Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Situngkir Dengan Desa Sialanguan, Desa Parbaba Dolok dan Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir No. 20 Tahun 2013
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2013/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasaal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (7), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Perdakab Samosir Nomor 3 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; pendaftaran, pendataan dan penilaian; petugas pemungut; tata cara pengisian, penerbitan dan penyampaian SPPT dan
SKPD; tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran; angsuran dan penundaan pembayaran; Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); penagihan; tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; tata cara pemberian pengurangan pajak; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; tata cara penghapusan piutang pajak; tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2013.
69 Hlm, Lampiran 23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2019/NO.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk tertib Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018.
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH; Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa; Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Oleh Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
30
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2019
PERBUP Kab. Samosir No. 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olahraga Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggrahan Dan Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, TEMPAT PENGINAPAN DAN PESANGGRAHAN DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2019/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggrahan Dan Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
ABSTRAK:
Struktur Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dinilai perlu ditinjau dan disempurnakan; Adanya potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kawasan Objek Wisata Dermaga Jetty Desa Situngkir Kecamatan Pangururan, Objek Wisata Rumah Persaktian Guru Tatea Bulan serta Kawasan Sigulatti/Gedung Geopark Kaldera Toba di Kecamatan Sianjur Mula-mula, maka perlu diatur dalam sebuah peraturan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar pemungutan retribusi masuk objek wisata dimaksud.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Bupati Samosir Nomor 62 Tahun 2018.
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 26 Tahun 2019
RETRIBUSI PEMAKAIAN WETLAND BIOCORD DI KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pemakaian Wetland Biocord Di Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka Pemulihan Kualitas Air dan menambah Daya Tarik Pariwisata Kabupaten Samosir, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir telah dibangun Sarana Prasarana berupa Wetland Biocord di Kabupaten Samosir; Untuk tertib pengelolaan dan pengoperasian Wetland Biocord di Kabupaten Samosir, perlu diatur Retribusi Pemakaan Wetland Biocord di Kabupaten Samosir.
UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 67 Tahun 1966; Perpres No. 81 Tahun 2014; Perda Kab. Samosir No. 13 Tahun 2011.
Retribusi pemakaian Wetland Biocord di Kabupaten Samosir; Petunjuk Penggunaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2019.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2019
PERBUP Kab. Samosir No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019
PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2019/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018.
Penatausahaan Keuangan; Ganti Uang Persediaan; Tambahan Uang Persediaan; Penggunaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2018
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMOSIR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2018/ No. 7 Seri F No, 484
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMOSIR
ABSTRAK:
Urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah salah satu tugas pemerintah daerah dan merupakan urusan wajib. Untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diperlukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja. Oleh karena itu dibentuklah Peraturan Bupati Samosir tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir ini.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perda No. 8 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, tata kerja, dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 44 Seri F Nomor 403) sepanjang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini terdiri atas 38 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 30 Tahun 2019
KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan ASN di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (UKPBJ) mengamanatkan UKPBJ menyusun dan menerapkan Kode Etik di lingkungan UKPBJ.
UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perda Kab. Samosir No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018; Perbup Samosir No. 7 Tahun 2019.
Tujuan Kode Etik UKPBJ; Kode Etik dan Konflik Kepentingan; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan; Panitera Majelis Pertimbangan; Tata Cara Persidangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
