Pencarian Peraturan

organisasi-dan-tatakerja

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Barru

ABSTRAK:

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya maka Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 perlu disesuaikan. sesuai rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/393/SJ Perihal Penataan Kelembagaan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, maka selama petunjuk teknis sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata kerja Pelaksana Penyuluhan belum ditetapkan maka dimungkinkan dibentuk Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BARRU

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, jdih.sidrapkab.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ABSTRAK:

a.bahwa untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron di Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian; b. bahwa percepatan pelaksanaan vaksinasi dan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron, belum diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang; c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400/8615/OTDA perihal Fasilitasi penyiapan dan penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseased 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseased 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66): 5.Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 32); 6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 57);
Pasal I: beberapa ketentuan yang diubah Pasal II: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
-
10

retribusi

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014 mengenai Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi maka Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pemebntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Undang-Udnang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Mengatur tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.
8 halaman

air-tanah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.2, TLD NO.28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Air Tanah

ABSTRAK:

air tanah merupakan sumber daya alam untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan serta memberi manfaat secara ekonomis dengan berlandaskan pada asas kelestarian, asas keseimbangan, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, asas transparansi dan akuntabilitas. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu pengaturan tentang pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat. pengendalian pengambilan air bawah tanah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2004 tentang Air Bawah Tanah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031
PENGELOLAAN AIR TANAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2014.
61

pertanian dan peternakan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/No.2, TLD No.33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembibitan Ternak Sapi Bali

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4437/Kpts/SR.120/7/2 013 tentang Penetapan Kabupaten Barru Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu pedoman dalam rangka mendukung keberhasilan Kabupaten Barru sebagai wilayah sumber Bibit Sapi Bali; b. bahwa dalam rangka pemenuhan ketersediaan bibit yang berkualitas sesuai potensi genetiknya serta memenuhi standar kesehatan hewan, perlu dilakukan program Pembibitan Sapi Bali secara berkelanjutan untuk pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarnisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
Bibit Sapi Bali harus memenuhi : a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.
63 halaman

PERUSAHAAN DAREAH AIR MINUM KABUPATEN BARRU

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/No.2, TLD No.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Dareah Air Minum Kabupaten Barru

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Barru dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan kembali sistem pengelolaan dan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan pembangunan dewasa ini, sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air minum (PDAM); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha milik Daerah (BUMD). 19. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru No 1); 21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 208 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARRU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dengan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. 3. Bupati adalah Bupati Barru. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barru. 5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru yang didirikan dengan modal seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru yang merupakan unsur pimpinan Perusahaan. 7. Dewan Pengawas adalah Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru yang terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen. 8. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. 9. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu. 10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan dan pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. 11. Pengawasan adalah Seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Barru yang tertuang dalam angka-angka, disisi lainnya memuat rencana pembelanjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. BAB II SEJARAH DAN LANDASAN HUKUM PDAM Pasal 2 (1) Sejarah pelayanan air minum di kabupaten Barru dimulai sejak tahun 1983 dengan nama Badan Pengelola Air Minum (BPAM) sesuai SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 139/KPTS/CK/1983 tanggal 20 Agustus 1983, selanjutnya Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Dati II Barru kemudian dialihkan statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor: 9 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barru tanggal 16 Desember 1991. (2) Untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) didirikan PDAM. BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Waesai Kabupaten Barru disingkat dengan PDAM Tirta Waesai Kabupaten Barru. (2) Perusahaan Daerah ini berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Kabupaten Barru. BAB 1V JANGKA WAKTU BERDIRINYA Pasal 4 Perusahaan Daerah ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. BAB V MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 5 Maksud Perusahaan Daerah ialah menjalankan usaha dalam bidang pelayanan air minum kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi yang diselenggarakan berdasarakan asas ekonomi perusahaan. Pasal 6 Tujuan Perusahaan Daerah turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Pasal 7 (1) Perusahaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten melaksanakan kegiatan usaha bidang penyediaan air minum yang berkualitas dan sesuai syarat-syarat kesehatan serta usaha lain yang ada hubungannya dengan air minum. (2) Perusahaan Daerah dapat membuka unit kecamatan. (3) Perusahaan Daerah adalah suatu perusahaan jasa produksi yang bersifat: a. memberi jasa; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan c. meningkatkan pendapatan. BAB VI MODAL Pasal 8 (1) Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas aktiva dan passiva dari Perusahaan Daerah yang ada pada saat dibentuk. (2) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya berasal dari penyertaan modal daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. (3) Setiap penyertaan, modal daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 Modal dasar Perusahaan Daerah yang seluruhnya berasal dari penyisihan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Pasal 10 Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9, Perusahaan Daerah dapat memperoleh dana dari kredit-kredit dalam negeri dan luar negeri atau dari obligasi dan sumber-sumber dana lain yang sah dan dilakasanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII PENGURUS DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 11 (1) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari: a. Kepala Daerah selaku pemilik modal. b. Dewan Pengawas. c. Direksi. (2) Direksi Perusahaan Daerah disebut juga sebagai Direktur. (3) Direktur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh 2 (dua) bagian terdiri dari: a. Bagian Administrasi dan keuangan. b. Bagian Teknik. (4) Bagian administrasi dan keuangan sebagaimna dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari: a. Sub bagian umum dan kepegawaian b. Sub bagian langganan c. Sub bagian pembukuan d. Sub bagian kas dan administrasi keuangan e. Sub bagian penagihan (5) Bagian tekhnik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari: a. Sub bagian produksi dan transmisi. b. Sub bagian perencanaan dan peralatan c. Sub bagian distribusi d. Sub bagian pemeliharaan e. Sub bagian logistik dan gudang (6) Unit Perusahaan. (7) Skema susunan organisasi Perusahaan Daerah sebagaimna terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. (8) Unit Perusahaan Daerah, Uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Perusahaan Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. BABVIII DIREKSI Pasal 12 (1) Perusahaan daerah diurus dan dipimpin oleh 1(satu) orang direksi. (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul dewan pengawas. (3) Untuk dapat diangkat sebagai calon direksi harus memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut : a. Sehat jasmani dan rohani; b. Usia minimal 30 tahun; c. Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; d. Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; e. Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; f. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(Satu); g. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; h. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi, misi dan strategi PDAM; i. Bersedia bekerja penuh waktu; j. Mempunyai integritas tinggi; k. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dewan pengawas sampai derajat ke 3(tiga) menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; l. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati; m. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan daerah/keuangan negara; dan n. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah. Pasal 13 (1) Jabatan direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun. Pasal 14 (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni : a. Jabatan Struktural atau Fungsional pada instansi/lembaga pemerintah Pusat dan Daerah. b. Anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan BUMS. c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM. d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM. Pasal 15 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM; b. membina pegawai; c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. menyusun rencana strategis bisnis 5 Tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas; f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM. Pasal 16 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang: a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan kepegawaian PDAM; b. Menetapkan uraian tugas, fungsi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas; c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi; d. Mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan; e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM; f. Menandatangani laporan triwulan dan laporan Tahunan; g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan kepada Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas dengan menjaminkan aset PDAM. (1) Penghasilan direksi terdiri dari : a. Gaji. b. Tunjangan. Pasal 17 (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b atas usul Dewan Pengawas sesuai kemampuan keuangan perusahaan daerah. (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan b. tunjangan lainnya. (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi. (5) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM. (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tabun Anggaran yang lalu. Pasal 18 (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM. (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. Pasal 19 (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi : a. Cuti Tahunan. b. Cuti Besar. c. Cuti sakit. d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji. e. Cuti nikah. f. Cuti bersalin. g. Cuti diluar tanggungan PDAM. (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan. (1) Direksi berhenti karena : a. Masa jabatannya berakhir. b. Meninggal dunia. (2) Direksi diberhentikan karena : a. Permintaan sendiri. b. Reorganisasi. Pasal 20 c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM. d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah/Negara. e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya. (3) Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 21 (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 22 (1) Apabila sampai berakhirnya jabatan direksi pengangkatan direksi baru dalam proses penyelesaian, bupati dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Pasal 23 (1) Paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk bahan Bupati memberhentikan atau merehabilitasi. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. BAB IX DEWAN PENGAWAS Pasal 24 (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati. (2) Usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. Pasal 25 (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat-syarat berikut: a. Menguasai manajemen PDAM. b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ke 3 (tiga) baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 26 (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang. (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengambilan keputusan. (3) Anggota Dewan Pengawas secara exefisio unsur pemerintah sebagai ketua merangkap anggota dan seorang diantaranya dipilih menjadi sekretaris merangkap anggota. (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 27 (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila terbukti mampu melakukan tugasnya dengan baik dan mampu memberikan saran kepada Direksi untuk kemajuan Perusahaan Daerah agar mampu bersaing dan meningkatkan kinerjanya. Dewan Pengawas mempunyai tugas: Pasal 28 a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM. b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan. c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dan rencana bisnis anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 29 Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai wewenang : a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM; b. menilai laporan Triwulan dan laporan Tahuan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian tetap Direksi kepada Bupati. Pasal 30 (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan ketua Dewan Pengawas. (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM. (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM. Pasal 31 (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa. (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur. (3) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur. (4) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur. Pasal 32 Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas dapat memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 31. Pasal 33 Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM. Pasal 34 (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM. (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) Tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikali uang jasa bulan terakhir. Pasal 35 (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena : a. Masa jabatannya berakhir. b. Meninggal dunia. (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena : a. Permintaan sendiri. b. Reorganisasi. c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir. d. Tidak dapat melaksanakan tugas. e. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM. f. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara. (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 36 (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 37 (1) Paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 1(satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat BAB X KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 38 (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi; e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan f. lulus seleksi. (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilal baik. (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimasud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi: a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerjasama; e. kerajinan; f. prestasi kerja; dan g. kejujuran. (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. Pasal 39 (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan. Pasal 40 (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti Pasal 41 (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) meliputi : a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesehatan; dan c. tunjangan lainnya. (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan. (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit. klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM. Pasal 42 (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM. (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diretapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 43 (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak. (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi. (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. Pasal 44 (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. Pasal 45 Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM. Pasal 46 (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala. (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 47 (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan panting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin; dan g. cuti di luar tanggungan PDAM. (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa Pasal 48 (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM. (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM. (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Setiap pegawai wajib: Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan Pasal 49 a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya; c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan. Pegawai dilarang: Pasal 50 a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara; b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara. Pelanggaran dan Pemberhentian Pasal 51 (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman. (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat: e. penurunan pangkat; f. pembebasan jabatan; g. pemberhentian sementara; h. pemberhentian dengan hormat; dan i. pemberhentian dengan tidak hormat. (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 52 (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan/atau tindak pidana. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Pasal 53 (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji. (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima. (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 54 (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. tidak dapat melaksanakan tugas; d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat ketcrangan dokter; e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau f. reorganisasi. (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya. Pasal 55 Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena: a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan; b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoieh kekuatan hukum tetap; dan/atau c. merugikan keuangan PDAM. Pasal 56 (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM. DANA PENSIUN Pasal 57 (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM. BAB XI KERJA SAMA PIHAK LAIN Pasal 58 Untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas dalam mengembangkan usaha Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain. Pasal 59 Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 58 dapat dilakukan dengan cara : a. mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan. b. membentuk usaha baru atas dasar pertimbangan mempunyai prospek yang baik dan saling menguntungkan. Pasal 60 Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan prinsip dari Bupati serta memberikan laporan ke DPRD. Pasal 61 Bentuk dan tata cara kerja sama dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan- ketentuan yang mengatur kerja sama antara perusahaan daerah dengan pihak lain. BAB XII ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 62 (1) Bupati mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) yang diajukan oleh Direksi selambat-lambatnya sebelum Tahun buku baru berjalan dan pengesahan laporan keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) setelah Tahun buku berakhir. (2) Tahun anggaran Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin. Pasal 63 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun buku mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) sudah harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. (2) Perubahan atau tambahan anggaran Perusahaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. (4) Pengesahan Anggaran Perusahaan, perubahan tambahan anggaran Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba), diberikan oleh Bupati setelah mendengar pendapat/pertimbangan Dewan Pengawas. Pasal 64 (1) Laporan keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan akuntan Negara dan/atau akuntan publik. (2) Seluruh pengelolaan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direksi dengan sistem akuntan. Pasal 65 Bupati menyampaikan anggaran Perusahaan Daerah dan laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 64 dan Pasal 65 kepada DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Pengesahan. BAB XIII HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 66 (1) Direksi berkewajiban menyampaikan Laporan hasil usaha berkala dan kegiatan usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas, sekali dalam 3(tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu. (2) Laporan-laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat pada waktunya dengan bentuk laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 67 (1) Bagian dari laba bersih dari Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun anggaran Perusahaan setelah disahkan oleh Bupati dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan di storkan ke Kas Daerah paling lambat pada bulan terakhir Tahun Anggaran berjalan. (2) Bagian dari Laba hasil usaha yang menjadi hak Perusahaan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan dibukukan sesuai prinsip akutansi yang berlaku dan selanjutnya dialokasikan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan yang telah disahkan oleh Bupati. BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 68 (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati dan DPRD. (2) Pengawasan khusus Perusahaan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas. BAB XV PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 69 (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sisa hasil likuidasi atau pembubaran Perusahaan Daerah disetor langsung ke Kas Daerah. (3) Dalam melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepentingan pemegang saham dan Karyawan Perusahaan Daerah harus tetap diperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Direksi dan Dewan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya. BAB XVII PENUTUP Pasal 71 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Daerah Tingkat II Barru dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru Nomor 10/V/1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Daerah Tingkat II Barru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 73 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2013.
31

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2016/No.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan PresidenNomor 54 ta.hun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efcktifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dcngan sistem layanan secara clcktronilc di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru; b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagairnana climaksud pada huruf a, perlu clitctapkan Peraturan Bupati Barro tentang Layanan Pengadaan Barang/ Jasa secara elcktronik pada Pemerintah Kabupaten Barru;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . . . 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta.ng Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenta.ng Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik. lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undeng Nomor 9 Tahun 2015 lenta.ng Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 lentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ' . . 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Preeiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempal alas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pcngadaan Barang/Jasa Pcmerintah; 10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pcmerintah Nomor 2 'Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik:; 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barr-u Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Barru Nomor 6};
PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN ELEKTROlflK BARRU. PEMERIIITAH KABUPATEN BARANG/JASASECARA BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DaJam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barru. 2. Daerah adalah Kabupaten Barru. 3. Bupati adalah Bupati Barru. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaera.h Kabupalen Barru. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat SK.PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daer-ah di Lingk.ungan Pemerintah Kabupaten Barru. 6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE mcrupakan uniL kerja yang d.ibentuk unlu.k. menyelenggarakan sis tern pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (SPSEJ dan mcmfasililasi SK.PD kepada Portal Pengadaan Nasional. 7. Lcmbaga Kcbijakan Pcngacluan Barang/Jusa Pemerintah, selanjulnya disingkat LKPP, adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengcmbangkan dan merumuskan penga<laan Barang/ Jasa pemcrintah sebagaimana dimaksud dalam Pc.:ratu.ra..n Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembage Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah. 8. Password adalah kumpulan karaktcr atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE. 9. Pejabat Pembual Komitmen yang eelajutnya disebut PPK a<lalah pejabat yang bertanggungjawab alas pelaksanaan pengadaan barang/ jaea. I 0. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disc but dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Bara.ng/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhun sa..mpai disclesaikannya seluruh kegiat.an untuk memperoleh Bara.ng/Jasa. 11. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barangy Jasa yang mengi.kuti ketentunn Pera tu.ran Presiden ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan dilaksanaknn dengan menggunakan teknologi infonnasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan. 12. Pcnggunu Anggw-an yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disrunaka.n pada institusi lain pengguna APBN/ APBD. 13. Kuns.a Pcngguna A.nggamn, selanjutnya disebut KPJ\, adalah pejabal yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pcrangk.at Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan anggaran Satuan Kcrja Pcrangkat Oaerah. 14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang mcmiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan SPSE. 15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya; 16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi eleklronik yang terkait dengan inforrnaei pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP. 1 7. Sertifikat Keahlian Pengadann Ba.rang/ Jasa adafah tanda bulcti pengakuan atas kompetensi dan kemarnpuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP. 18. Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalarn rangka peningkalan LPSE. 19. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi apli.kasi perangkat lunak. (aplikasi SPSEJ dan database E-Procuremcnt yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya. 20. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanalron Pcngada.a.n Barang/ Jasa di Satuan Kerja Perangkat Dearah yang bersifat permanen, dapat bercliri sencliri atau rnelekat pada unit yang sudah ada. 21. User ID adalah nama atau pengenal wtik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. BABII MAKSUD DAN TUJUAN Paaa1 2 (1) Mak.sud di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ba.rru. {2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati 1n1 adalah untuk mcnjamin cksislensi LPSE Kabupaten Barru dalam menjalankan fungsinya meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupalen Barru. BAB ID KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Paaa13 LPSE sebagai.mana dimaksud dalam PasaI L ayat (6), berkedudukan sebagai unsur pendukung untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paaal 4 (1) LPSE mempunyai tugas : a. memfasilitasi PA/KFA mengumumkan rencana umum pengadaan; b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksaaan pengaclaan; c. memfasiLitasiULP/Pcjabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa secara elektronik. d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjacli pengguna SPSE; dan e. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi Nonpemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap: a. pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, b. penentuan metode dan persyaratan pengadaan, c. pcnyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, d. isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, e. isi pengumuman, f. isian dato. kualifikasi dari penyedia barang/ jasa, g. berita acara pcmberian penjelasan, h. isi dokumen penawaran, e. hasil evaluasi, J. berita acara hasil pelelangan/seleksi/pem.ilihan langsung, k. penetapan pemenang dan pengumuman, 1. isi sanggahan don jawaban. · ... Pasal 5 Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Paeal 4 ayat (l}, LPSE menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program kegi.at.an, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/ J asa secara Elektronik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daer'ah; b. pengclolaan SPSE dan infrastruktumya; c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; dan ct. pelaksanaanpelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengopcrasian SPSE. BABIV KELEMBAGAAJII Pasal 6 {l) Kclembagaan LPSE terdiri dari: a. Perangkat manajerial; dan b. Perangkat teknis; (2) Perangkat manajcrial scbagaimana yang dimaksud pada ayat (!), terdiri dari: a. Pengarah; b. Koordinator; c. Penanggung Jawab; d. Ketua; e. W akil Ketua; dan f. Sekretaris; (3) Perangkat teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 I, terdiri dari: a. bidang administrasi sistem elektronik; b. bidang registrasi dan verifikasi; c. bidang layanan dan dukungan; (4) Struktur Kelembagaan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini. (5) Pengangkatan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai struk:tur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ' . Paaal 7 {1) Kepala LPSE sebagaimana yang dimakaud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE. (2) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada Pasa.l 6 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya pada lingkungan LPSE. (3) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretariat memiliki fungsi: a. koordinasi kegiatan pada lingkungan LPSE dan lembaga terkait; b. penyelenggara.an ketatusahaan clan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; c. pengelolaan sarana, prasarana, dan swnber daya lingkup LPSE; d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Lingkup LPSE; dan e. pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi; Paaal 8 (1) Pcrangkat tcknie bidang admtnistras! si:stcm informaai sebagaimana yang dimaksud pada PasaJ 6 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas mela.k.sanakan pengelolaan SPSE. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). bidang adminiatraai sistem informasi mempunyai fungsi: a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan; b. penanganan pcnnasalahan teknis yang terjadi untuk memberikan ja.mi.nan kehandalan clan kctcrscdiaan layanan; c. pemberian infonnasi pada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi pada LPSE; d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP; Paaa19 (1) Perangkat teknis bidang registrasi dan ver-ifikaai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengclolaan registrasi dan veriflkasi pengguna SPSE. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I), bidang registrasi dan verifikasi mempunyai fungsi: a. pelayanan pcndaftaran pengguna SPSE; b. penyampaianinformasi kepada calon pengguna SPSE tentang kclcngkapan dokumen yang dipersyaratltan. c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaflaran pengguna SPSE; dan d. pengelolaan arsip clan dokumcn pengguna SPSE (3) Bidang registrasi dan verifikaai berhak unluk menyctujui alau menolak pendaftaran pengguna SPSE. ('1) Bidang rcgistrasi dan vcriflkasi dapat menonak:tifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap pcrsyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan perrnintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pcjabat Pcngadaan berkaitan dengan blacklist. Paaal 10 ( 1) Perangkat tcknis sebagairnana yang mempunyai tugas bidang layanan pengguna dan peJatihan dimaksud pada melaksanakan Pasal 6 ayat (3) huruf c, pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Unit layanan pengguna dan pelatihan mempunyai fungsi: a. pemberian layanan konsult.asi dan pembinaan mengenai proses pengadaan barang/jasa secara e1ektronik; b. pemberian informasi tent.ang fasilitas dan fitur apli.kasi SPSE; c. penanganan keluhan tentang pclayanan LPSE; dan d. pelayananpelatihan penggunaan aplikasi SPSE. BABV SUMBER DAYA MANUSIA Paaal 11 (1) Sumber daya rnanusia LPSE adalah pegawai LPSE yang terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dan fungsi LPSE; dan/atau b. Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dan fungsi LPSE. (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan b. memilikiintegritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalrun melaksanakan tugas. (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan. (4) Pegawai LPSE tidak. wajib memilik.i Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa. Paaal 12 (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada LPSE berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang ditctapkan berdasarkan: a. ketentuan peraturan yang berlaku; b. kemampuan keuangan daerah; dan c. be ban kerja serta tanggung jawab; (2) Pegawai LPSE berhak meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal dan/ atau non formal sesuai denganjenis kegiatan dan/atau pekerjaan LPSE. BAB VI MEKANISME KERJA Paaal 13 (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat pengadaan. (2) LPSE berkoord.inasi dengan LKPP. (3) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secerc elektronik. Pasal 14 (I) Pelaksanaan Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Ptjabat pengadaan sebagairnana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), nntara Iain dilaksanaknn dengan cara: a. memberikan dukungan tekn.is berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional; b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian pennasalahan teknis proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik; c. menyediakan laporan hasil pengolaha.n data SPSE (e-reporting} terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan d. menerimamasukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE. (2) Pelaksanaan Koordinasi LPSE dengan LKPP sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), antnra lain dilakukan dengan cara: a. melaksanakan konsultasi scsuai dengan kebutuhan da1am rangk.a penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaa.n barang/ jasa secara elektronik; dan b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE; (3) Pcnyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sebagairnana yang dimaksud pada Pasal 13 uynt (3), sekurang - kurangnya mencakup: a. registrasi dan verifikaai pengguna SPSE; b. layanan pengguna SPSE; c. penanganan masalah (error handling); d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE; e. pcmeliharaan k.inerja dan kapasitas SPSE; dan f. pengarsipandokumen elektronik (file backup). ,,,,,1111111111111111eeeeeeneee1eeeueerereeeeeeeeeen11111111111111111 . . Pasal 14 ( 1) Registrasi dan Veriflk.asi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf a, merupakan kcgiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi oleh Penyedia barang/jasa dan pengguna SPSE lainnya. (2) Pengguna SPSE lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pengguna SPSE selain penyedia barang dan jasa yang terdiri dari: a. ULP / Pejabat pengadaan; b. Pejabat Pembuat Komitmen; c. Auditor; at.au d. Entitas lain sebagaimana yang di persyaratkan dalam kctentuen penggunaan SPSE. (3) Syarat dan ketentuan yang harus di penuhi oleh penyedia barang/jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: a. melakukan pendaftaran secura online melalui aplikasi SPSE; b. mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Fonnulir Keik:utsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukan dokumen asli yang tcrdiri dari : c. KTP Direktur/Pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan; d. Akta pendirian perusahaan dan akt.a perubahan terakhir (bila ada); dan e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sadan Usaha/Penanggungjawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan atau Perorangan bagi Penyedia barang/jasa perorangan. (4) Syarat dan ketentuan yang harus di penuhi oleh pengguna SPSE lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), adalah dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan sural lugas dan/ atau surat keputusan dari instansi masing-masing. IIIZZ:IIIIHIHIU "' IHIHIHIHHHIHI ... l'au.115 Layanan pengguna SPSE sebagaimana yang dimaksud pada Pasa ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan: a. ruang layanan pemasukan pcnawaran; b. ruang pelatihan; c. ruang verifikasi; cl. akses internet clan intranet untuk pengguna SPSE y1 berkunjung ke lokasi SPSE; e. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui inten telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan f. pengumumanatau infonnasi kepada Pcngguna SPSE j sedang menghadapi permasalahan teknis yang daj menghambat aktivitas pengguna SPSE. Pau.116 (1) Peaanganan masaJah scbagaimana yang dimaksud pada Pasa.l ayat (3} huruf c, merupakan penanganan kendala teknis ya terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dap dibuka oleh ULP/Pcjabal Pengadaan dan menuangkannya dale berita acara kesaksian. (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis kc LKPP jika berkait dengan: a. pennasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat disclesaikan ol LPSE; dan b. permasalabanyang belum tercak:up dalam aplikasi SPSE. Paaal 17 (1) Pemeliharaan dan pengamanan infraatr-uktur SPSE sebagaimtu yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf d, dilakukan deng, lerlebuh dahulu membuat mek.anisme pengelolaan dr pcngamanan server clan jaringan. (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepacla standar pengelola; data center. {3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatik. ketentuan suhu ruangan, caclangan sumber listrik ketika list.I PLN padam dan keamo..nan fisik. < • . . (4) Semua pengtanjurig yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE. (5) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaao seperti pemantauan dokumen dan penyimpanan data. Pasal 18 Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf e, di1aksanakan dengan melakukan: a. monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis; b. membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan traffic; c. pemanlauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi: d. pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/ atau perangkat lain; e. pemantauan kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan; dan/ atau f. pemberianakses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE. Pasal 19 (1) Pengarsipan dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf f, merupakan pengarsipan yang dilaksanakan dengan melakukan back up terhadap file sistem clan database SPSE. (2) Back Up sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindahkan (portable) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server. (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku. ':' . . BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pemcrintah Kabupaten Barru rnengalokasikan anggaran biaya untuk pengelolaan LPSE dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru. Pa.al 21 Peraturan Bupati in.i mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalarn Serita Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
16

PERUBAHaN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHON 2011 TENTANG RE'fRIBUSI JASA UMUM

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD. 2017/NO. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-XII/2014 mengenai Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur mengenai Ta.rif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
1.PERATURAN DAERAH TENTANG PER.UBAHAN KEDUA ATAS PERATURA11 DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.
NOMOR 8 TAHON 2011 TENTANG RE'fRIBUSI JASA UMUM
8 halaman

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/No.2, TLD.2015/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan aran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Bupati adalah Bupati Barru. 6. Jema’ah Haji adalah warga Kabupaten Barru yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 7. Biaya transportasi adalah biaya pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan bagi jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah asal. 8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji dengan pesawat terbang. 9. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jamaah Haji dari Pesawat Terbang. 10. Instansi terkait adalah Lembaga/Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah terdiri dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Barru, TNI dan/atau Polri. 11.Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Barru. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. BAB II BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI Pasal 2 (1) Biaya transportasi Jemaah Haji meliputi : a. biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji; b. pemberian pelayanan pada saat prosesi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji; dan c. pemberian pelayanan pengawalan jemaah haji dari embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah. (2) Besaran dan rincian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan data jemaah haji dari Kantor Kementrian Agama. (3) Pelaksanaan pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berkoordinasi dengan SKPD dan/atau instansi terkait dan dapat melalui kontrak kerja dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pasal3 (1) Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan efisiensi. (2) Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan khusus (sewa) dan bukan angkutan yang dipergunakan angkutan umum atau regular, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah haji. (3) Pelaksanaan sarana transportasi wajib memberikan asuransi terhadap jemaah haji. (4) Mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB III PEMBIAYAAN Pasal 4 Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
15

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 2.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuar, Pasal 9 ayat (7) dan Paaa.1 12 ayat (7) Peraturan Daerah J<abupaten Barru Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru, Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Moclal Daerah pacla Perusahaan Perseroan Oaerah Samudra Nusantara Barru;
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Unclang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Oaerah 'rtngkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Unda11gan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom01· 183, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah;m 1-#.mharan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta l<erja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelenasaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173): 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Daerah l(abupaten Barru Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Penclirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Barru Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10); Tambahan Lernbaran Negara Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah
BAB! KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III BENTUK,OBYEK,SUMBER,DANJUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB IV KOORDINASI BABV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 2 TAHUN 2021
11

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT