Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2004

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAM DAN PEMBENTUKAN BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV : TUGAS DAN FUNGSI BAB V : KRITERIA MENJADI PENGURUS BAB VI : TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAN MASA BAKTI BAB VII : HAK DAN KEWAJIBAN BAB VIII : PEMBIAYAAN BAB IX : RUKUN TETANGGA BAB X : RUKUN WARGA BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2004 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

26 Juni 2004

Tanggal Pengundangan

26 Juni 2004

Tanggal Berlaku

26 Juni 2004

Sumber

LD.2004/NO.13

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 510 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Takalar Nomor 13 Tahun 2004.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2004/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa/kelurahan pemerintah daerah perlu mengikut sertakan masyarakat dan pihak swasta sebagai upaya pemberdayaan masyarakat b. bahwa keberadaan lembaga keseketahanan masyarakat desa (LKMD) yang selama ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa/kelurahan yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah, perlu ditinjau dan diguna dengan wadah yang lebih benuansa pemberdayaan masyarat yang pembentukannya dilakukan oleh masyarat di desa/kelurahan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk peraturan daerah tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa-kelurahan 1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-dearah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822); 2. undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah(lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839); 3. undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 72 , tambahan lembaran negara nomor 3848); 4. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (lembaran negara tahun 1999 nomor 72 , tambahan lembaran negara nomor 3851); 5. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952), 6. keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden 7. keputusan presiden republik indonesia nomor 49 tahun 2001 tentang penataan lembaga kesehatan masyarakat desa 8. keputusan negeri dalam negeri nomor 67 tehun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyusuaian peristilaban dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAM DAN PEMBENTUKAN BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV : TUGAS DAN FUNGSI BAB V : KRITERIA MENJADI PENGURUS BAB VI : TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAN MASA BAKTI BAB VII : HAK DAN KEWAJIBAN BAB VIII : PEMBIAYAAN BAB IX : RUKUN TETANGGA BAB X : RUKUN WARGA BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2004. 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2004

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT