PERWALI Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu pemenuhan dengan melibatkan penyedia jasa; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Walikota dimaksud.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2020.
Materi Pokok : Jenis Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, Rekomendasi Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, Hak dan Kewajiban, Berakhirnya Kontrak, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian, Penilaian Prestasi Kerja, dan Sistim Informasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
Mencabut : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta; b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah halaman : 14 HLM, Lampiran : 19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 145 Tahun 2020
PERWALI Kota Yogyakarta No. 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota
Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan
Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan
Di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, perlu menyesuaikan kembali pengaturan mengenai rincian tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020.
Materi pokok : Mengubah rincian tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85).
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Mengubah : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85).
Jumlah Halaman : 3 HLM; Lampiran : 3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2020
PERWALI Kota Yogyakarta No. 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERWALI Kota Yogyakarta No. 136 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwali kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Ketiga atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Penjabaran Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2020, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 .
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 136).
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Jumlah halaman : 4 HLM, Lampiran : 14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rintisan Kelurahan Budaya
ABSTRAK:
bahwa Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu didukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan; b. bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya maka dibentuk Rintisan Kelurahan Budaya.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014.
Materi pokok : Penetapan Rintisan Kelurahan Budaya, Klasifikasi Rintisan Kelurahan Budaya, Kelembagaan, Forum Komunikasi Rintisan Kelurahan Budaya, Pembinaan dan Pelestarian dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Jumlah Halaman : 10 HLM; Lampiran : 20 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyesuaikan ketentuan tentang perizinan dan nonperizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014.
Materi pokok : Penyelenggaraan OSS, Perizinan dan Nonperizinan Daerah, Tim Teknis.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Jumlah Halaman : 10 HLM; Lampiran : 10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 138 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan konstruksi yang efektif dan efisien serta tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ada pedoman standar harga barang dan konstruksi; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, beberapa ketentuan sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 , Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020.
Materi Pokok : Standar Harga Barang dan Konstruksi, dan Izin di luar Standar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 106 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2020
PERWALI Kota Yogyakarta No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019 ttg Standar Harga Barang Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasa yang efektif dan efisien serta tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ada pedoman standar harga jasa; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2019 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019.
Materi pokok : Standar harga jasa, Izin di luar standar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 62 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2020
PERWALI Kota Yogyakarta No. 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua atas Perwali kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan RSUD Kota Yogyakarta Nomor HK.03.01/4.3/077/2020 dan 415/125/PKS-RSUD/XI/2020 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid19) Kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, maka Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran melalui pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2020, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2020.
Materi Pokok : Penjabaran APBD TA 202
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2020.
Jumlah Halaman : 3 HLM; Lampiran : 18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2020
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka telah dibentuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2020.
Materi pokok : Pembentukan, Kedudukan, UPT Penilaian Kompetensi Pegawai, kelompok jabatan fungsional serta Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Mencabut : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2020
PERWALI Kota Yogyakarta No. 110 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi,
Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata
Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka telah dibentuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020.
Materi pokok : Pembentukan, Kedudukan, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, UPT Pengelolaan Taman Budaya, kelompok jabatan fungsional serta Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Mencabut : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman : 15HLM; Lampiran : 2 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
