Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah yang dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, Perpres No. 97 Tahun 2014, Permendagri No. 138 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kelembagaan dan Kewenangan, Maklumat Pelayanan Publik, Standar, dan Manajemen Pelayanan, Perencanaan, Penyederhanaan Jenis dan Prosedur, Pelayanan Secara Elektronik, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, Etika Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, Inovasi, Forum Komunikasi PTSP, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
Peraturan yang Dicabut adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu
Terdiri dari 32 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2017
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Bone Bolango No. 12 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa se-Kabupaten Bone Bolango TA 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dan Kapitasi Dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Dan Jaringannya
petunjuk teknis pemanfaatan dana non kapitasi program jaminan kesehatan nasional serta dana promotif dan prefentif (prolanis) di wilayah puskesmas se-kabupaten bone bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2020/No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program JKN Serta Dana Promotif dan Preventif (Prolanis) di Wilayah Puskemas Se-Kab Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan peraturan menteri kesehatan RI Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar tarif pelayanan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan serta adanya perubahan pola pembayaran dana promotif dan proventif (prolanis) oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No.32 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 52 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program jaminan kesehatan nasioanal serta dana promotif dan preventif (prolanis) di wilayah puskesmas se-kabupaten bone bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang Ketentuan pendanaan, pengelolaan dana non kapitasi, pengelolaan dana promotif dan preventif (prolanis), mekanisme pemanfaatan dana non kapitasi, mekanisme pemanfaatan dana promotif dan preventif (prolanis), mekanisme pembayaran klaim dana non kapitasi, mekanisme pembayaran klain dana promotif/preventif (prolanis) dan kadaluarsa klaim .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2020
perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2020/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di daerah yang jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia yang mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap masyarakat berdasarkan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 6 thn 2003; UU No. 6 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 thn 2015; PP No. 43 thn 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 thn 2019; PERMENDAGRI No. 112 thn 2014; PERDA Kab. bonebol No. 9 thn 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menjaga tertib dan kelancaran penyaluran Dana Desa dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2017; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 67 Tahun 2007 ; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 8 Tahun 2017 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri No.113 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.07/2017 ; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 226/PMK.07/2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2009
pelaksanaan peraturan Daerah nomor 2 tahun 2009 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Kekayaan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.27 Tahun 1983; PP No.66 Tahun 2001; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, Fasilitas Pemerintah Daerah Yang Dapat Dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tarif Retribusi, Penetapan Klasifikasi Gedung/ Bangunan, Instansi Pemungut, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2009.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2019
perubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 10 tahun 2017 tentang pedoman teknis pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kebupaten bone bolango
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana melalui gratifikasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Unit Pengendalian Grtifikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2008
Tata cara pelayanan dan penertiban serta kewenangan penandatanganan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil tahun 2008
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2008/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan Serta Kewenangan Penandatanganan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Tahun 2008
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk efektifitas dan efisien pelayanan administrasi kependudukan yang mencakup pelayanan dan penertiban Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2006; PP No.58 Tahun 2005; PP No.37 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.28 Tahun 2005; Perda Kab Bone Bolango No.1 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pelayanan Penertiban Serta Kewenangan Penandatanganan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil termasuk didalamnya mengatur tentang Tata Cara Pelayanan dan Penertiban Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Kewenangan Penandatangan, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2008.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2006
pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pertambangan dan energo kabupaten bone bolango
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2006/No.6 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 2974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Penggati UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2003.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2006.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 33 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan & Nonperizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pendelegasian wewenang penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2022/No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.
Dasah hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 09 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 98 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Permendagri No. 25 Tahun 2021 ;Perda No. 4 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, komitmen pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, penyelenggaraan perizinan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
