Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pengawas
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan manajernen aparatur sipil negara yang berdasarkan sistem merit di
butuhkan pejabat pengawas aparatur sipil negara yang professional dan kompeten sesuai Standar Kornpetensi Jabatan Pengawas, bahwa Standar Kompetensi Ja
batan Pengawas dapat disusun oleh setia.p instansi pemerintah di lingkungan pemerintahan daerah, sesuai dengan kewenangannya, bahwa untuk menjamin kepastian hukum
, perlu disusun suatu peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan Pengawas.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017.
Materi pokok : Standar kompetensi jabatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 1822 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun
2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengalokasikan anggaran melalui pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut : Ketentuan Lampiran I diubah, Ketentuan Lampiran II diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 707 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggung jawab dalam upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat, bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya memberikan perhatian dan kepedulian untuk meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia melalui pemberian Santunan Kematian, bahwa Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Sasaran Pemberian Santunan Kematian, Persyaratan Dan Tata Cara, Besaran Santunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
Mencabut : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
147 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara
PERWALI Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pegawai Negeri Sipil harus memiliki integritas dan profesionalitas tinggi; bahwa untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berintegritas, perlu meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Materi pokok : Pemberian tambahan penghasilan pegawai, parameter tambahan penghasilan pegawai, tim pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai, penghitungan besaran tambahan penghasilan pegawai, indikator, pengurangan tambahan penghasilan pegawai, tambahan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai, penghentian pemberian tambahan penghasilan pegawai, pengelolaan administrasi tambahan penghasilan pegawai, pembayaran tambahan penghasilan pegawai.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Mencabut : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Jumlah halaman : 20 HLM, Lampiran : 9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Perwali Nomor 128 Tahun 2020 ttg Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing usaha industri diperlukan pengembangan desain industri pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bahwa upaya pengembangan desain industri perlu didukung dengan kelembagaan atau organisasi nonstruktural pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi serta pembentukan unsur organisasi nonstruktural pada Unit Pelaksana Teknis sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diubah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2020.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB V, Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja, bahwa penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabadan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Mekanisme kerja dan proses bisnis.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Jumlah halaman : 12 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Walikota
Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada
Dinas Kesehatan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka perlu mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, bahwa penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja diperlukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Pembentukan, Kedudukan dan susunan organisasi, Tugas dan fungsi, Satuan pemeriksaan internal, Komite medis, Unit kerja fungsional, Dewan pengawas dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020.
Materi pokok : Kemantren, Kelurahan dan Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan
Jumlah Halaman : 10 HLM; Lampiran : 32 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Mencabut
PERWALI Kota Yogyakarta No. 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
PERWALI Kota Yogyakarta No. 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PERWALI Kota Yogyakarta No. 133 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
PERWALI Kota Yogyakarta No. 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
Materi pokok : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM, Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian Dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Mencabut : Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 95); b. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 96); c. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 97); d. Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 98); e. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 99); f. Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 100); g. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 101); h. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 102); i. Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 103); j. Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104); k. Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 105); l. Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 106); m. Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 107); n. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 108); o. Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 109); p. Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 110); q. Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100); r. Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 133); dan s. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 101).
Jumlah Halaman : 37 HLM; Lampiran : 301 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah
Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Inspektorat Daerah, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Mencabut : Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Jumlah Halaman : 16 HLM; Lampiran : 113 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat