Pencarian Peraturan

PEMBENTUKAN DESA KALENNA BONTONGAPE, DESA PATTINOANG, DESA POPO KECAMATAN GALESONG SELATAN DAN DESA PARANGBODDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

2006

Peraturan Daerah (Perda) NO. 08, LD.2006/NO.08

Peraturan Daerah (Perda) tentang PEMBENTUKAN DESA KALENNA BONTONGAPE, DESA PATTINOANG, DESA POPO KECAMATAN GALESONG SELATAN DAN DESA PARANGBODDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan BAB II , pasal 2 peraturan daerah kabupaten takalar nomor 11 tahun 2004 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa , maka desa bontomangape. desa parangmata, desa barammamase kacamatan polengbangkeng utara telah memenuhi syarat untuk dimekarkan: b. bahwa berdasarkan musyawarah kepala desa dan BPD tanggal 30 juli 2005 tentang pemekaran desa bontomangape, musyawarah kepala desa dan BPD tanggal 14 januari 2006 tentang pemekaran desa parangmata, musyawaah kepala desa dan BPD tanggal 25 januari 2006 tentang pemokaran desa barammamase, musyawarah kepala desa dan bpd tanggal 5 januari 2006 tentang pemekaran desa pa'rapunganta; c. bahwa berdasarkan evaluasi tim tingkat kab. takalar ke desa bontomangapo, desa parangmata, desa barammamase dan desa pa,rajunganta memenuhi syarat untuk dimekarkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c di atas perlu membentuk peraturan daeah kabupaten takalar tentang pembentukan desa kalenna bontongape, desa pattinoang, desa popo kecamatan galesong selatan dan desa parangpaddo kecamatan polongbangkeng utara
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 pembentukan daerah-daerah tingkat i di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74 , tambahan lembaran negara nomor 1822); 2. undang-undang nomor 10 tahun 2004 pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara tahun 2004 nomor 53 , tambahan lembaran negara nomor 4359); 3. undang-undang nomor 32 tahun 2004 pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 , tambahan lembaran negara nomor 4437); 4. undang-undang nomor 23 tahun 2004 pembentukan daerah-daerah tingkat i di sulawesi lembaran negara tahun 2004 nomor 126 , tambahan lembaran negara nomor 4438); 5. peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa ( lembaran negara tahun 2005 nomor 158 , tambahan lembaran negara nomor 4587); 6. peraturan desa kabupaten takalar nomor 11 tahun 2004 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TERBENTUKNYA DESA KALENNA BONTONGAPE, DESA PATTINOANG, DESA POPO KECAMATAN GALESONG SELATAN DAN DESA PARANGBADDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA BAB III : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2006.
7

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2006/NO.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

ABSTRAK:

a. bahwa peranan partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dan mendukung pengembangan kehidupan demokrasi di Daerah dan menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat; b. bahwa untuk meningkatkan peranan partai politik sebagaimana dimaksud huruf “a” di atas di pandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik secara proporsional menurut kemampuan keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251). Republik Indonesia 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447; 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan : Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513); 11. Keputusan presiden Nomor 53 tahun 2003 tentang pola Organisasi dan tata kerja komisi Pemilihan Umum (KPU); 12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang pedoman pengajuan,penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik; 13. Peraturan Daerah Kabupaten TAkalar Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 34); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 seri D Nomor 03); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2003 Nomor 17 seri D.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsure pentelenggara pemerintahan daerah; 3. KEPALA Daerah adalah Bupati Takalar 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar ; 5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Takalar; 6. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar; 7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia Secara Sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota,masyarakat,bangsa dan Negara melalui pemilihan Umum; 8. Dewan pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik ditingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus-pengurus partai politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai/DPD Wilayah Propinsi atau sebutan lainnya. BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran Administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik,Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik; (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik di Kabupaten Takalar yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar hasil pemilihan umum Tahun 2004; (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun angaran. Pasal 3 (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di dewan Perwakilan Daerah Takalar hasil pemilihan Umum Tahun 2004. (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Takalar. Pasal 4 Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp.19.000.000.; BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN Pasal 5 (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada partai politik disampaikan secara tertulis oleh dewan pimpinan Cabang Partai Politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada bupati Takalar. (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kop surat dan cap stempel pertain politik dengan melampirkan: a. keputusan DPP Partai Politik/DPW Partai politik atau sebutan lain yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua Umum dan secretariat Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya. b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang. c. Surat keterangan Autentik hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris KPUD; d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peundang-undangan apabila memberikan keterangan tidak benar yang ditandatangani oleh ketua dan secretariat DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. e. Lampiran tersebut pada huruf a,b,c,dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua) Pasal 6 Surat pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,tembusannya disampaikan kepada ketua KPUD dan kepala Dinas Kesejahteraan sosial dan kesatuan Bangsa. BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK Pasal 7 (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan,penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan,penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik Kabupaten Takalar. (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala dinas kesejahteraan sosial dan kesatuan bangsa Kabupaten Takalar; (3) Pembentukan tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati. (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan belanja Daerah KAbupaten Takalar. Pasal 8 Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebgaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan daerah ini. BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 9 (1) Penyerahan bantuan Keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh bupati Takalar atau pejabat yang ditunjuk. (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor Rekening Bank atas nama DPC partai politik atau sebutan lainnya. b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh ketua dan bendahara DPC partai politik; c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap empat yang ditandatangani oleh Bupatiatau pejabat yang ditunjuk sebagai pihak pertama dan oleh ketua dan bendahara DPC partai politik lainnya sebagai pihak kedua. (3) Bentuk aberita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebgamana dimaksud pada ayat 2 huruf c tercantum dalam lampiran II peraturan Daerah ini. BAB IV LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 10 (1) Laporan penggunaan bantuan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati Takalar. (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah diaudit oleh badan pengawasan Daerah Kabupaten Takalar disampaikan kepada ketua KPUD kabupaten Takalar. Pasal 11 Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) tercantum dalam lampiran III peraturan Daerah ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui,memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran derah kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2006.
12

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2006/NO.04

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah No.17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil-wakil ketua dan Anggota DPRD Kab. Takalar sudah tidak sesuai lagi; b. Bahwa Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2004 belum memuat tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Takalar; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 2851); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, : Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 29, tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 104 Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Nomor 4022); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar; 13. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 578/VIII/Tahun 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Periode 2004-2009 Hasil Pemilu Tahun 2004; 14. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 736/X/Tahun 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar; 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Nomor 15/DPRD/XII/2004 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.
PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kabupaten Takalar. b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Kabupaten Takalar. f. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. g. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. h. Sekretariat DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin sekretariat DPRD. i. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan pada seseorang untuk mendapatkan Penghormatan, Perlakuan dan Tata Tempat dalam acara Resmi atatu Peresmian Resmi. j. Protokol adalah Serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan Masyarakat. k. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya. l. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara Kenegaraan dan Acara Resmi. m. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau acara resmi. n. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian Hormat Bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara Kenegaraan atau Acara Resmi. o. Uang Refresentasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. p. Uang Paket adalah Uang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri Rapat-rapat. q. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil- wakil Ketua dan Anggota DPRD. r. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Ketua dan wakil ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya. s. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku. t. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, Rumah Dinas dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, Pemberian Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat/tewas dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah. BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi. (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah. b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah. c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Tata Tempat Pasal 3 Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagai berikut : a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah; b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya: c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/badan dan atau satuan Kerja Daerah lainnya. Pasal 4 Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut : a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD; b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD; c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai kondisi ruang rapat. Pasal 5 Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut : a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah; b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan; d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat; g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pasal 6 Tata Tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi : a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah; b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan; c. Setelah Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah; d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kiri Kepala Daerah; e. Sekretaris DPRD, duduk dibelakang Pimpinan DPRD; f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri. Pasal 7 Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut : a. Pimpinan sementyara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri; c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan. Bagian Ketiga Tata Upacara Pasal 8 (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera; (2) Untuk keseragaman, Kelancaran, Ketertiban dan Kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Bagian Keempat Tata Penghormatan Pasal 9 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan Penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah; (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 10 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas : a. Uang Representase b. Uang Paket c. Tunjangan Jabatan d. Tunjangan Panitia Musyawarah e. Tunjangan Komisi f. Tunjangan Panitia Anggaran g. Tunjangan Badan Kehormatan h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya. Pasal 11 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Refresentasi (2) Besarnya Uang refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Ketua DPRD sebesar Gaji Pokok Bupati; b. Wakil Ketua sebesar 80 % dari Uang Refresentasi Ketua DPRD; c. Anggota DPRD sebesar 75 % dari Uang Refresentasi Ketua DPRD; (3) Selain Uang Refresentasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 12 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberukan uang paket. (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Ketua DPRD sebesar 10 % dari uang Referensi Ketua DPRD. b. Wakil Ketua DPRD sebesar 10 % dari uang Refresentasi Wakil Ketua DPRD. c. Anggota DPRD sebesar 10 % dari Uang Refresentasi anggota DPRD. Pasal 13 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan. (2) Besarnya tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Ketua DPRD sebesar 145 % dari tunjangan Refresentasi Ketua DPRD. b. Wakil Ketua DPRD sebesar 145 % dari tunjangan Refresentasi Wakil Ketua DPRD. c. Anggota DPRD sebesar 145 % dari tunjangan Refresentasi Anggota DPRD. Pasal 14 Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggara atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut : a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. Pasal 15 Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pasal 16 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya diberikan Jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak. (3) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya General Check Up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. Pasal 17 (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Jabatan beserta Perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan. (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD. (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Pasal 18 (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta perlengkapannya. (2) Belanja pemeliharaan Rumah Dinas dan Perlengkapannya dibebankan pada APBD. (3) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Pasal 19 Rumah Jabtan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya. Pasal 20 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Pasal 21 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari: a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun (2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas dipertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran. Pasal 22 Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan: a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang refresentasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang refresentasi; b. Bantuan biaya pengurusan jenazah. Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pasal 23 (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan: a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang refresentasi. b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang refresentasi. c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang refresentasi. d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang refresentasi. e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang refresentasi. f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang refresentasi. (3) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya. (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pasal 24 (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD. (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan: a. Rapat-rapat; b. Kunjungan Kerja; c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah; d. Peningkatan sumber daya manusia dan prefesionalisme; e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 25 (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD. (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10 dianggarkan dalam pos DPRD. (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut pada ketentuan pasal 20 dianggarkan dalam pos DPRD (4) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang Jasa; c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan; e. Belanja Modal. (5) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 26 Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum. Pasal 27 (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. (2) Penyusunan pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Segala akibat keuangan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD. BAB VII Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil- wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Takalar dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 30 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2006.
13

BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DIKABUPATENTAKALAR

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2006/NO.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuanPasal29ayat(2) Undang-Undang Dasar1945Negacamenjaminkebebasantiap-tiappenduduk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing· masing; b. bahwa salahsatu kewajiban dari pe1altsanaan ajacan Agama Islam adalah tercennir. deri pakaiannya dalam kehidupan sehari hari; c. bahwa menutup aural dalam ajaran Islam hukumnya adalah wajib, baik di dalam pelaksanaan ibadah maupun yang becsifat muamalah ; d bahwa untuk terlaks..nanya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah dan dalatn upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Talcalar yang beriman dan bertaqwa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah ten tang Berpabian Muslim dan Muslimah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Noni.or 1822) ; ( PERDA No.02 T,hun 2006 )II --------- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan I.Atmbaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negffl Sipil (Lembaga Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nam.or 3176); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Garis- Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG BERPAKAJAN MUSUM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN TALAKAR BABI KETENTIJAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Takalar b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah . c Kepala Daerah adalah Bupati Takalar nr PEROA No.02 T,huo 2006 ) d Pakaian Muslim dan Muslimah adalah Pakaian yang berlandaskan Islam yaitu menutup aural. e. Masyarakat adalah orang yang BerdomisiTi atau bekctja di Kabupalcn Takalar BABII MAKSUO DAN 1lJJUAN Bagian Pertama Maksud Pasa12 Maksud berpalcaian Muslim dan Muslimah bagi masyarakat adalah untuk menggambarkan seseorang atau masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhana Wata'ala serta ta.at menjalanbn syariat Agama Islam. Bagian Xedua Tujuan Pasal 3 Tujuan BerpaJcai.an Musllm dan Muslimah adalah: (1) Membentuksikap sebagai seorang Muslim danMusllinL't yang berakhlak mulia. (2) Membiasakan diri berpuaian Muslim dan Muslimah dab.tn kehidupan �ttari-hari baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam masyarabt umum. (3) Menciptakan masyafabt yang taat menjalankan aj•ariat agamanya. Bagian ktig., Fw,g,i Pasal 4 Fungsi berpabi&n Muslim dan Muslimah adalah untuk menjalanbn dan melaksanakan perintah ajaran agama I.slam serta untulc menghindari kemungkinan terjadinya perlakuan dan g_angguan dari pihak lain. ( ""'°"'No.on....,"'°' JD BABIII KEWAJ)BAN DAN PELAKSANAAN Bagian Pert.tma Kewajiban Pasal 5 Sctiap karyawan/karyawati daerah, mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi, siswa SMA, SMK, Madrasah Aliah, pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang beragama Islam diwajibkan berpakaian Muslim dan Muslimah sedangkan bagi masyarakat umum yang beragama Islam bersifat himbauan. Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 6 (1) Berpakaian muslim dan muslirnah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5 dilaksanakan pada : a. Kantor-kantor Pemerintah, BUMN dan Swasta b. Sekolah Negeri dan Swasta mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah 'Isanawiyah (Mfs), Sekolah Menengah Atas, 5MK. Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Ttnggi. c. Lembaga -lembaga Pendidibn Sekolah dan Luar Sekolah d. Acara - acara resmi (2) Bagi masyankatwnwn diltlmbau untuk beq>akaianMuslirn dan Muslirnah dalam kehidupan s..:hari-hari termasuk pad a acara hi bu ran um um. (3) Bagi masyarakat yang ingin mengadakan Pesta Perkawinan I Khitanan dan sejenisnya yang diiringi dengan hiburan dengan tujuan menghibur masyarakat maka diwajibkan membuat pernyato.an sanggup menampdkan busana muslim atau pakaian yang menutup aural Pasal 7 (1) Ketentuan pakaian Muslim dan Muslirnah bagi karyawan/karyawati pada Kantor Pemc:inbh, BUMN dan Swasta sebagaimana tersebut pada pasaJ 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: ' · II( "'""" No.02 T .... , 2006 j a. l(aryawan 1 ). Memakai celana panjang. • 2). Memakai baju Jengan panjang/pendek b. J<aryawati (1) Memakai baju lengan paajang yang menutupi pinggul. (2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki (3) Memakai kerudung yang menu tu pi ram but, tclinga, bahu, tcngkuk dan dada. ('2) Pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk lekuk tubuh (tidak ketal). (3) Ketentuan mengenai palcaian Muslim dan Muslimah di atur lcbih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 8 (1) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah bagi pe.lajar, siswa(i) dan mahasiswa (i) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat {1) huruf " b" adalah sebagai berikut : a. Lakj-Jakj 1). Memakai c:elana panjang/sampai lutut 2). Memakai baju lengan panjanglpendek b. Peo:mpuan (1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada. ('2) Bagi Pelajar dan Siswi me:maka.i rok panjang yang menutupi .sampai mata kaki.. (3) BagiMahasiswime:n,akai rokatau celana panjangyang menutupi sampai mata k.aJd (4) Memakai U:rudung yang menutupi rambut. telinga. bahu. Jeher. tengkuk dan dada. ('2) Paka.ian sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) tidak tembus pandangdan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk �buh (tidalc ketat). (3) Ketentuan mengenai model pabian Muslim dan Muslimah diatur lebih Janjut dengan Keputusan Kepala Daerah. ( P8Ull< No.02T,hun 2006 )11 T---------------.- Pasal 9 Ketentuan memakai pakaian Mu.slim dan Muslimah pada lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah sebagaimcna dimaksud pada pasal 6 cyat ()) huruf "c:" mengikuti ketentuan yang berlaku pada karyawan dan karyawati. Pasal 10 Ketentuan memakai pakaian muslim dan muslimah pada acara resmi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf "d" menyesuaikandengan jenis dan ketentuan yang berlaku setempat. BAB IV SANKS I Pasal 11 Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Oaerah ini dikenakan sanksi sebagai berilcut : a. Bagi karyawan/karyawati/guru-guru dan kedudukannya dianggap sama dengan pegawai dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai b. Bagi Pelajar, siswa/ siswi dan mahasiswaJ mahasiswi dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut: 1. Ditegur 8eata lisan 2. Ditegur secara tertulis 3: Diberitahub.n/disampaikan kepada orang tua. c. Bagi panitia yang menyelenggarakan Acara Resmi dalam undangannya dicantumkan ketentuan berpakaian Busan.a Muslim. d. Bagi masyarabt yang mengadakan pesta �bagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dikenalcan sanksi dengan menghentikan pelaban.aan hiburan tersebut. II( • ..,,.No.OlT,hunl006) • BABV PENCAWASAN Pasal 12 • Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 (1) Peraturan Daerah ini hanya berlakc bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili atau bekerja da1am wilayah Kabupaten Takalar. (2) Bagi ka.ryawan/karyawati, mahasiswaJmahasiswi, siswa/siswi dan pelajar serta masyarakat yang lidak beragama Islam, busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENU1VP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Oaerah ini sepanjang mengenai pelak,anaannya akan dlatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 15 Peraturm Daerah ini mulai berlaku efelctif 1 (satu) Tahun sejak tanggal cliundangbn. Agar setiap orang dlpat mengetahWnya memerlntahbn Penguudangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2006.
9

PEMBENTUKAN KELURAHAN TAKALAR KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

2005

Peraturan Daerah (Perda) NO. 03, LD.2005/NO.03

Peraturan Daerah (Perda) tentang PEMBENTUKAN KELURAHAN TAKALAR KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

ABSTRAK:

a, bahwa berdasarkan Bab IV pasal 4 peraturan daerah kabupaten takalar nomor 12 tahun 2003 tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan kelurahan maka desa takalar kecamatan mappakasanggu telah memenuhi syarat untuk menjadi kelurahan takalar; b. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk peraturan daerah tentang pembentukan kelurahan takalar kecamatan mappakasanggu
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daeah tingkat II di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822); 2. undnag-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundnag-undangan (lembaran negara tahun 2004 nomor 55 , tambahan lembaran negara nomor 4389) 3. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4432); 4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ( lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438); 5. peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa (lembaran negara republik tahun 2001 nomor 142); 6. keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 trntang susunan organisasi departemen dalam negeri sebagaimana telah diubah terkakar dengan keputusan presiden nomor 27 tahun 1999 7. peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa peraturan menteri dalam negeri keputusan menteri dalam negeri dan instruksi menteri dalam negeri mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa 8. kaputusan menteri dalam negeri nomor 05 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaluran mengenai kelurahan 9. peraturan daerah kabupaten takalar nomor 12 tahun 2003 tentang pembentukan pengapusan dan penggebungan kelurahan
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TERBENTUKNYA KELURAHAN TAKALAR BAB III : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2005.
4

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL DALAM KABUPATEN TAKALAR

2004

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2004/NO.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL DALAM KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya penertiban dan pengembangan usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat berperan dan mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga perlu mengatur pemberian perizinan dibidang usaha jasa konstuksi yang dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk peraturan daerah tentang pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional dalam kabupaten takalar
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-dearah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822); 2. undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan azas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara tahun 2000 nomor 246 , tambahan lembaran negara nomor 4048); 3. undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi (lembaran negara tahun 1999 nomor 72 , tambahan lembaran negara nomor 3848); 4. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 60 , tambahan lembaran negara nomor 3839); 5. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (lembaran negara tahun 1999 nomor 54 , tambahan lembaran negara nomor 3833); 6. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstuksi (lembaran negara tahun 2000 nomor 63, tambahan lembaran negara nomor 3955), 7. keputusan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi (lembaran negara tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara nomor 3956), 8. keputusan pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi (lembaran negara tahun 2000 nomor 65, tambahan lembaran negara nomor 3957) 9. keputusan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah (lembaran negara tahun 2001 nomor 119, tambahan lembaran negara nomor 4139) 10. keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknis penyusunaan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang , rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden 11. keputusan pesiden nomor 80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 12. keputusan menteri permukinan dan prasarana nomor 369/KPTS/M/2001. tentang pedoman pemberian izinusaha
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : WEWENANG PEMBERIAN IUJK BAB IV : JENIS, BNTUK DAN BIDANG USAHA BAB V : SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IUJK BAB VI : BIAYA ADMINISTRASI BAB VII : PERIZINAN, JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN BAB VIII : TANGGUNG JAWAB BAB IX : PENGAWASAN BAB X : SANKSI ADMINISTRASI BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2004.
8

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN

2004

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2004/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa/kelurahan pemerintah daerah perlu mengikut sertakan masyarakat dan pihak swasta sebagai upaya pemberdayaan masyarakat b. bahwa keberadaan lembaga keseketahanan masyarakat desa (LKMD) yang selama ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa/kelurahan yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah, perlu ditinjau dan diguna dengan wadah yang lebih benuansa pemberdayaan masyarat yang pembentukannya dilakukan oleh masyarat di desa/kelurahan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk peraturan daerah tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa-kelurahan
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-dearah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822); 2. undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah(lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839); 3. undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 72 , tambahan lembaran negara nomor 3848); 4. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (lembaran negara tahun 1999 nomor 72 , tambahan lembaran negara nomor 3851); 5. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952), 6. keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden 7. keputusan presiden republik indonesia nomor 49 tahun 2001 tentang penataan lembaga kesehatan masyarakat desa 8. keputusan negeri dalam negeri nomor 67 tehun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyusuaian peristilaban dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAM DAN PEMBENTUKAN BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV : TUGAS DAN FUNGSI BAB V : KRITERIA MENJADI PENGURUS BAB VI : TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAN MASA BAKTI BAB VII : HAK DAN KEWAJIBAN BAB VIII : PEMBIAYAAN BAB IX : RUKUN TETANGGA BAB X : RUKUN WARGA BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2004.
7

KERJASAMA ANTAR DESA

2004

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2004/NO.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang KERJASAMA ANTAR DESA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pasal 64 peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa, maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten takalar tentang kerjasama antar desa.
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822); 2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 5839); 3. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan nenas dari korupsi, kolusi dam mepotisme (lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851); 4. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952); 5. peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa (lembaran negara tahun 2001 nomor 142, tambahan lembaran negara nomor 4155); 6.keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknis penyesunan peraturan perundang-undangan dan bentuk ranvangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden : 7. keputusan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa peraturan menteri dalam negeri, krputusan menteri dalam negeri dan instruksi menteri dalam negeri mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa: 8. keputusan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2002 tentang prosedur penyusunan produk-produk hukum di lingkungan departemen dalam negeri: 9. keputusan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2002 tentang teknik penyusunan produk-produk hukum di lingkungan departemen dalam negeri : 1o. keputusan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2002 tentang bentuk produk-produk hukum di lingkungan departemen dalam negeri
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : LINGKUP KERJASAMA BAB III : OBJEK KERJASAMA BAB IV : MATERI KEPUTUSAN KERJASAMA BAB V : PELAKSANA DAN BIAYA KERJASAMA BAB VI : PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PENCABUTAN KEPUTUSAN KERJASAMA BAB VII : PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB VIII : PEMBINAAN BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2004.
6

LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN, MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2004/NO.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA

ABSTRAK:

: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, tertib, aman, adil dan makmur merata materil, spritual, maka sumber daya manusia di daerah hendaknya terhindar dari kebiasaan mgnkonsumsi minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan obat Psikotropika yang akibatnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat; b. Bahwa semakin luasnya peredaran minuman keras beralkohol, Narkotika dan obat Psikotropika maka dianggap perlu diadakan pengawasan dan pengendalian; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan memproduksi, mengedarkan, mengkonsumsi minuman keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika;
1. U ndang-undang Norn or 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Norn or 3671 ); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698); 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lernba.an Negara Nomor 3952); 9. Keputusan Presiden Nornor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TEJ\1TANG LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN, MENGKONSUMSI MlNUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Takalar; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan EksekutifDaerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya.disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; e. Minuman keras beralkohol adalah semua minuman keras beralkohol yang dapat memabukkan, baik yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional (tuak/ballo) maupun produksi pabrik dikemas dalam kardus, plastik, kaleng, botol yang bermerek; f. Narkotika adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya rasa, sampai hilangnya rasa nyeri; g. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang rnenyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku; h. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan terrnasuk penawaran untuk rnenjual serta kegiatan Jain berkenaan dengan pemindah tanganan dengan memperoleh imbalan; 1. Produksi adalah kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan pennentasi, menghasilkan, membuat, rnengernas atau merubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan; J. Mengkonsumsi adalah kebiasaan karena ketergantungan meminum jenis minuman keras beralkohol serta mengisap, menyedot, memasukkan kedalam ,,•buh dengan alat suntikjenis Narkotika dan Obat Psikotropika; k. Badan adalah forum koordinasi, wadah musyawarah mufakat guna merumuskan bentuk kebijaksanaan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang anggotanya sendiri atau perwakilan Instansi, Lembaga baik Sipil maupun Militer yang ada di Daerah Kabupaten; I. Penyidikan adalah serangkaian tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Republik Indonesia rnenurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang pelanggaran dan tindak Pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. BAB II LARANGAN Pasal 2 (l) Melarang semua Je111s minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalarn Daerah. (2) Melarang sernua jenis Narkotika dan obat Psikotropika untuk ditanam, diproduksi, dikonsumsi scara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam Daerah, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengobatan yang merniliki dokumen izin yang sah atau resep dokter. Pasal 3 Jenis rninuman keras beralkohol yang dilarang terdiri dari: a. Arak keras yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional berupa air enau, lontar, nipa dan perasan yang dipermentasi dikenal sebagai arak (ballo), bila diminum dapat memabukkan. b. Minuman keras beralkohol produksi pabrik dikemas dengan kardus, kaleng, botol, masing-masing ditandai dengan merek. c. Jenis Narkotika dan Obat Psikotropika yang dilarang adalah sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB Ill PEMUSNAHAN BARANG BUKTI Pasal 4 (I) Pemusnahan barang bukti has ii sitaan atas pelanggaran Pasal 2 ayat (l) berupa minuman keras beralkohol dilakukan dengan menumpahkan, membuang, membakar dan memecahkan kemasannya. (2) Pemusnahan barang bukti sitaan atas pelanggaran Pidana ?asal 2 ayat (2) dilakukan seuai prosedur pemusnahar. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Terhadap pemusnahan yang diatur ayat (1) dan (2) di atas diberita acarakan dan dilakukan pada tern pat tertentu, disaksikan oleh pejabat dan tokoh masyarakat setempat. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGA WA SAN Pasal 5 (1) Pemerintah Kabupaten diharapkan senantiasa aktif melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat agar tidak terlibat pada kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, penyalahgunaan Narkotika dan Obat Psikotropika yang membahayakan kesehatan. (2) Guna mencapai maksud pada ayat (1) di atas Pemerintah Kabupaten diharapkan membentuk satu badan yang mempunyai tugas melakukan koordinasi secara terpadu, struktur keanggotaan dan pedoman kerja Badan Koordinasi dimaksud selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati. (3) Orang tua atau kepala rumah tangga dan anggota kelurga secara dini berusaha agar di lingkungan keluarga tidak terlibat dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan Obat Psikotropika. (4) Masing-masing Instansi, Badan, Lembaga, Satuan, baik Sipil dan Militer dalam Daerah agar membina, mengawasi serta melarang aparat, karyawan, anggota dan warganya untuk tidak terlibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol, tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika clan Obat Psikotropika. Pasal 6 (l ) Pengawasan terhadap semua jenis minuman keras beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika, terhaclap kegiatan mengkonsumsi secara bebas, produksi, perclagangan, jual beli dan peredaran clalam Daerah Kabupaten, clilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Republik Indonesia secara terkoordinasi. (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwewenang apabila mengetahui adanya pelanggaran tentang pengedaran minuman keras beralkohol, tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika clan Obat Psikotropika. (3) Pihak berwajib memberikan perlindungan kepada pelapor sebagaimana di maksud ayat (2) di atas. (4) Mekanisme dan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Bupati. BABV KETENTUAN PIDANA Pasal 7 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), diancam Piclana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak RP. 5.000.000,- (lirnajuta rupiah) (2) Pelanggaran terhaclap ketentuan Pasal 2 ayat (2) diancan. Vidana sebagaimana diatur pada Undang-unclang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-unclang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 8 Penyiclikan pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud clalam Peraturan Daerah clilakukan oleh Penyiclik Polisi Republik Indonesia clan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi. Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksucl pasal 8 Peraturan Daerah ini, berwewenang : a. Menerima laporan clan pengacluan dari seseorang tentang adanya tinclak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya clan memeriksa tanda pengenal dari tersangka. d. Melakukan penyitaan benda atau surat. e. Mengambil sidikjari dan memotret seseorang. f. Memanggil seseorang untuk clidengar dan cliperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan clalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa ticlak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan ha! tersebut kepacla penuntut umum, tersangka clan kelurganya. 1. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang: a. Pemeriksaan tersangka. b. Pemasukan rumah. n c. Penyitaan benda. d. Pemeriksaan surat. e. Pemeriksaan saksi. f. Pemeriksaan di tempat kejadian. if (3) Penyidik sebagairnana dimaksud ayat (l) memberitahukan dimulainya penyic!ikan dan l menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 10 Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mi, sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2004.
10

PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS

2003

Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2003/NO.16

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenygaraan Oronemi Daerah yang Luas.nyata dan bertanggung jawab, yang dihiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sehinggga Daerah dibuntuk untuk mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang dagat mendukung Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kemanpuan memblayai Pelaksanaan Pembangunan, Penyclenygaraan Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan : b. bahwa perdasarkan Derbimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, peru membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Kabupaben Takalar
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah -daerah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822); 2. undang-undang nomor 05 tahun 1969 tentang perusahaan daerah (lembaran negara tahun 1969 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3887) 3. undang-undang nomor 6 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (lembaran negara tahun 1999 nomor 33, tambahan lembaran negara nomor 3817); 4. undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839); 5. undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran negara nomor 3849); 6. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dari nepotisme (lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851); 7. undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952); 8. keputusan presiden nomor 44 tahun 1998 tentang teknik penyusunan peratuan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang , rancangan peraturan pemerintah , dan rancangan keputusan presiden; 9. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1984 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah di lingkungan pemerintah daerah ; 10. peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 1990 , tentang pengelolaan barang milik perusahaan daerah; 11. peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 1990 , tentang tata kerjasama antara perusahaan daerah dengan pihak ketiga; 12. peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 1960 , tentang pedoman pelaksanaaan penyerahan barang dan utang piutang pada perusahaan daerah yang baru di bentuk; 13. peraturan menteri dalam negeri nomor 536-666 tahun 1981 , tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan badan pengawasan perusahaaan daerah;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN BAB III : KEDUDUKAN , TUJUAN DAN FUNGSI BAB IV : MODAL BAB V : RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BAB VI : ORGANISASI DAN MANAJEMEN BAB VII : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BAB VIII : BADAN PENGAWAS BAB IX : PEMBINAAN BAB X : TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KARYAWAN BAB XI : TAHUN BUKU BAB XII : ANGGARAN PERUSAHAAN BAB XIII : PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN PRODUKSI BAB XIV : KARYAWAN BAB XV : PENGAWASAN BAB XVI : PEMBUBARAN BAB XVII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2003.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 03 TAHUN 1983 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAKALAR, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 12 TAHUN 1983 SERI D NOMOR 6 TANGGAL 14 MARET 1983 DINYAKATAN TIDAK BERLAKU
13

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT