PERWALI Kota Serang No. 74 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; b. bahwa untuk keseragaman format sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja dan laporan kinerja instansi pemerintah diperlukan petunjuk teknis berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
1.UU No.17 Tahun 2003 ;2.UU No.1 Tahun 2004 ;3.UU No. 25 Tahun 2004
;4.UU No.32 Tahun 2007 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No.8 Tahun 2006 ;7.PP No.29 Tahun 2014 ;8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.LKjiP pemerintah daerah dan perangkat daerah
;3.LKJIP perangkat atau unit jasa;4.tata cara reviu LKJIP pemerintah daerah dan perangkat daerah;5.PK pemerintah daerah , perangkat daerah dan unit kerja;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
25 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 57 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efesien, efektif dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang bersih, maka setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa dalam rangka mencapai tata Pemerintahan Daerah yang baik perlu didukung dengan sistem pelaporan yang baik, agar tercipta keterpaduan dan keseragaman dalam pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
1.UU No.32 Tahun 2007;2.UU No.12 Tahun 2011 ;3.UU No.23 Tahun 2014;4.PP No.79 Tahun 2005 ;5.PP No.3 Tahun 2007;6.PP No.6 Tahun 2008
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup dan muatan LPPD;3.penyusunan dan tata cara penyampaian LPPD;4.informasi LPPD;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 56 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGAWASAN METROLOGI LEGAL KOTA SERANG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di wilayah Kota Serang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Metrologi Legal Kota Serang.
1.UU No.2 Tahun 1981 ;2.UU No. 32 Tahun 2007 ;3.UU No.12 Tahun 2011 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No. 2 Tahun 1985 ;6.PP No.79 Tahun 2005 ;7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/MDAG/PER/10/2011 ;8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/3/2010 ;9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/PER/5/2017 ;10.Perda Kota Serang No. 7 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.pengawasan terhadap UTPP;3.pengawasan terhadap BDKT
;4.pengawasan terhadap satuan ukuran;5.pengawasan;6.tindak lanjut hasil pengawasan;7.pelaksanaan penyidikan;8.koordinasi dan peran serta masyarakat
;9.pelaporan;10.pembiayaan;11.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 55 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004
;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.25 Tahun 2004 ;6.UU No.33 Tahun 2004
;7.UU No.32 Tahun 2007 ;8.UU No. 28 Tahun 2009 ;9.UU No.23 Tahun 2014
;10.PP No.55 Tahun 2005 ;11.PP No.56 Tahun 2005 ;12.PP No. 58 Tahun 2005
;13.PP No.79 Tahun 2005 ;14.PP No.8 Tahun 2006 ;15.PP No. 3 Tahun 2007
;16.PP No.71 Tahun 2010 ;17.PP No.91 Tahun 2010 ;18.PP No. 2 Tahun 2012
;19.PP No. 27 Tahun 2014 ;20.PP No. 32 Tahun 2014;21.PMDN No.13 Tahun 2006
;22.PMDN No.32 Tahun 2011;23.PMDN No.19 tahun 2016;24.PMDN No.11 Tahun 2017
;25.Perda Kota Serang No. 11 Tahun 2008;26.Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2010
;27.Perda Kota Serang No. 17 Tahun 2010 ;28.Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2011
;29.Perda Kota Serang No.13 Tahun 2011;30.Perda Kota Serang No.17 Tahun 2011
;31.Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2014 ;32.Perda Kota Serang No.10 Tahun 2015
;33.Perda Kota Serang No.4 Tahun 2016 ;34.Perda Kota Serang No. 7 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 5
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 52 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ;2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007
;3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
;5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;8.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 ;9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 ;10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ;11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 ;13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 ;14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ;16.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2017 ;17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 ;18.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.kelompok kemampuan keuangan daerah dan penghasilan
;3.tunjangan kesejahteraan;4.belanja penunjang kegiatan DPRD;5.tenaga ahli fraksi , kelompok pakar / tim ahli dan perancang perundang undangan;6pajak;7.pelaporan dan pertanggung jawaban;8.ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
21 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 47 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mewujudkan pelaksanaan egovernmet yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran;
b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna;
1.UU No.36 Tahun 1999 ;2.UU No.32 Tahun 2007 ;3.UU No. 11 Tahun 2008
;4.UU No.14 Tahun 2008 ;5.UU No.25 Tahun 2009;6.UU No.23 Tahun 2014
;7.PP No. 79 Tahun 2005 ;8.PP No.82 Tahun 2012 ;9.PP No. 18 Tahun 2016 ;10.PP No. 81 Tahun 2010 ;11.PP No.96 Tahun 2014 ;12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001
;13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ;14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013;15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 ;16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 ;17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 ;18.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.infrastruktur jaringan dan komputer
;4.ruang lingkup;5.penyediaan dan pengembangan aplikasi;6.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;7.pengaturan data dan informasi;8.tanda tangan elektronik
;9.pengembangan sumber daya manusia;10.kelembagaaan;11.kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;12.keamanaan informasi;13.pemeliharaan dan laporan;14.pembinaan dan pengawasan;15.pembiayaan;16.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 41 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 Kota Serang tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
b. bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat yang berakibat menimbulkan gejolak sosial, sehingga pada akhirnya dapat mengancan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 ;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 ;3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ;4.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009;5.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009;6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
;7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;8.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 ;9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
;10.. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ;11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014
;13.. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ;14.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013;15.Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 ;16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ;17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.penindakan;3.pelaksanaan razia;4.pembinaan , pengendalian dan pengawasan;5.peran serta masyarakat;6pengenaan sanksi;7.ketentuan peralihan
;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2017.
25 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 29 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.32 Tahun 2007 ;3.UU No.5 Tahun 2014 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.18 Tahun 2016 ;6.Perda Kota Serang No. 7 tahun 2016 ; UU No. 23 tahun 2014
1.ketentuan umum;2.susunan organisasi , tugas pokok , fungsi dan rincian tugas
;3.tata kerja;4.kepegawaian;5.pembiayaan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.32 Tahun 2007 ;3.UU No.5 Tahun 2014 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.18 Tahun 2016 ;6.Perda Kota Serang No. 7 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.susunan organisasi , tugas pokok , fungsi dan rincian tugas
;3.tata kerja;4.kepegawaian;5.pembiayaan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 27 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SERANG
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.32 Tahun 2007 ;3.UU No.5 Tahun 2014 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.18 Tahun 2016 ;6.Perda Kota Serang No. 7 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.susunan organisasi , tugas pokok , fungsi dan rincian tugas
;3.tata kerja;4.kepegawaian;5.pembiayaan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
