Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 43
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
- bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan II tahun 2023, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2021
Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan
(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman :
a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.
b. Penyusunan perubahan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
-
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 43 Tahun 2023
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024
ABSTRAK:
- bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023
1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode (satu) tahun terhitung mulai tanggal Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program dan kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
-
Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja, Rencana Aksi, dan Pelaporan Kinerja Dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, serta dalam rangka perwujudan good governance, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif:
1. UU No. 12 Tahun 2002
2. PP No. 8 Tahun 2006
3. Perpres No. 29 Tahun 2014
4. Permenpan RB No. 53 Tahun 2014
5. Permendagri No. 120 Tahun 2018
6. Permenpan RB No. 88 Tahun 2021
7. Permenpan RB No. 89 Tahun 2021
8. Perda Kota Pariaman No. 7 Tahun 2016
9. Perda Kota Pariaman No. 7 Tahun 2021
Ruang Lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:
tata cara penyusunan Renstra PD,
tata cara penyusunan Perjanjian Kinerja,
tata cara penyusunan Indikator Kinerja Utama,
tata cara penyusunan Rencana Kinerja Tahunan,
tata cara penyusunan Pengukuran Kinerja,
tata cara penyusunan Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja, g. tata cara penyusunan Pelaporan Kinerja,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022.
52
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 47 Tahun 2022
reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 47
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, dan untuk menjamin kualitas Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
1. UU No. 33 Tahun 2004
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 12 Tahun 2017
4. Permendagri No. 86 Tahun 2017
5. PP No. 60 Tahun 2008
6. Permendagri No. 10 Tahun 2018
7. Permendagri No. 90 Tahun 2019
Lingkup Reviu meliputi
a. RKPD dan perubahan RKPD,
b. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah,
c. KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dan
d. RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
147
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 48 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 48
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
- bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan pembayaran secara non tunai atau pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
- KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP
- Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin electronik data capture atau media dalam jaringan;
c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud;
d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash;
e. efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan
f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
-
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2023
59 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud,
1. UU No. 12 Tahun 2002
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 Tahun 2004
4. UU No. 15 Tahun 2004
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 3 Tahun 2007
7. PP No. 18 Tahun 2017
8. PP No. 12 Tahun 2019
9. Perpres No. 33 Tahun 2020
10. Permendagri No. 80 Tahun 2015
11. Permendagri No. 77 Tahun 2020
12. Permendagri No. 27 Tahun 2021
13. Perda Kota Pariaman No. 7 Tahun 2016
14. Perda Kota Pariaman No. 6 Tahun 2021
15. Perwako Pariaman No. 83 Tahun 2021
16. Perwako Pariaman No. 86 Tahun 2021
17. Perwako Pariaman No. 91 Tahun 2021
18. Perwako Pariaman No. 15 Tahun 2022
Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 91) diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 62
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,
bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam haruf dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapka peraturan Walikota tentang pelaksanaan
transaksi non tunai di lingkungan Pemerintahan
Kota Pariaman.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun
2019, Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
