Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Serang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baranng/Jasa Pemerintah, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Serang.
UU No 17 Tahun 2003; UU RI Bo 32 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; PP No 29 Tahun 2000; PP No 59 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2000; Perpres No 54 Tahun 2010; PP No 4 Tahun 2015; PP No 6 Tahun 2006; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 21 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 2 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 5 Tahun 2012; Kepres No 70 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 18 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 14 Tahun 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Etika Pengadaan; 3. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa; 4. Pengadaan Barang/Jasa Melalui pengadaan langsung; 5. Pengadaan barang/Jasa Melalui Pelelangan; 6. Jaminan; 7. Pelaksanaan Kontrak; 8. Swakelola; 9. Penunjukan Langsung; 10. E-Purchasing; 11. Sayembara dan Kontes; 12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); 13. Pelayanan Hukum; 14. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2018.
86
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan
ABSTRAK:
Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu dikelola pemanfaatannya secara tertib dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
UU No 5 Th 1960; UU No 1 Th 2004; UU No 32 Th 2007; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 27 Th 2014; Permendagri No 19 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Secara Online
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Perda Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang pajak Daerah, bahwa bentuk, isi dan tata cara pengisian, penerbitan dan penyampaian surat pemberitahuan Pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
UU No 28 Th 1999; UU No 33 Th 2004; UU No 32 Th 2007; UU No 28 Th 2009; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 79 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 55 Th 2016; Perda Kota Serang No 17 Th 2010.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Sistem Informasi Pajak Daerah; 5. hak dan Kewajiban; 6. Pengawasan; 7. Pengenaan Sanksi; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka penyesuaian perencanaan pembangunan tahunan dengan perkembangan dalam tahun berjalan sebagimana ketentuan dalam Pasal 342343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 32 Th 2007; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 38 Th 2007; PP No 8 Th 2008; Permendagri No 54 Th 2010; Perda Kota Serang No 2 Th 2009; Perda Kota Serang No 6 Th 2011; PerdaKota Serang No 8 Th 2014 yg telah diubah dg Perda Kota Serang No 1 Th 2016; Perda Kota Serang No 7 Th 2016; Perda Kota Serang No 5 Th 2017; Perwal Kota Serang No 46 Th 2017; Perwal Kota Serang No 73 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Ruang Lingkup Perubahan RKPD Kota serang Tahun 2018; 4. Pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2016; 5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah daerah yang berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab perlu adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
UU No 17 Th 2007; UU No 32 Th 2007; UU No 5 Th 2014; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 42 Th 2004; PP no 53 Th 2010; PP No 11 Th 2017; Perpres No 81 Th 2010; Permenpan No PER/01/M.PAN/01/2007; Permenpan No 11 Th 2015; Permenpan No 10 Th 2011; Pergub banten No 77 Th 2015; Permenpan No 39 Th 2012; Perda Kota Serang No 8 Th 2014 yg telah diubah dg Perda Kota Serang No 1 Th 2016; Perda Kota Serang No 7 Th 2016; Perwal Kota Serang No 29 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Sasaran; 4. Manfaat; 5. Ruang Lingkup; 6. Nilai Budaya Kerja; 7. Motto; 8. Sosialisasi, Internalisasi Dan Institusionalisasi; 9. Organisasi; 10. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; 11. Pembiayaan; 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan.
UU No 28 Th 1999; UU No 32 Th 2007; UU No 25 Th 2009; UU No 12 Th 2011; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 96 Th 2012; Permenpan No 15 Th 2014; Perda Kota serang No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Prinsip; 5. Komponen Standar Pelayanan; 6. Tahapan; 7. Partisipasi Masyarakat Dan Pihak Terkait; 8. Penetapan; 9. Penerapan; 10. Maklumat Pelayanan; 11. Pemantauan Dan Evaluasi; 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pakaian Khas Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kota Serang, bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai pakaian khas daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 32 Th 2007; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 5 Th 5 Th 2014; Perda Kota Serang No 2 Th 2008; Perda Kota serang No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pakaian Khas Daerah; 3. Atribut Dan Kelengkapan; 4. Penggunaan Pakaian Khas Daerah; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Serang
ABSTRAK:
Dalam rangka mecapai derajat kesehatan masyarakat keseluruhan (Universal Heatth Coverage) kota serang, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran melalui ansuransi kesehatan.
UU No 23 Th 2000; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 24 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 86 Th 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sinergitas Penanganan Kumuh Yang Berkelanjutan Di Wilayah Perumahan Dan Pemukiman
ABSTRAK:
Perumahan dan permukiman kumuh merupakan permasalahan multidimensi yang berkaitan dengan permasalahan penyediaan sarana prasarana dan utilitas, permasalahan ekonomi, sosial dan budaya.
UU No 32 Th 2007; UU No 1 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 14 Th 2016; Permen PU No 02 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Persandian Dalam Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
Pemerintah daerah wajib mengelola informasi publik yang dimilikinya, dan untuk melindungi informasi publik perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian.
UU No 32 Th 2007; UU No 14 Th 2008; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 61 Th 2010; PP No 18 Th 2016; Perpres No 53 Th 2017 yg telah diubah dg Perpres No 133 Th 2017; Per Kepala Sandi Negara No 10 Th 2012; Per Kepala sandi Negara No 7 Th 2017; Per Kepala Lembaga Sandi Negara No 10 Th 2017; Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 3. Pengelolaan Dan Perlindungan Informasi; 4. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi; 5. pengelolaan Sumber Daya manusia; 6. Penyelenggaraan Operasional Dukungan Persandian Untuk Pengamanan Informasi; 7. Penggunaan Sertifikat Elektronik; 8. Pengawasan Dan Evaluasi; 9. Pelaporan; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Lain-Lain; 12. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
