Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan dan Pengendalian Penduduk Pendatang yang Menetap dan Tinggal Sementara di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan meningkatnya penduduk pendatang yang ingin
menetap dan tinggal sementara di Kabupaten Jembrana perlu
adanya pengawasan dan pengendalian penduduk pendatang di
Kabupaten Jembrana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penduduk Pendatang menetap dan Tinggal
Sementara di Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
Uadang - Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Normor 5 Tahun 1995
BAB II PERPINDAHAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK PENDATANG
Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan dikeluarl<an Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor
94 Tahun 2001 dan perubahannya dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2006.
-
-
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2019
peraturan bupati kabupaten jembrana - TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013.
Ketentuan umum; pemberian tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas; pembayaran tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas; pendanaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BLIMBINGSARI KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan
desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Blimbingsari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM,BATAS DESA BLIMBINGSARI,Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
-
-
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 17 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat II Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota, Bupati bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan,
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan
masyarakat;
b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat II
Jembrana sebagai salah satu sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, sehingga perlu ditetapkan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat II
Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 30 Tahun 2013; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2012;
1.KETENTUAN UMUM; 2.NDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN; 3.PENGORGANISASIAN; 4.PELAKSANAAN; 5.PELAPORAN ; 6.MONITORING DAN EVALUASI; 7.PENGEMBANGAN KAPASITAS 8PENDANAAN ; 9.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 10.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2014.
-
45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jembrana Tahun 2006
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya laporan Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah ( LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi misi dan Tuiuan serta Sasaran Organisasi
b. bahwa untuk metaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pernerintah ( LAKIP ) dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemeintah ( LAKIP) Kabupaten Jernbrana:
Undang-Undang Nomor 69 T ahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tanun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004
Peraturan Pemrintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005
lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2007
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2007
Pasal 4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2007.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelola Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Ketentuan umum; kekuasaan penglolaan keuangan desa; anggaran pendapatan dan belanja desa; pengelolaan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
34 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 17 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan
Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, disebutkan
persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi
persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk
mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan
gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya
kebakaran dan bahaya petir;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung
dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/ atau
dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit
manajemen pengamanan kebakaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Manajemen Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan 24/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan
26/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 19 Tahun 2009;
1.KETENTUAN UMUM; 2.OBYEK DAN KLASIFIKASI RISIKO BAHAY A KEBAKARAN; 3.MANAJEMEN PENCEGAHAN KEBAKARAN; 4.MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN GEDUNG ; 5.MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA ; 6.MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LINGKUNGAN; 7.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 8.KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2013.
-
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 17 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan akan sumberdaya
manusia yang memiliki kualitas sebagai pelaksana pembangunan,
perlu mengadakan penanganan yang sungguh-sungguh mengenai
fisik, mental dan moral anak usia sekolah secara berkelanjutan,
melalui penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
b. bahwa dalam penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah secara
terpadu, diperlukan suatu Organisasi yang dapat bekerja sama antar
lintas program rnaupun lintas sektor terkait.
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b diatas, rnaka dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Usaha Kesebatan Sekolah Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nornor 69 Tabun 1958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Keputusan Presiden Nomor 136
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999
Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2006.
-
-
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 17 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Asuransi Kematian Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penduduk Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan, maka pengaturan mengenai asuransi
kematian ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Asuransi
Kematian Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penduduk
Kabupaten Jembrana.
Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012;
1.KETENTUAN UMUM; 2.PROGRAM ASURANSI; 3.PESERTA ASURANSI; 4.MANFAAT SANTUNAN; 5.TATA CARA MEMPEROLEH KLAIM ASURANSI; 6.PEMBIAYAAN; 7.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2012.
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 17 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemberian dan pertanggung jawaban
Bantuan Pemerintah Kabupaten Jembrana sehingga seluruh
permohonan bantuan memperoleh nilai dan kesempatan yang
sama, dipandang perlu menyusun pedoman sesuai dengan
ketentuan yang berlaku ;
b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban
Bantuan Pemerintah Kabupaten Jembrana ;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2010;
1.KETENTUAN UMUM; 2.BANTUAN HIBAH; 3.BANTUAN SOSIAL; 4.BANTUAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH; 5.BANTUAN KEUANGAN; 6.BANTUAN PARTAI POLITIK; 7.BANTUAN TIDAK TERDUGA; 8.TUGAS DAN WEWENANG; 9.PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN; 10.PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2011.
-
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
