Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Visi, Misi dan Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Visi, Misi dan Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soejati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Rumah Sakit dalam penyelenggaraan Akreditasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr, R. Soejati Soemodiarjo Purwodadi, sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pencabutan Peraturan Bupati Grobogan Nomro 42 Tahun 2011 tentang Visi, Misi dan Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soejati Soemodiardjo Purwodadi Kab Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 tahun 2005; Permendagri No 79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2011.
3 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial diperlukan partisipasi Pemerintah Daerah yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi; bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha di Kabupaten Grobogan; bahwa Peraturan Daerah Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU no 40 Tahun 2007; UU No 23 Thaun 2014; PP No 43 Tahun 2011; PP No 54 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini mnegatur tentang bentuk badan hukum, nama, tempat kedudukan dan jangka waktu berdirinya perusahaan, kegiatan usaha, tugas dan fungsi, modal dan saham, organ perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat Bank Purwa Artha, struktur organisasi dan tata kerja, tata kelola perusahaan, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.
63 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2020
penyandang disabilitas - perlindungan - pemenuhan hak
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa negara menjamin dan mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai martabat yang melekat pada diri setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas secara penuh dan setara; bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan warga masyakarat lainnya, oleh akrena itu perlu upaya untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk Pemerintah Daerah dan masyarakat; bahwa dengan berlakunya UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diperlukan produk hukum daerah yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 39 tahun 1999; UU No 11 Tahun 2009; UU No 19 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 8 Tahun 2016; PP No 52 Tahun 2019; PP No70 Tahun 2019; Perda Prov Jateng No 11 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, ragam penyandang disabilitas, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kerja sama, KP2HPD, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
48 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia wajib mendukung terwujudnya pemajuan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel; bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien dan akuntabel perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; bahwa dengan telah diundangkannya Permendagri No 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, serta untuk memberikan pedoman bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menajdi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di kabupaten Grobogan perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
Pasal 18 ayat (^) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; PP No 13 Tahun 2019; Permendagri No 61 Tahun 2019; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika Perencanaan Pengawasan yang terdiri dari 8 BAB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Karaoke
ABSTRAK:
bahwa agar penyelenggaraan usaha karaoke dapat berjalan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan karaoke di KabupatenGrobogan; bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan karaoke di Kabupaten Grobogan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Karaoke perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Karaoke;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 63 Tahun 2014; Perda Kab Grobogan No 7 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan ayat (2a) Pasal 17, perubahan ayat (1) Pasal 21, perubahan pada ayat (1) Pasal 22, perubahan Pasal 24, perubahan pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 serta penyisipan ayat (5) Pasal 35, penyisipan Pasal 35A dan Pasal 35B, perubahan ayat (5) Pasal 36 dan penambahan ayat (6) Pasal 36, perubahan ayat (4) Pasal 37 dan penambahan ayat (5) pada Pasal 37, perubahan ayat (4) pasal 38 dan penambahan ayat (5) Pasal 38, serta penghapusan Pasal 40.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
15 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, penyelenggaraan cadangan pangan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2020
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - PERUBAHAN BESARAN TARIF
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2020/NO.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 57 Perda Kab Grobogan No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan No 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kab Grobogan No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan hasil peninjauan jembali terhadap besaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 2014; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Grobogan No 3 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa tanah eks bondo desa di kelurahan purwodadi, kelurahan kuripan, kelurahan danyang, kelurahan kalongan, kelurahan grobogan, kelurahan kunden, kelurahan wirosari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2020.
4 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kab Grobogan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016.
6 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019;
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepad DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Grogoban No 8 Tahun 2013; Perda Kab Grobogan No 8 Tahun 2013; Perda Kab Grobogan No 2 Tahun 2018; Perda Kab Grobogan No 12 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang laporan keuangan dari hasil pertanggungjawaban APBD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomror 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perangkat Desa perlu disempurnakan; bahwa dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perangkat Desa, belum mengatur terkait akhir
masa jabatan Sekretaris Desa Perangkat Desa yang
diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang
Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa
Menjadi Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 56 mengenai Sekretaris Desa, penambahan ayat (3) pada Pasal 57 mengenai akhir masa jabatan serta penyisipan Pasal 57A mengenai Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2020.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
