rumah Layak Huni dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kabupaten Bireuen;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Rumah Layak Huni dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Bireuen;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Aceh Norn or 145 Tahun 2016;
Peraturan ini berisikan 12 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pembangunan Rumah Layak Huni dan Perbaikan Rumah Layak Huni, BAB III tentang Persyaratan Penerima Manfaat, BAB IV tentang Peran Serta Masyarakat, BAB V tentang Pembiayaan, serta BAB VI tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan jaringannya, dipandang perlu menyelenggarakan program Bantuan Opersional Kesehatan (BOK); bahwa agar pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud diatas dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, baik dari administrasi, operasional dan pertanggungjawabannya, perlu diatur pedoman penyelenggaraan program bantuan opersional kesehatan dalam kabupaten Bireuen.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Kegiatan yang Didanai BOK; BAB IV Pemanfaatan Dana BOK; BAB V Proporsi Pemanfaatan BOK; BAB VI Standar Satuan Biaya Pemanfaatan BOK; BAB VII Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan; BAB VIII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
10 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2016
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Bireuen merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi dan Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun; Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Perkada; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan suatu peraturan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 8 tahun 2000, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 9 Tahun 2015, Permendagri No. 54 tahun 2009, Permendagri No. 54 tahun 2010, Permendagri No. 1 tahun 2014.
Materi pokok pertauran ini adalah : Ketentuan Umum; Rencana Kerja; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2021
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2021/ No.599
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk
meningkatkan kesehatan dan derajat kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga
diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai target Bidang Air Minum dan Sanitasi
Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 0445/M.PPN/11/2010; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Peran, Fungsi, dan Kedudukan RAD AMPL Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024, BAB III Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024, BAB IV Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka pemyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana diatur dalam ketentuan pasla 101 Peraturan Pemeritnah Nomor 43 Tahun 2014 perlu diatur Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2016; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan suatu peraturan.
Dasr hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 2000, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 22 Tahun 2015, Permendagri No. 54 Tahun 2009, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015, PMK No. 247/PMK.07/2015, Permendagri No. 1 Tahun 2016, Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003, Pergub No. 25 Tahun 2011, Qanun Bireuen No. 3 Tahun 2012, Perbup No. 6 Tahun 2015, Perbup No. 7 Tahun 2016, Perbup No. 9 Tahun 2016, Perbup No. 10 Tahun 2016, dan Perbup No. 11 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang Penjelasan umum dan pedoman teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2016.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 658
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan dalam rangka memberikan pedoman pelaksana kegiatan, pelu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu Menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 / 2017; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021[ Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 13 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Sumber Dana dan Pengalokasian Dana BOKB, BAB III tentang Penggunaan Dana BOKB, BAB IV tentang Mekanisme Penyaluran dan Prosedur Pengelolaan Dana BOKB, BAB V tentang Pelaporan, BAB VI tentang Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Dana BOKB,serta BAB VII tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
