Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 huruf h UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota antara lain berupa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan desa serta mencegah pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 15 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup pengawasan, pengawasan, tindak lanjut hasil pemeriksanaan, pemantauan dan pemutakhiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kampung Bhinneka di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai cm khas berupa
kebhinnekaan ras, suku, budaya dan agama yang dipersatukan oleh sikap
kebangsaan untuk saling menghormati perbedaan dan keberagaman
masyarakat dan bangsa Indonesia; bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai bagtan dart Negara
Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk turut serta dalam
mempertahankan dan memelihara keutuhan dan persatuan masyarakat
dan bangsa Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah mempunyai kewajlban untuk memegang teguh dan
mengamalkan Pancaslla. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republlk Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memellhara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang
Pedoman Kampung Bhinneka di Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006;
Di dalam Perturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan Kampung Bhineka
Bab III Pembinaan Kampung Bhineka
Bab IV Tim Pembina dan Kelompok Kerja Kampung Bhineka
Bab V Pengendalian
Bab VI Peran Serta Masyarakat
Bab VII Pengembangan Kampung Bhineka
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 22 Tahun 2015
Peraturan Bupati grobogan Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
BELANJA BAGI HASIL - TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2015/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa guna peningkatan capaian sasaran program dan
kegiatan scrta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan tata
cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja bagi
hasil kepada pernerintah desa dan bantuan keuangan
kepada pemerintah desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 64 Tahun 2014 tetang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil
kepada Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Pera Lu ran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada ayat (2) dan ayat (7) Pasal 6, ayat (2) Pasal 18, ayat (2) Pasal 21, penyisipan Pasal 26A, Pasal 28A, penambahan ayat (4) Pasal 38.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2015.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2015 diubah.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 22 Tahun 2014
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2014/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Jalan Poros Desa, Jalan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengendalikan
kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah
Desa untuk kegiatan jalan poros desa, jalan lingkungan,
air bersih dan sanitasi perlu diatur dalam Petunjuk
Teknis; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana huruf a
diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Grobogan
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan
Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk
kegiatan jalan poros desa, jalan lingkungan, air bersih dan
sanitasi Tahun Anggaran 2013;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, anggaran, pelaksanaan kegiatan, penyaluran dana bantuan, pengawasan dan pembinaan, monitoring dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2014.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian sampai dengan triwulan I dan adanya perkembangan yang tida sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, serta untuk menjamin tercapainya visi, misai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang dijabarkan dalam RKPD tahun 2019 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga perencanaan pembangunan pada tahun 2019 terjadi keserasian (integrasi) dan keharmonisan, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019; bahwa perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab Grobogan Tahun 2019;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2019; Perda Kab Grobogan No 11 Tahun 2007; Perda Kab Grobogan No 7 Tahun 2012; Perda Kab Grobogan No 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika penyusunan, perubahan RKPD Tahun 2019, program dan kegiatan dalam RKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2021
perubahan-tarif retribusi-pelayanan tera/tera ulang
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2021/No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Perda Kab Grobogan No 2 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Grobogan No 7 Tahun 2020. Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 2 Tahun 1981; UU No 8 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 2008; UU No 20 tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; Perda Kab Grobogan No 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Grobogan No 7 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan fungsional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan di Kab Grobogan perlu disusun regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan=m huruf a dan huruf b, perlu mneetapkan Perbup tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 38 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksan BPK - RI dan APIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan {asal 86 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaa; bahwa dalam rangka melaksanakan amanah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu memberikan pedoman pengembangan sistem informasi desa di Kab grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetepkan Perbup tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup dan tujuan, pengembangan dan penerapan SID, pengelolaan SID< hak dan kewajiban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2014
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA - MEKANISME PENYALURAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Bersifat Khusus Kegiatan Biaya Penunjang Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa guna rnelaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4)
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, perlu
pengaturan mekanisme penyaluran dana bantuan
keuangan kepada Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di
atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati· Grobogan
tentang Mekanisme · Penyaluran Dana Bantuan
Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus Kegiatan Biaya
Penunjang Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Perat.uran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Daiarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Ka bupate n Grobogan Nomor 8 Tahun 2013; Undang-undang Nornor 6 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, mekanisme penyaluran dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2014.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2015.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 dicabut.
27 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
