Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kabupaten Pohuwato
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2020/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang konfirmasi status wajib pajak dalam mem berikan layanan publik tertentu.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP RI No. 24 Tahun 2018; PP RI No. 42 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab Pohuwato No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Pohuwato No. 1 Tahun 2012; Perda Kab Pohuwato No. 2 Tahun 2012; Perda Kab Pohuwato No. 3 Tahun 2012; Perda Kab Pohuwato No. 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak, tata cara pelaksanaan KSWP atas jenis layanan publik tertentu, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 54 Tahun 2020
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD 2020 (54)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di kabupaten pohuwato, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kreatif, bertanggung jawab dan memiliki kinerja tinggi yang didukung oleh pembinaan karier yang komperatif, selektif dan transparan, serta untuk mewujudkan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, Perpres No 26 Tahun 2007, Perka BKN No 35 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pola dasar karier PNS, pengangkatan PNS dalam jabatan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
Terdiri dari 37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 55 Tahun 2020
Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Perumahan Dan Permukiman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2020/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Perumahan Dan Pemukiman
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah, perlu adanya pengaturan tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda Kab Pohuwato No. 8 Tahun 2016; Perda Kab Pohuwato No. 1 Tahun 2018; Perbup Pohuwato No. 47 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Perumahan Dan Permukiman termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, tujuan dan prinsip, Perumahan dan Permukiman, prasarana,sarana dan utilitas, kriteria prasarana,sarana dan utilitas yang diserahkan, wewenang, tata cara penyerahan, pemanfaatan prasarana,sarana dan utilitas, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 56 Tahun 2020
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD 2020 (56)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411, serta dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu unsur perubahan dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, diperlukan pedoman penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 56 Tahun 2012, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permen PAN-RB No 19 Tahun 2018, PERDA Kab Pohuwato No 9 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan manfaat penyusunan peta proses bisnis, prinsip-prinsip penyusunan peta proses bisnis, ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis, tahapan penyusunan peta proses bisnis, monitoring, evaluasi, pengembangan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 57 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pohuwato No. 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2020/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasioanal pelaksanaan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP RI No. 38 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda Kab Pohuwato No. 8 Tahun 2007; Perda Kab Pohuwato No. 8 Tahun 2016; Perda Kab Pohuwato No. 11 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 58 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2020 (58)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, dalam hal alokasi dana BOS yang dianggarkan dalam PERDA tentang APBD provinsi atau Kabupaten / Kota berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sama dengan penerima dan jumlah dana BOS setiap satdik yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pendidikan, pemerintah Provinsi atau Kabupaten / Kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana BOS pada APBD.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 28 Tahun 1999, UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU NO 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU NO 28 Tahun 2001, PP No 8 Tahun 2006, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 39 Tahun 2012, Permendagri No 33 Tahun 2019, Permendagri No 24 Tahun 2020, PERDA Kab Pohuwato No 11 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato No 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
Terdiri dari 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 59 Tahun 2020
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2021 (13)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah No 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009, UU No 17 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 28 Tahun 2009, PP No 109 Tahun 2000, PP No 58 Tahun 2005, PP No 12 Tahun 2017, PP No 18 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 99 Tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 62 Tahun 2017, Permendagri No 64 Tahun 2020, PERDA No 13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 68 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Perizinan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Model Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 96 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab Pohuwato No. 8 Tahun 2016; Perbup Pohuwato No. 49 Tahun 2016; Perbup Pohuwato No. 30 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Perizinan termasuk didalamnya mengatur tentang maksud,tujuan dan prinsip penyusunan kode etik, landasan kode etik, kode etik, pengawasan dan sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 61 Tahun 2020
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2021 (12)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk guna mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien diperlukan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah maupun Unit Kerja sehingga menghasilkan kinerja yang progresif, serta untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah maupun UnitKerja yang baik dan progresif serta tertib administrasi perencanaan dan keuangan yang tertuang dalam satu platform, perlu adanya Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Biaya (ASB).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 2 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 30 Tahun 2002, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU NO 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, UU NO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2016, PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 59 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya di Lingkungan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jenis HSPK dan ASB, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Terdiri dari 43 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 62 Tahun 2020
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD 2021 (14)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 82 Tahun 2012, PP No. 96 Tahun 2012, Perpres No. 95 Tahun 2018, Permen Kominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007, Permen Kominfo No. 7 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2018, Keputusan Menteri PAN-RB No. 13/KEP/M.PAN/2003.
Dalam peraturan ini diatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, prinsip, tata kelola SPBE, penyelenggara SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Terdiri dari 17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
