Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2019

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III: SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB IV: PENYELENGGARAAN SPALD BAB V: KELEMBAGAAN BAB VI: HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VII: PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII: KERJA SAMA BAB IX: SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN PROMOSI (SAKEP) BAB X: PEMBIAYAAN BAB XI: PERIZINAN BAB XII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII: MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV: KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XV: KETENTUAN PIDANA BAB XVI: KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

21 Agustus 2019

Tanggal Pengundangan

21 Agustus 2019

Tanggal Berlaku

21 Agustus 2019

Sumber

jdihn.go.id

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 262 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 7 TAHUN 2019 BARRU.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, jdihn.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK:

a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang - Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup; b. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik dalam Daerah merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Negara Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285): 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570): 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323); 13.Perarturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456): 14.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 39)
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III: SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB IV: PENYELENGGARAAN SPALD BAB V: KELEMBAGAAN BAB VI: HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VII: PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII: KERJA SAMA BAB IX: SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN PROMOSI (SAKEP) BAB X: PEMBIAYAAN BAB XI: PERIZINAN BAB XII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII: MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV: KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XV: KETENTUAN PIDANA BAB XVI: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
-
-
36

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2019

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT