Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 18 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

3 Tahun 2024 ttg Pertangg...aan APBD TA 2023.pdf

apbd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
968 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

2 Tahun 2024 ttg Perlindu...an Berkelanjutan.pdf

pertanian

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRAK:

Bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. bahwa peningkatan pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri lainnya mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 1 Tahun 2011, PP No. 12 Tahun 2012, PP No. 25 Tahun 2012, PP No. 30 Tahun 2012
Tujuan Peraturan Daerah ini adalah : a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian. Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: a. perencanaan dan penetapan; b. pengembangan; c. penelitian; d. pemanfaatan; e. pembinaan; f. pengendalian; g. alih fungsi; h. sistem informasi; i. pengawasan; j. pembiayaan; k.peran serta masyarakat; l. penyidikan; dan m. sanksi pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
18 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Kesehatan

Download file:

1 Tahun 2024 ttg Kawasan Tanpa Rokok.pdf

kesehatan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2012
Penetapan KTR dimaksudkan untuk melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap Rokok. Tujuan penetapan KTR adalah untuk: a. memberikan perlindungan dari bahaya asap Rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif; b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat; c. melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok; e. memenuhi rasa aman dan nyaman warga; f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan g. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
14 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Perekonomian

Download file:

21 Tahun 2024 ttg Tahun 2...olaan Pasar_0001.pdf

ekonomi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 21

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan sarana perdagangan sebagai penunjang teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi perdagangan di Kabupaten Pelalawan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, maka pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Permendag No. 96 Tahun 2017, Perda No. 10 Tahun 2016, Perbup No. 20 Tahun 2022
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Klasifikasi, Kedudukan dan Susunan Organisasi 3. Tugas Pokok dan Fungsi 4. Tata Kerja 5. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pemberian Nomor Induk Kepala Desa Dan Nomor Induk Perangkat Desa

Abstrak

Download file:

18 Tahun 2024 ttg Pemberi...Kepala Desa_0001.pdf

desa - perangkat desa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 4

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Nomor Induk Kepala Desa Dan Nomor Induk Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi dan inventarisasi serta memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat pada pelaksanaan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah; bahwa salah satu wujud pembinaan dan pengawasan serta sebagai motivasi dalam melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa, perlu memberikan identitas Kepala Desa dan Perangkat. bahwa dalam pemberian identitas Kepala Desa dan Perangkat, perlu diatur pedoman pemberian nomor induk Kepala Desa dan nomor induk Perangkat Desa.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 1 Tahun 2015, Perda No. 10 Tahun 2016, Perda No. 1 Tahun 2017
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini Meliputi: a. pemberian NIKD dan NIPD; dan b. pembiayaan NIKD dan NIPD berfungsi sebagai: a. penginventarisasi data Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan b. pemutakhiran data Kepala Desa dan Perangkat Desa. Setiap Kepala Desa diberikan NIKD dan Perangkat Desa diberikan NIPD. NIKD dan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 23 (dua puluh tiga) digit yaitu: a. 8 (delapan) digit pertama tahun, bulan dan tanggal lahir; b. 10 (sepuluh) digit kedua setelah delapan digit sebagaimana dimaksud pada huruf a kode provinsi, kabupaten, kecamatan, desa; c. 1 (satu) digit selanjutnya kode jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan d. 4 (empat) digit terakhir kode register Kepala Desa atau Perangkat Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025

Abstrak

Standar / Pedoman

Download file:

16 Standar Satuan Harga T...BArang Jasa_0001.pdf

Satuan Harga Tertinggi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 debagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 10 (sepuluh) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Penetapan Standar Satuan Harga; Fungsi, Kriteria Dan Pelaksanaan Standar Satuan Harga; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
7 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

15 Tahun 2024.pdf

rencana kerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah diverifikasi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 2 Tahun 2018, Perpres No. 18 Tahun 2020, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 59 Tahun 2021, Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021, Perda No. 7 Tahun 2014, Perda No. 10 Tahun 2016, Perda No. 3 tahun 2021, Perda No. 12 Tahun 2023, Perbup No. 45 Tahun 2023, Perbup No. 14 Tahun 2024
Renja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD, memuat evaluasi pelaksanaan, tujuan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam peyusunan RKA SKPD Tahun 2025. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk : a. mewujudkan program pembangunan Daerah yang sinergis, selaran, seimbang dan berkesinambungan, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah; dan b. sebagai acuan bagi seluruh Perangkat. Daerah dalam Menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
9 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

14 Tahun 2024.pdf

rencana kerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 14

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 2 Tahun 2018, Perpres No. 18 Tahun 2020, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 59 Tahun 2021, Kepmendagri No, 050-5889 Tahun 2021, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: a. mewujudkan program pembangunan Daerah yang sinergis, selaras, seimbang dan berkesinambungan, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD; dan b. sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2024.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025

Abstrak

Standar / Pedoman

Download file:

13 Tahun 2024.pdf

standar - belanja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 13

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PermenPUPR No. 8 Tahun 2023, Perda No. 10 Tahun 2016,
ASB dalam Peraturan Bupati ini untuk menentukan standar beban kerja dalam penyusunan RKA-SKPD yang diajukan Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebuah kegiatan. ASB mempunyai manfaat sebagai berikut: a. sebagai standar oleh Tim Anggaran Pemerimtah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA-SKPD yang diusulkan; b. sebagai standar penyusunan plafon anggaran Perangkat Daerah; c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran RKA-SKPD

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
7 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pemberian Penghargaan Umrah Untuk Masyarakat

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

11 Tahun 2024 ttg Pemberi... Masyarakat_0001.pdf

agama

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Penghargaan Umrah Untuk Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa sebagai bentuk wujud perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang berprestasi, berpartisipasi dan/atau berdedikasi dalam pembangunan mental, spiritual maupun pembangunan di bidang lainnya di Kabupaten Pelalawan, perlu diberikan penghargaan
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Nomor 10 Tahun 2016
Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu. sebagai pedoman pemberian Penghargaan Umrah untuk masyarakat beragama Islam yang berprestasi, berpartisipasi, dan/atau berdedikasi dalam pembangunan Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. sasaran penerima Penghargaan Umrah; b. pelaksanaan pemberian Penghargaan Umrah; c. biro perjalanan umrah; d. pembiayaan; dan e. pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2024.
14 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT