PELAYANAN - PENERBITAN - PERSETUJUAN - BANGUNAN - GEDUNG
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2025 Seri F Nomor 1050
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Proses Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
ABSTRAK:
Mewujudkan kemudahan, percepatan dan peningkatan pelayanan dalam proses penzman bangunan gedung di Kabupaten Samosir; dan mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, diharapkan percepatan proses penerbitan PBG;
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No 28 Thn 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2023; UU No 36 Thn 2003; UU No 25 Thn 2009; UU No 23 Thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2023; PP No 16 Thn 2021; Perpres No 97 Thn 2014; Permendagri No 52 Thn 2011; Permen PAN-RB No 15 Thn 2014; Perbup Samosir No 91 Thn 2022; Keputusan Bersama Men PKP, Men PU dan Mendagri No 03.HK/KPTS/Mn/2024, No 3015/KPTS/M/2024, No 600.10-4849 Thn 2024; Kep. Bupati Samosir No 569 Thn 2022; dan Kep. Bupati Samosir No 570 Thn 2022.
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; MAKSUD DAN TUJUAN; PERCEPATAN PROSES PELAYANAN PENERBITAN PBG; DESAIN PROTOTIPE/PURWARUPA BANGUNAN GEDUNG; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2025.
5 Hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perayaan Hari Jadi XXI Kabupaten Samosir Tahun 2025
ABSTRAK:
Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/828/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, menegaskan bahwa Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang dilantik pada Tanggal 20 Februari 2025 termasuk Bupati/Wakil Bupati Samosir akan melaksanakan Orientasi Angkatan I yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025 yang bertempat di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah maka perlu merubah Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2010 tentang Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir (Berita Daerah Ka bu paten Samosir Tahun 2010 Nomor 29 Seri F Nomor 209);
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 17 Thn 2003; UU No 36 Thn 2003; UU No 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Thn 2015; Perda Kab. Samosir No 3 Thn 2024; Perbup Samosir No 29 Thn 2010; Perbup Samosir No 58 Thn 2024; dan Perbup Samosir No 1 Thn 2025.
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, PELAKSANAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025.
2 Hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Samosir Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 33 Seri F Nomor 97
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Bupati Samosir Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non Asn Pada Sekolah Negeri dan Swasta Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Sekolah Negeri dan Swasta dipandang perlu memberikan bantuan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada Sekolah Negeri dan Swasta jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2023, Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan ini berisi tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non Asn Pada Sekolah Negeri dan Swasta Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumber Dana, Maksud dan Tujuan, Kriteria Penerima bantuan Kesejahteraan, Teknis Pemberian Bantuan, Penerima Bantuan Kesejahteraan Gugur,dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024.
Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman 184
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2024 Seri F Nomor 941
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bidang kesehatan merupakan salah satu Pelayanan Dasar yang menjadi urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bahwa Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal; bahwa RSUD dr. Hadrianus Sinaga sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Samosir merupakan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan keterukuran dan ketepatan sasaran.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang¬-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-¬Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-¬Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-¬Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-¬Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-¬Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2018, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 /Menkes/SK/II/2008.
Peraturan ini berisi tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir, Jenis pelayanan, indikator, standar, batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal, Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Penerapan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir
Jumlah Halaman 48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 18 Tahun 2023
PERUBAHAN - TARIF - RETRIBUSI - PENGUJIAN - KENDARAAN - BERMOTOR - DI - KABUPATEN - SAMOSIR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 NOMOR 19 SERI F NOMOR 884
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Samosir dan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan “Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian”; bahwa memperhatikan indeks harga dan penyesuaian terhadap biaya operasional pengujian kendaraan bermotor, maka tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan dalam pasal 11 Peraturan daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu diubah dan disesuaikan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
Peraturan ini berisi tentang PERUBAHAN PADA PASAL 11, d an Pasal 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 6 TAHUN 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka pada Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2023
PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - TALENT - POOL - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - DI - PEMERINTAH - KABUPATEN - SAMOSIR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 NOMOR 18 SERI F NOMOR 883
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Talent Pool Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang profesional maka perlu adanva pengelolaan sumber daya manusia secara terencana dan terukur dalam Talent Pool; bahwa untuk melaksanakan Sistem Merit dan mewujudkan strategi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Samosir yang transparan, obyektif, dan akuntabel, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk mengisi jabatan Pegawai Negeri Sipil atau jabatan lain yang strategis;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS PENYUSUNAN TALENT POOL, PENYUSUNAN DAN UNSUR-UNSUR TALENT POOL(Penyusunan Talent Pool, Unsur-Unsur Talent Pool), TALENT POOL(Seleksi Calon Talent, Perolehan Kompetensi Talent, Retensi Talent), PENGELOLAAN TALENT, PENGELOLAAN TALENT POOL, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2023
PEDOMAN - PELAKSANAAN - PENERIMAAN - PESERTA - DIDIK - BARU - PADA - TAMAN - KANAK-KANAK, - SEKOLAH - DASAR - DAN - SEKOLAH - MENENGAH - PERTAMA - DI - LINGKUNGAN - DINAS - PENDIDIKAN, - KEPEMUDAAN - DAN - OLAHRAGA - KABUPATEN - SAMOSIR - TAHUN - PELAJARAN - 2023/2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022 NOMOR 17 SERI F NOMOR 882
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Samosir Tahun Pelajaran 2023/2024
ABSTRAK:
bahwa untuk terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Formal yaitu Taman Kanakkanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Tahun Pelajaran 2023/2024 secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan kompetitif perlu dibuat pengaturannya secara teknis dengan Peraturan Bupati Samosir;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Samosir Nomor 66 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, SYARAT PENDAFTARAN, JALUR PENDAFTARAN PPDB, TATA CARA SELEKSI(Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orangtua, Jalur Prestasi), JADWAL PENDAFTARAN, PEMBIAYAAN, PANITIA PPDB, PERPINDAHAN PESERTA DIDIK, MONITORING DAN EVALUASI, LARANGAN, SANKSI, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 NOMOR 15 SERI F NOMOR 880
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yaitu Setiap Upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkwalitas melalui kerja sama multisektor dipusat, daerah dan desa; bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Samosir sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2020 tentang Penurunan Stunting belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan stunting secara efektif sehingga perlu di ganti;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/ 1/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 'Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 10/M .PPN /H K /02/2021, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKE S/1928/2022, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN MAKSUD, RUANG LINGKUP, SASARAN DAN KEGIATAN, PILAR PENURUNAN STUNTING, KETERPADUAN PROGRAM PENURUNAN STUNTING(Kemandirian Keluarga, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan, Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi), PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB, LOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
26 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2023
TEKNIS - PEMBERIAN - TUNJANGAN - HARI - RAYA - DAN - GAJI - KETIGA - BELAS - KEPADA - APARATUR - NEGARA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - SAMOSIR - TAHUN - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 NOMOR 14 SERI F NOMOR 879
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan , Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2023;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022, Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS( Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pemberian Gaji Ketiga Belas), PEMBAYARAN, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
