Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BABV PERAN SERTA MASYARAKAT BABVI PERENCANAAN BAB VII PELAKSANAAN BAB VIII ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN BAB IX KERJASAMA BABX KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN AB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII PENGHARGAAN AB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV KETENTUANPENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

11 September 2020

Tanggal Pengundangan

11 September 2020

Tanggal Berlaku

11 September 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 383 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka rnewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender antara laki-laki dan perempuan dalam pembangurian, sangat dipcrlukan pengarusutarnaan gender, sehingga dapat berperan serta secara adil dan setara clalam proses pernbangunan: b. bahwa seluruh proses pembangunan pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari kegiatan fungsional sernua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di tingkat pusal dan daerah; c. bahwa dalam rangka mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarus utarnaan gender secara terpaclu clan terkoordiuasl diperlukan pere.n perner-irrte.h daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b clan huruf c perlu menetapkan peraturan Oaerah Kabupaten Barru tentang Pengarusuramaan Gcnclcr Dalam Pembangunan Daerah; 1. Pasal 18 ayal (6) Unclang-Undang Dasar Negara Rcpublik lndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah ·ringkat II di Sulawesi (Lembaran j Negara Republik Indonesia 'fahun 1959 Nomor 74, -,, Menglngat Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Unclang-Undang Nomor 7 Tahun J 984 ten tang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Ben tuk Diakrtmirraai Terhadap Wanita (Lembaran Negara Rcpublik lndo11esia Tahun 1984 Nomor 29, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 1 l l concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 'J'ambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rurnah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Pera tu ran Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesta Nomor 5495); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pen1erintal1an Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentaug Pembinaan dan Pengawasan Penjrelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 12. Peraturau Menteri Dalam Negeri Nemer- 1 S T'ah u n 2(.)[.)2 tentang Pedornan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahuri 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahu,, 2 011 Nomor 927); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkA Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 5 1 , Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 20 l l Nomor 6); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BABV PERAN SERTA MASYARAKAT BABVI PERENCANAAN BAB VII PELAKSANAAN BAB VIII ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN BAB IX KERJASAMA BABX KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN AB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII PENGHARGAAN AB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV KETENTUANPENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020. 19 NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT