pengelolaan rekening milik satuan kerja perangkat daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/NO.06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan rekening milik satuan kerja perangkat daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 11 thn 2007; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 38 thn 2007; PP No. 71 thn 2010; PP No. 39 thn 2012; PP No. 12 thn 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan rekening milik satuan kerja perangkat daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, jenis rekening, pembukaan rekening SKPD, pengelolaan rekening, penutupan rekening, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 06 Tahun 2021
PENGOLOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD/06/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rekening milik satuan kerja perangkat Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (7) peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU NO.11 Tahun 2007; UU N0.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.71 Tahun 2010; PP No.39 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Jenis rekening, pengelolaan rekening, pembukuan rekening SKPD, Pengelolaan rekening, penutup rekening, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 07 Tahun 2021
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD/07/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan pegawai aparatur sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang tambahan penghasilan pagawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021 di pandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan Kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu melakukan peruahan terhadap peraturan Bupati dimaksud.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.21 Tahun 2011; UU No.26 Tahun 2010; PERDA No.8 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang penerimaan TPP, Penilaian Berprestasi, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Terdiri dari 35 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2021
tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2021/NO.07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2021 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu melakukan perubahan terhadap peraturan bupati yang dimaksud.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 33 thn 2004; UU No. 1 thn 2007; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 53 thn 2010; PP No. 12 thn 2019; PERMENDAGRI No. 21 thn 2011; PERDA Kab. Gorut No. 26 thn 2010; PERDA Kab. Gorut No. 8 thn 2020; PERDA Kab. Gorut No. 36 thn 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061-5449 thn 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2021 di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penerima TPP, penilaian, pegawai berprestasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Terdiri dari 35 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2021
pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah kepada desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2021/NO.08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah kepada desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 38 thn 2000; UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 33 thn 2004; UU No. 11 thn 2007; UU No. 28 thn 2009; UU No. 6 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 43 thn 2014; PP No, 12 thn 2017; PP No. 12 thn 2019; PERDA No. 7 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah kepada desa di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud & tujuan, jenis & besaran bagi hasil pajak daerah, perhitungan bagi hasil pajak daerah, pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah, penyaluran, penggunaan, penganggaran & penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 08 Tahun 2021
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD/08/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan pasal 97 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, Pengalokasian bagi hasil kepada Desa sebagaimana di maksud pada huruf a, dilakukan secara bertahap.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERDA No.7 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Maksud dan tujuan Jenis dan besaran bagi hasil pajak Daerah perhitungan bagi hasil pajak Daerah, pengelolaan dana bagi hasil pajak Daerah Penyaluran, penggunaan, penganggaran dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2021
Perubahan tarif retribusi pengujian kenderaan bermotor
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2021/NO.09
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan tarif retribusi pengujian kenderaan bermotor
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 T a h u n 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan tarif retribusi pengujian kenderaan bermotor termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, struktur & besarnya tarif retribusi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 09 Tahun 2021
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD/09/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk tarif Retribusi pengujian kenderaan Bermotor yang di atur dalam peraturan daerah kabupaten Gorontalo Utara nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi pengujian kenderaan bermotor tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembanagan perekonomian saat ini.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2012; PP No. 15 Tahun 2016; UU No.12 Tahun 2019; PERDA No.3 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kenderaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Mencabut :
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 17 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN DAN PENERIMA PENSIUN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2021/NO.458
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2021.
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2020; Perbup No. 36 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentangPetunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan Dan Penerima Pensiun Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pengendalian internal, dan ketentuan pentup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2021.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2021
Pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintahan melalui media massa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2021/NO.459
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Melalui Media Massa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan dimensi keterbukaan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.40 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.50 Tahun 2007; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.55 Tahun 2011; Perda No.3 Tahun 2016; Peraturan Dewan Pers Nomor6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengsahan Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik; Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008 ttg Pengesahan SK Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 ttg Kode Etik Jurnalistik; Peraturan Dewan Pers No.01/Peraturan-DP/VIII/2018 tentang Prosedur pengaduan ke Dewan Pers; Peraturan Dewan Pers No.3/Peraturan-DP/III/2018 ttg Standar Organisasi Perusahaan Pers: Perbup No.43 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Melalui Media Massa termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, persyaratan dan kualifikasi teknis, etika kerjasama, hak dan Kewajiban Para Pihak, Kerjasama Media, Tim Verifikasi, tata cara kerjasama dan ruang lingkup dan jenis kerjasama, perhitungan pembayaran, perubahan perjanjian kerjasama, berakhirnya perjanjian kerjasama, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Terdiri dari 32 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
