Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2020
Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMateri Pokok : Jenis Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, Rekomendasi Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, Hak dan Kewajiban, Berakhirnya Kontrak, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian, Penilaian Prestasi Kerja, dan Sistim Informasi.
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta
T.E.U.
Indonesia, Kota Yogyakarta
Nomor
146
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2020
Tempat Penetapan
Yogyakarta
Tanggal Penetapan
15 Desember 2020
Tanggal Pengundangan
15 Desember 2020
Tanggal Berlaku
15 Desember 2020
Sumber
BD.2020/NO.147
Subjek
PENGADAAN BARANG/JASA - STANDAR/PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Yogyakarta
Bidang
HUKUM UMUM
Halaman ini telah diakses 21 kali
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mencabut :
-
PERWALI Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta
-
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan