Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Prosedur Penggunaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Jaya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Prosedur Penggunaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Penerangan Jalan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013
Peraturan Bupati mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembayaran Pajak, BAB III Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak, BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 18 Tahun 2020
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, dipandang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap tata cara pengadaan barang/jasa di Gampong.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU omor 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Perbub Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019; Perbub Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 39 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Tata Nilai Pengadaan; BAB IV Ruang Lingkup Pengadaan; BAB V Para Pihak; BAB VI Perencanaan Pengadaan; BAB VII Persiapan Pengadaan; BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan; BAB IX Pembayaran Prestasi Kerja; BAB X Keadaan Kahar; BAB XI Pemutusan Surat Perjanjian; BAB XII Sanksi; BAB XIII Penyelesaian Perselisihan; BAB XIV Pelaporan dan Serah Terima; BAB XV Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik; BAB XVI Ketentuan Lain-Lain; BAB XVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
- bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong, diperlukan pendanaan dalam pelaksanaannya dengan sumber pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya NoMOR 17 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019.
Peraturan Bupati mengatur 2 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perkiraan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan peningkatan kualitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan khususnya pada kegiatan pembangunan rumah layak huni di
Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun 2017-2022
- bahwa sebagai upaya memberikan pedoman umum dan kepastian hukum bagi penyelenggara pembangunan rumah layak huni oleh berbagai Instansi dan Pemerintah Gampong di Kabupaten Aceh Jaya terutama mengenai standarisasi bangunan dan persyaratan penerima manfaat yang sesuai dengan kearifan lokal
- bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Manfaat Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Jaya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud Dan Tujuan, BAB III Pembangunan Rumah Layak Huni, BAB IV Kriteria Persyaratan Penerima Manfaat, BAB V Penilaian Penerima Manfaat, BAB VI Penilaian Penerima Manfaat, BAB VII Tim Verifikasi Kabupaten, BAB VIII Hak Dan Larangan Penerima Manfaat, BAB IX Peran Serta Masyarakat, BAB X Pembiayaan, BAB XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur 21 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan Rincian Dana Gampong, BAB III Penyaluran Dana Gampong, BAB IV Penggunaan Dana Gampong, BAB V Pelaporan Dana Gampong, BAB VI Pemantauan Dan Evaluasi, BAB VII Ketentuan Lain-Lain, BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 100 Tahun 2019
Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah kabuoaten, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktifitas dan daya saing, serta pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kreatifitas kabupaten dan masyarakat dengan melakukan kegiatan yang bersifat inovatif; bahwa inovasi daerah merupakan peluang bagi kabupaten untuk berkreatifitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya pemerintah kabupaten mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pemerintah kabupaten perlu melakukan inovasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Pasal 18 UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 18 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 38 Tahun 2017; PERPRES Nomor 32 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 31 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Prinsip dan Tujuan; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV Fungsi dan Peran Pemerintah Kabupaten; BAB V Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; BAB VI Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; BAB VII Uji Coba Inovasi Daerah; ABB VIII Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah; BAB IX Pendanaan; BAB X Pembinaan dan Pengawasan; BAB XI Peran Serta Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 71 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan Voucher Listrik Secara Gratis Bagi Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN PEMASANGAN INSTALASI DAN VOUCHER LISTRIK SECARA GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas Pelaksanaan kegiatan bantuan pemasangan listrik gratis bagi keluarga miskin di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan yang dilakukan secara swakelola
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 30 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Perbub Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal 1; BAB VI Pasal 7;Pasal 8; dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemmerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2008; PERPRES No 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No 33 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 13 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 11 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 1 Tahun 2018; PERBUP Aceh Jaya No 17 Tahun2017; PERBUP Aceh Jaya No 62 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 3 Pasal yang terdiri dari Pasal I, Pasal 2A dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Penyewaan Barang Milik Kabupaten Aceh Jaya Berbasis Teknologi Informasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam pengelolaan penyewaan barang milik kabupaten, perlu diselenggarakan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam pemanfaatan sistem informasi sewa bersama terpadu (SISBERMADU) dan monitoring penyewaan barang milik kabupaten agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaan penyewaan barang milik kabupaten berbasis teknologi informasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penanggung Jawab Pengelolaan Sibermadu; BAB III Tugas dan Wewenang Penanggung Jawab Pengelolaan Sibermadu; BAB IV Penerapan Sibermadu; BAB V Pengamanan, Pengendalian dan Pemeliharaan Database; BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018; QanQanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur 3 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
